‎Anggaran Fogging Misterius di Tengah Ancaman DBD, ALAMP AKSI Tantang Kejari Periksa Plt Kadinkes

Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) Provinsi Aceh mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Singkil. Foto: IsmaiL.

‎ACEH SINGKIL, Hallopost.com – Meningkatnya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Aceh Singkil yang mencapai 37 kasus sejak Oktober hingga awal November 2026 menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah. Namun, di tengah ancaman kesehatan masyarakat tersebut, pengelolaan anggaran fogging pada Dinas Kesehatan Aceh Singkil justru dipertanyakan, Selasa (05/11/2026).

‎Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) Provinsi Aceh mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Singkil segera turun tangan menelusuri dan memeriksa pengelolaan anggaran fogging, termasuk meminta pertanggungjawaban Plt Kepala Dinas Kesehatan beserta pejabat teknis yang terlibat.

‎Ketua ALAMP AKSI, Mahmud Padang, menilai keterbukaan penggunaan anggaran penanggulangan DBD tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif semata. Sebab, anggaran tersebut bersumber dari keuangan publik dan berkaitan langsung dengan upaya perlindungan kesehatan serta keselamatan masyarakat.

‎Menurutnya, hingga kini sejumlah informasi mendasar mengenai anggaran fogging belum dijelaskan secara terbuka kepada publik. Mulai dari berapa total anggaran yang dialokasikan, dari mana sumber pendanaannya, berapa yang telah direalisasikan, bagaimana pengadaan bahan dan peralatan dilakukan, hingga berapa kali kegiatan fogging dilaksanakan dan di wilayah mana saja.

BACA JUGA  Pemprov Aceh Bentuk Tim Tinjau PT Ensem Lestari, Dugaan Pencemaran dan Pelanggaran Perizinan Mulai Diseriusi

‎Jangan sampai masyarakat diminta waspada terhadap DBD, sementara penggunaan anggaran untuk penanggulangannya justru tidak transparan.

‎ALAMP AKSI mengungkapkan, pihaknya telah berupaya meminta klarifikasi kepada Rini Afrianti, selaku Kepala Bidang yang membidangi kegiatan fogging di Dinas Kesehatan Aceh Singkil.

‎Namun, ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Rini hanya memberikan jawaban singkat dengan mengarahkan agar konfirmasi disampaikan kepada Plt Kepala Dinas Kesehatan.

‎Sikap tersebut memang bukan bukti adanya penyimpangan anggaran. Namun, bagi ALAMP AKSI, jawaban tersebut belum menjawab substansi pertanyaan publik mengenai besaran anggaran dan realisasi kegiatan fogging.

‎Mahmud Padang menegaskan, sebagai pimpinan organisasi perangkat daerah, Plt Kepala Dinas Kesehatan memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

‎”Kami meminta Kejari Aceh Singkil jangan hanya melihat persoalan ini sebagai kegiatan rutin dinas. Telusuri anggarannya, periksa dokumen perencanaan, pengadaan, realisasi belanja, hingga bukti pelaksanaan kegiatan di lapangan. Jika semuanya sudah sesuai aturan, tentu harus dibuktikan. Tetapi jika ditemukan indikasi penyimpangan, harus diproses sesuai hukum,” tegas Mahmud.

BACA JUGA  Kepala Rutan Kelas IIA Batam Bagikan Baju Seragam Warga Binaan

‎Ia juga mempertanyakan sejauh mana langkah konkret Dinas Kesehatan dalam mengantisipasi peningkatan kasus DBD. Sebab, penanganan penyakit yang berpotensi mengancam keselamatan warga tidak cukup hanya dengan imbauan, tetapi membutuhkan kerja nyata, perencanaan matang, serta pengawasan penggunaan anggaran.

‎Selain mendesak pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, ALAMP AKSI juga meminta Bupati Aceh Singkil mengevaluasi kinerja Plt Kepala Dinas Kesehatan.

‎Menurut Mahmud, meningkatnya kasus DBD harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap efektivitas program pencegahan dan pengendalian penyakit di daerah.

‎Pemerintah daerah diminta segera memperkuat pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M Plus, pemetaan wilayah rawan, pemeriksaan lingkungan, penyelidikan epidemiologi, serta pelaksanaan fogging berdasarkan indikasi epidemiologis dan rekomendasi petugas kesehatan.

‎”Jangan sampai pemerintah baru sibuk ketika kasus terus bertambah. Pencegahan harus dilakukan sejak awal. Anggaran kesehatan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar habis dalam laporan pertanggungjawaban,” ujarnya.

‎ALAMP AKSI menegaskan, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan realisasi kegiatan di lapangan, aparat penegak hukum harus menelusurinya secara profesional dan objektif.‎

‎Persoalan ini bukan semata-mata tentang fogging, melainkan menyangkut transparansi pengelolaan uang rakyat dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat.

BACA JUGA  Banjir Berbulan-Bulan Tak Kunjung Surut, Masyarakat Keluhkan Banyak Sungai Kecamatan Bandar Khalifah Ditutup Jadi Kebun Sawit

‎Di tengah ancaman DBD, publik berhak mengetahui: berapa anggaran fogging yang disediakan, ke mana uang itu dibelanjakan, dan sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat?

‎Hingga berita ini disusun, ALAMP AKSI masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Plt Kepala Dinas Kesehatan Aceh Singkil maupun pejabat terkait agar seluruh informasi mengenai anggaran dan pelaksanaan kegiatan fogging dapat disampaikan secara terbuka kepada publik.