‎HIMAPAS Desak RDP Terkait Dugaan Pelanggaran PT Ensem Lestari

Surat Pemberitahuan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRK Aceh Singkil, pada Selasa 14 Juli 2016. Foto: Dok HalloPost

‎ACEH SINGKIL, HalloPost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil melalui Komisi III menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Himpunan Mahasiswa Pelajar Aceh Singkil (HIMAPAS) Banda Aceh dan manajemen PT Ensem Lestari pada Rabu, 15 Juli 2026, pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi III DPRK Aceh Singkil.

‎Agenda tersebut merupakan tindak lanjut atas surat permohonan RDP yang sebelumnya diajukan HIMAPAS Banda Aceh kepada Ketua DPRK Aceh Singkil c.q. Komisi III melalui surat Nomor 047/HIMAPAS/VII/2026 tertanggal 29 Juni 2026.

‎Dalam surat tersebut, HIMAPAS menyampaikan bahwa permohonan RDP diajukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal tata kelola pemerintahan, perlindungan lingkungan hidup, serta kepastian hukum terhadap kegiatan investasi di Kabupaten Aceh Singkil. HIMAPAS juga menilai DPRK memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh aktivitas investasi berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA  Bawaslu Aceh Singkil Cetak Pengawas Partisipatif, Libatkan Mahasiswa dan Masyarakat Kawal Integritas Demokrasi

‎Secara khusus, HIMAPAS meminta Komisi III DPRK mendalami persoalan perizinan dan aspek lingkungan PT Ensem Lestari. Organisasi mahasiswa itu menginginkan adanya keterbukaan informasi secara komprehensif mengenai legalitas izin perusahaan serta aktivitas perkebunan yang dijalankan.

‎Dalam permohonannya, HIMAPAS mengajukan beberapa poin yang akan dibahas dalam RDP, di antaranya dugaan adanya penerbitan izin atau rekomendasi baru setelah sebagian izin perusahaan sebelumnya dibekukan Pemerintah Aceh, dugaan peningkatan (upgrade) kapasitas pengolahan dari skala kecil menjadi skala besar, kejelasan mengenai sumber bahan baku atau kebun inti perusahaan, persoalan lingkungan hidup, serta kepemilikan sertifikasi ISPO dan RSPO.

‎Merespons permohonan tersebut, DPRK Aceh Singkil kemudian menerbitkan dua surat undangan resmi tertanggal 13 Juli 2026. Surat Nomor 400.14.6/384/DPRK/2026 ditujukan kepada Ketua dan Pengurus HIMAPAS Banda Aceh, sedangkan Surat Nomor 400.14.6/385/DPRK/2026 ditujukan kepada manajemen PT Ensem Lestari. Kedua surat itu ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil, Darto.

BACA JUGA  Izin Dicabut, Tapi Masih Beroperasi? PT Ensem Lestari Diduga “Kebal Hukum” di Aceh Singkil

‎Melalui RDP ini, Komisi III DPRK Aceh Singkil diharapkan dapat mempertemukan kedua belah pihak untuk memperoleh penjelasan secara terbuka mengenai isu-isu yang disampaikan HIMAPAS. Forum tersebut juga menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan aktivitas investasi di daerah.

‎RDP nantinya diharapkan mampu menghasilkan kejelasan atas berbagai persoalan yang diangkat, sekaligus menjadi ruang dialog yang objektif dan transparan. DPRK akan mendengarkan pemaparan dari HIMAPAS sebagai pihak yang mengajukan aspirasi serta memberikan kesempatan kepada PT Ensem Lestari untuk menyampaikan klarifikasi dan penjelasan terhadap poin-poin yang dipersoalkan, sehingga setiap kesimpulan yang diambil didasarkan pada fakta dan keterangan dari seluruh pihak yang hadir.