ACEH SINGKIL, HalloPost.com – 12/11/2026 – Besarnya anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang mencapai Rp11,6 miliar dan meningkatnya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) hingga 164 kasus di Kabupaten Aceh Singkil kini menjadi persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja.
Di tengah besarnya anggaran sektor kesehatan dan meningkatnya ancaman penyakit di tengah masyarakat, perhatian publik kini tertuju kepada Komisi IV DPRK Aceh Singkil. Sebagai komisi yang membidangi urusan kesehatan, sejauh mana fungsi pengawasan terhadap Dinas Kesehatan benar-benar dijalankan?
Pemerhati Daerah, Budi Harjo, secara terbuka mempertanyakan keseriusan Komisi IV DPRK Aceh Singkil dalam mengawasi pengelolaan anggaran kesehatan sekaligus mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan, terutama dalam menghadapi meningkatnya kasus DBD.
Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dilihat secara terpisah. Anggaran kesehatan mencapai miliaran rupiah, sementara masyarakat juga membutuhkan bukti nyata bahwa program pencegahan, penanganan penyakit, dan pelayanan kesehatan berjalan efektif.
”Anggaran BOK mencapai Rp11,6 miliar bukan angka kecil. Publik berhak mengetahui ke mana uang tersebut dialokasikan, bagaimana realisasinya, apa saja program yang dilaksanakan, dan sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat. Jangan sampai anggaran besar hanya terlihat bagus dalam dokumen administrasi, tetapi efektivitas pelaksanaannya justru tidak pernah dijelaskan secara terbuka,” tegas Budi Harjo.
Ia menilai, Komisi IV DPRK Aceh Singkil tidak boleh hanya menjadi penonton ketika persoalan kesehatan masyarakat semakin mencuat. Lembaga legislatif memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan penggunaan anggaran daerah sesuai kewenangannya.
Budi Harjo menegaskan, meningkatnya kasus DBD hingga mencapai 164 kasus sebagaimana disampaikan pihak Dinas Kesehatan kepada media seharusnya menjadi alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya Komisi IV DPRK Aceh Singkil.
Menurutnya, penanganan DBD tidak cukup hanya mengandalkan fogging ketika kasus sudah bermunculan. Diperlukan langkah pencegahan yang terencana, pemberantasan sarang nyamuk, kesiapan tenaga kesehatan, ketersediaan obat dan fasilitas pelayanan, serta sistem pemantauan perkembangan kasus secara berkelanjutan.
Pertanyaannya, apakah seluruh program tersebut telah berjalan maksimal? Apakah anggaran yang tersedia sudah digunakan secara tepat sasaran? Dan apakah Komisi IV sudah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap langkah penanganan DBD oleh Dinas Kesehatan?
”Jangan sampai masyarakat terus berhadapan dengan ancaman DBD, sementara pengawasan terhadap program kesehatan berjalan tanpa penjelasan yang memadai. Komisi IV harus menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat melalui pengawasan yang nyata, bukan sekadar formalitas rapat,” ujarnya.
Budi Harjo secara khusus meminta Komisi IV DPRK Aceh Singkil segera memanggil Plt Kepala Dinas Kesehatan untuk meminta penjelasan terbuka mengenai pengelolaan dana BOK Rp11,6 miliar dan langkah konkret penanganan 164 kasus DBD.
Jika pemanggilan, evaluasi, maupun pengawasan sudah pernah dilakukan, Komisi IV perlu menyampaikan kepada masyarakat apa hasilnya, rekomendasi apa yang diberikan, serta sejauh mana tindak lanjut Dinas Kesehatan.
Menurutnya, fungsi pengawasan tidak boleh berhenti pada kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP), penyerapan aspirasi, atau sekadar mendengarkan paparan pejabat. Pengawasan harus mampu memastikan kebijakan dan program kesehatan benar-benar berjalan sesuai tujuan.
Ada lima tuntutan yang didorong Budi Harjo kepada Komisi IV DPRK Aceh Singkil:
1. Buka transparansi dana BOK Rp11,6 miliar.
Meminta penjelasan terperinci mengenai alokasi, pembagian anggaran, realisasi, dan capaian program kesehatan.
2. Evaluasi kinerja Dinas Kesehatan.
Memastikan setiap program yang dibiayai APBK benar-benar dilaksanakan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
3. Panggil Plt Kadinkes.
Meminta penjelasan mengenai perkembangan 164 kasus DBD serta langkah konkret pencegahan dan penanganannya.
4. Audit pengawasan program DBD.
Mengawasi penggunaan anggaran pencegahan dan pemberantasan DBD, termasuk kegiatan fogging, agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Kawal tindak lanjut rekomendasi.
Memastikan hasil evaluasi dan rekomendasi Komisi IV tidak berhenti sebagai catatan rapat, tetapi benar-benar ditindaklanjuti.
”Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi dua angka besar, yakni Rp11,6 miliar anggaran kesehatan dan 164 kasus DBD, sementara hasil pengawasan wakil rakyat justru tidak diketahui publik. Komisi IV harus berani menjelaskan apa yang sudah dikerjakan dan apa hasil konkretnya,” tandas Budi Harjo.
Ia menegaskan, anggaran kesehatan bukan sekadar angka dalam APBK, melainkan menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, perlindungan dari ancaman penyakit, serta kepastian bahwa uang rakyat dikelola secara bertanggung jawab.
”Kalau pengawasan berjalan, tunjukkan hasilnya kepada masyarakat. Kalau masih ada kekurangan, jangan tutup mata. DPRK memiliki fungsi pengawasan yang harus dijalankan secara serius. Jangan biarkan persoalan kesehatan terus menjadi beban masyarakat tanpa evaluasi yang jelas,” tutupnya.
Kini pertanyaan publik semakin jelas: Rp11,6 miliar dana BOK sudah dialokasikan, 164 kasus DBD telah menjadi perhatian, tetapi sejauh mana Komisi IV DPRK Aceh Singkil menjalankan fungsi pengawasannya? Masyarakat menunggu jawaban, bukan sekadar janji.
Saat dikonfirmasi ke Anggota DPRK Aceh Singkil Komisi IV melalui via WhatsApp, Desra Novianto mengatakan, “Jadi, Saya masih diluar kota.” Tutupnya dengan singkat.














