RDP DPRD Kabupaten Lingga di Gedung Daerah Jadi Sorotan, Pengawasan Legislatif Dipertanyakan

Kantor DPRD dan Gedung Daerah Kabupaten Lingga, Foto: HalloPost

LINGGA, HalloPost.com – Pelaksanaan agenda yang disebut sebagai Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Lingga di Gedung Daerah atau Rumah Dinas Bupati Lingga justru memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap tata tertib dan mekanisme kelembagaan DPRD.

Agenda yang berlangsung hanya berselang tiga hari setelah aksi aktivis Kabupaten Lingga, Yusri Mandala dan Zuhardi alias Juai, menyerahkan dokumen dugaan korupsi kepada perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (10/11/2026), terkesan berlangsung begitu cepat.

Namun, bukan hanya kecepatan DPRD merespons aspirasi yang menjadi persoalan. Lokasi pelaksanaan forum yang disebut RDP tersebut justru memunculkan pertanyaan mendasar, apakah penyelenggaraannya telah sesuai dengan ketentuan tata tertib DPRD?

Pasalnya, RDP merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menyerap aspirasi masyarakat. Forum tersebut semestinya dilaksanakan melalui prosedur resmi, memiliki agenda pembahasan yang jelas, serta menghasilkan kesimpulan atau rekomendasi sebagai bentuk tindak lanjut kelembagaan.

Pemilihan Gedung Daerah yang merupakan rumah dinas Bupati Lingga sebagai lokasi pelaksanaan RDP menjadi hal yang perlu dijelaskan. Sebab, tempat tersebut bukan gedung utama lembaga legislatif yang menjadi pusat pelaksanaan kegiatan kedewanan

BACA JUGA  DPRD Lingga Setujui APBD Perubahan TA 2020, Alias Wello Pamit Undur Diri

Ketentuan mengenai tata tertib DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 129 menjadi salah satu ketentuan yang perlu dicermati dalam menilai mekanisme pelaksanaan rapat dan kegiatan DPRD.

Karena itu, perlu dipastikan apakah agenda di Gedung Daerah tersebut benar-benar merupakan RDP resmi DPRD, rapat konsultasi, pertemuan koordinasi, atau sekadar forum penyampaian aspirasi masyarakat.

Perbedaan nomenklatur tersebut bukan persoalan administratif semata. Status sebuah forum menentukan mekanisme penyelenggaraan, kewenangan peserta, tata cara pengambilan keputusan, hingga konsekuensi hasil pembahasannya.

Apabila forum tersebut diklaim sebagai RDP resmi, publik berhak mengetahui dasar penentuan lokasi, keputusan atau persetujuan pimpinan DPRD, agenda resmi, daftar peserta, serta berita acara dan hasil rapat.

Terlebih, forum tersebut berlangsung di Gedung Daerah yang berkaitan erat dengan lingkungan eksekutif. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai batas independensi dan posisi DPRD sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Dalam forum tersebut, Yusri Mandala secara terbuka mempertanyakan kinerja DPRD, terutama Komisi I, II, dan III. Ia menilai lembaga legislatif seharusnya menjadi ruang representasi masyarakat dan tidak membiarkan aspirasi publik kehilangan tempat.

BACA JUGA  BPK RI Temukan Pengelolaan Sewa Kantin dan Ruang ATM di Sekolah Kepri tidak Sesuai Aturan

“Jangan setiap dari aliansi, pemuda, organisasi dan mahasiswa yang hari ini memberi kontrol sosial sebagai masyarakat sering ditolak, saya lihat anggota-anggota DPRD ini tidak ada pungsi pengawasnya, karena tidak dipakai itu baik komisi 1, komisi 2 dan komitmen 3,” kata Baba.

Menurutnya, DPRD seharusnya menjadi ruang representasi masyarakat, bukan justru membuat aspirasi yang disampaikan elemen masyarakat kehilangan tempat.

Mandala juga mengkritisi koordinasi Bupati Lingga dengan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), yang menurutnya harus mampu memastikan persoalan masyarakat ditangani sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Terbukti, pada pertemuan RDP tersebut dari berbagai komisi DPRD Kabupaten Lingga yang hadir sama sekali tidak memberikan respon maupun tanggapan terhadap masalah dan berbagai konflik yang sudah berlarut disampaikan aktivis dan warga yang hadir. Sedangkan acara tersebut merupakan RDP panggungnya para Dewan.

Terlebih panggung yang dimoderatori ketua DPRD Kabupaten Lingga, Maya Sari itu juga bak Master Of Ceremony (MC) yang hanya menerima masukan dan melemparkan nya lagi kepada audiens. Hingga Rapat Dengar Pendapat yang seharusnya membahas kepada pokok permasalahan hingga menentukan kebijakan dan penyelesaian pun berubah debat kusir yang tak menemukan solusi.

BACA JUGA  Kayu Teki di Pulau Merbau Belum Disegel, Dinamika Penanganan Masih Berproses

Pertunjukan pada RDP yang dilaksanakan pada 3 November 2026 mengindikasi lemahnya fungsi pengawasan dari lembaga legislatif yang sepatutnya menjadi perwakilan masyarakat yang sampai hari itu masih banyak berteriak terkait kesejahteraan ekonomi dan meminta keadilan diatas tanahnya sendiri yang di garuk perusahaan sebagai penerima alokasi lahan perkebunan sawit PT CSA dan PT SPP.