LINGGA, HalloPost.com – Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Uding Jaharudin, mengapresiasi keberanian dan kepedulian sejumlah aktivis Kabupaten Lingga yang menyampaikan aspirasi serta menyerahkan dokumen berisi salinan data dugaan korupsi kepada lembaga antirasuah tersebut.
Uding Jaharudin, selaku Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Wilayah I.2, menilai langkah para aktivis merupakan bentuk kepedulian generasi muda terhadap pembangunan dan masa depan daerahnya.
Apresiasi itu disampaikan Uding setelah menerima penyampaian aspirasi para aktivis di Ruang Rapat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kabupaten Lingga, Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan dan menjelang Harlah Kabupaten Lingga ke-23.
“Ya, pertama kami, kalau kegiatan dengan semangat anak-anak muda, para pemuda, aktivis di daerah dan segala macam itu, pertama kami apresiasi. Apresiasi bahwa ini bagian daripada kepedulian anak muda terhadap pembangunan di daerahnya,” ucap Jaharudin kepada HalloPost.
Menurutnya, semangat para aktivis dalam menyampaikan kritik, aspirasi, serta harapan terhadap pembangunan daerah merupakan energi positif yang harus terus dijaga. Bahkan, ia memahami bahwa penyampaian aspirasi terkadang dilakukan dengan nada keras karena adanya persoalan yang telah lama diperjuangkan.
“Selain itu, penyampaian yang penuh optimisme dan harapan yang menggebu-gebu itu juga kami anggap merupakan spirit yang tidak boleh dipadamkan,” ujarnya.
Ia mengakui, para aktivis kemungkinan telah berulang kali menyuarakan berbagai persoalan di Kabupaten Lingga. Karena itu, semangat dan ekspresi mereka dalam menyampaikan aspirasi menjadi sesuatu yang dapat dipahami.
Menurut Uding, kontrol sosial masyarakat merupakan bagian penting dalam mendorong pembangunan daerah agar berjalan sesuai aturan dan tidak mengabaikan kepentingan publik.
“Kami mengapresiasi semangat para aktivis. Jangan sampai semangat seperti ini dipadamkan. Justru harus dikawal. Masing-masing pihak harus bekerja sesuai dengan kewenangannya,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Uding juga menekankan bahwa pembangunan daerah, termasuk aktivitas perusahaan dalam mengelola sumber daya alam, harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.
Menurutnya, perusahaan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan usaha, tetapi juga harus memastikan kegiatan operasionalnya memberikan manfaat bagi masyarakat serta mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Jadi, semuanya harus berjalan seimbang. Masyarakatnya sejahtera, ekonominya berkembang, sumber daya alam dapat dikelola dengan baik, dan lingkungan tetap lestari. Tentunya seluruh kegiatan juga harus mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Meski mengapresiasi berbagai aspirasi yang disampaikan, Uding mengakui bahwa kunjungannya ke Kabupaten Lingga merupakan kunjungan pertama sehingga dirinya belum mengetahui secara terperinci kondisi faktual berbagai persoalan yang disampaikan para aktivis di lapangan.
Ia menjelaskan, KPK melalui Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi akan bekerja berdasarkan tugas pokok, fungsi, serta kewenangan yang dimiliki. Artinya, tidak seluruh persoalan yang disampaikan masyarakat dapat langsung ditangani KPK, terutama apabila berada di luar kewenangan lembaga tersebut.
Menurutnya, pemerintah daerah harus bertanggung jawab menyelesaikan persoalan yang menjadi kewenangannya. Sementara persoalan yang membutuhkan penanganan pemerintah pusat maupun instansi lain harus dikoordinasikan dengan lembaga terkait.
Lebih lanjut, Uding menegaskan KPK dapat mengambil langkah apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi yang masuk dalam kewenangan lembaga antirasuah tersebut.
Namun, apabila suatu perkara merupakan kewenangan aparat penegak hukum (APH) lainnya, KPK dapat menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi.
“Ketika memang sudah jelas terdapat unsur korupsi, KPK bisa masuk sesuai kewenangannya. Namun, apabila penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum lainnya, KPK dapat berkoordinasi dengan APH terkait,” ungkapnya.
Sementara itu, penyerahan dokumen kepada KPK dilakukan oleh sejumlah aktivis Kabupaten Lingga, di antaranya Mandala Yusri. Dokumen tersebut diklaim berisi salinan data dugaan korupsi sejumlah pejabat daerah yang dikumpulkan para aktivis sebagai bahan penyampaian aspirasi.
Mandala berharap dokumen tersebut dapat menjadi bahan bagi KPK untuk menelusuri berbagai persoalan tata kelola pemerintahan dan dugaan penyimpangan anggaran di Kabupaten Lingga.
“Kami menyerahkan secara langsung berkas salinan data korupsi kepada KPK yang hadir pada hari ini di Lingga. Ini merupakan momen tepat untuk menyerahkan data salinan tersebut secara langsung,” kata Mandala.
Selain penyerahan dokumen, aktivis senior yang akrab disapa Bang Juai juga menyampaikan protes terbuka dengan membentangkan banner bertuliskan kritik terhadap dugaan kerusakan hutan, jual beli lahan hutan, serta persoalan hak-hak masyarakat.
Dalam aksinya, Juai meminta KPK memberikan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan lahan masyarakat yang menurutnya belum mendapatkan penyelesaian.
“Kepada KPK tolong selamatkan Lingga. Hutan dirusak, ini aspirasi rakyat yang kami sampaikan. Hingga hari ini banyak yang belum diselesaikan oleh perusahaan. Kami sudah lelah menyampaikan ini. Di forum ini kami berharap dapat didengarkan KPK,” teriak Juai.
Penyerahan dokumen dan penyampaian aspirasi tersebut berlangsung di tengah agenda koordinasi pendalaman perbaikan tata kelola internal dan eksternal Pemerintah Kabupaten Lingga.
Di lokasi yang sama, Asisten Pemerintahan Kabupaten Lingga yang mendampingi Satgas Korsup KPK mengaku tidak menyangka adanya aksi penyampaian aspirasi tersebut.
“Ada kegiatan dari KPK untuk agenda pencegahan korupsi di Kabupaten Lingga. Kita tidak menyangka tadi ada kejadian seperti itu. Nanti kami laporkan ke Pak Bupati,” ucapnya singkat.
Apresiasi yang disampaikan KPK menjadi pesan penting bahwa partisipasi masyarakat dan keberanian aktivis dalam menjalankan fungsi kontrol sosial merupakan bagian dari upaya mengawal tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.














