LINGGA, HalloPost.com – Dua aktivis Kabupaten Lingga, Juai dan Mandala Yusri, menyampaikan desakan keras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang dinilai menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat di Kabupaten Lingga.
Desakan tersebut disampaikan secara langsung kepada perwakilan KPK, Uding Jaharudin, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Wilayah I.2, dalam agenda koordinasi pendalaman perbaikan tata kelola Pemerintah Kabupaten Lingga di Ruang Rapat Barenlitbang Kabupaten Lingga, Selasa (10/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Mandala Yusri menyerahkan dokumen berupa salinan data dugaan korupsi sejumlah pejabat di Kabupaten Lingga. Dokumen itu diklaim merupakan hasil pengumpulan para aktivis yang diharapkan dapat menjadi bahan bagi KPK untuk menelusuri berbagai dugaan penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Mandala mengatakan, kehadiran KPK di Kabupaten Lingga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang selama ini mereka perjuangkan.
“Kami menyerahkan secara langsung berkas salinan data korupsi kepada KPK yang hadir pada hari ini di Lingga. Ini merupakan momen tepat untuk menyerahkan data salinan tersebut secara langsung,” ujar Mandala kepada HalloPost.
Ia berharap KPK tidak hanya menerima dokumen tersebut, tetapi juga memberikan perhatian terhadap dugaan persoalan yang menurutnya telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Mandala turut mempertanyakan besarnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang telah digunakan selama ini, sementara kondisi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Lingga dinilainya belum menunjukkan kemajuan sebagaimana yang diharapkan.
“Hari ini sudah berapa puluhan triliun APBD kita habis, namun daerah-daerah seperti kandang babi,” kritiknya.
Menurut Mandala, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap pengelolaan anggaran daerah. Ia juga meminta agar masyarakat tetap diberikan ruang untuk melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan dan penggunaan keuangan daerah.
“Jika kita selaku masyarakat tidak bisa diberikan kontrol sosial, artinya apa? Artinya demokrasi itu mati. Makanya tadi kita sedikit melepas aspirasi kita sebagai masyarakat langsung temui KPK agar bisa mengusut tuntas,” tegasnya.
Sementara itu, aktivis senior Kabupaten Lingga yang akrab disapa Bang Juai menyampaikan tuntutan yang tidak kalah keras. Ia meminta KPK memberikan perhatian terhadap dugaan kerusakan hutan, persoalan lahan masyarakat, serta aktivitas perusahaan yang menurutnya belum menyelesaikan berbagai persoalan dengan warga.
Juai bahkan membentangkan banner berisi pesan kritik, di antaranya “STOP MEMISKINKAN RAKYAT!”, “STOP PEMBODOHAN RAKYAT!”, “STOP JUAL BELI LAHAN HUTAN!” dan “STOP MERAMPAS HAK RAKYAT!”
Dengan suara lantang, Juai meminta lembaga antirasuah tersebut tidak mengabaikan aspirasi masyarakat Lingga yang selama ini memperjuangkan persoalan lingkungan dan hak atas tanah.
“Kepada KPK tolong selamatkan Lingga. Hutan dirusak, ini aspirasi rakyat yang kami sampaikan. Hutan Lingga dirusak, hingga hari ini banyak yang belum diselesaikan oleh perusahaan. Kepada KPK tolong sampaikan ini, kami sudah lelah menyampaikan ini. Di forum ini kami berharap dapat didengarkan KPK. Tolong, Lingga sudah rusak, banyak lahan-lahan warga jadi korban, koruptor merajalela,” teriak Juai.
Bagi Juai, persoalan kerusakan hutan dan lahan masyarakat bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan menyangkut hak dan keberlangsungan hidup warga yang harus mendapatkan perlindungan serta kepastian penyelesaian.
Menanggapi penyampaian aspirasi tersebut, Uding Jaharudin mengapresiasi keberanian dan kepedulian para aktivis yang dinilainya merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah.
“Ya, pertama kami, kalau kegiatan dengan semangat anak-anak muda, para pemuda, aktivis di daerah dan segala macam itu, pertama kami apresiasi. Apresiasi bahwa ini bagian daripada kepedulian anak muda terhadap pembangunan di daerahnya,” ujar Jaharudin.
Ia menilai semangat para aktivis dalam menyampaikan aspirasi, termasuk kritik yang disampaikan dengan nada keras, merupakan energi positif yang tidak boleh dipadamkan.
Menurutnya, aspirasi masyarakat harus tetap dikawal agar setiap persoalan mendapatkan perhatian dan penanganan sesuai kewenangan masing-masing pihak.
“Kami mengapresiasi semangat para aktivis. Jangan sampai semangat seperti ini dipadamkan. Justru harus dikawal. Masing-masing pihak harus bekerja sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah daerah dapat menyelesaikan persoalan yang memang menjadi kewenangannya. Sementara persoalan yang berada di luar kewenangan daerah dapat dikoordinasikan dengan pemerintah pusat atau instansi yang berwenang,” jelasnya.
Terkait dugaan kerusakan lingkungan dan aktivitas perusahaan, Uding menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.
“Jadi, semuanya harus berjalan seimbang. Masyarakatnya sejahtera, ekonominya berkembang, sumber daya alam dapat dikelola dengan baik, dan lingkungan tetap lestari. Tentunya seluruh kegiatan juga harus mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Namun, Uding menjelaskan bahwa KPK akan bekerja berdasarkan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK, lembaga tersebut dapat mengambil langkah sesuai ketentuan hukum.
Sebaliknya, apabila persoalan yang disampaikan berada dalam kewenangan aparat penegak hukum lainnya, KPK dapat menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi dengan instansi terkait.
“Ketika memang sudah jelas terdapat unsur korupsi, KPK bisa masuk sesuai kewenangannya. Namun, apabila penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum lainnya, KPK dapat berkoordinasi dengan APH terkait,” tegasnya.
Uding juga mengakui bahwa kunjungannya ke Kabupaten Lingga merupakan kunjungan pertama sehingga belum mengetahui secara terperinci kondisi faktual berbagai persoalan yang disampaikan para aktivis di lapangan.
Di sisi lain, Asisten Pemerintahan Kabupaten Lingga yang mendampingi Satgas Korsup KPK mengaku tidak menyangka adanya penyampaian aspirasi secara terbuka tersebut.
“Ada kegiatan dari KPK untuk agenda pencegahan korupsi di Kabupaten Lingga. Kita tidak menyangka tadi ada kejadian seperti itu, nanti kami laporkan ke Pak Bupati,” ucapnya singkat.
Desakan Juai dan Mandala Yusri tersebut menjadi bagian dari tuntutan masyarakat agar persoalan dugaan korupsi, pengelolaan APBD, kerusakan hutan, dan hak atas lahan warga di Kabupaten Lingga memperoleh perhatian serta penyelesaian yang jelas.
Kini, publik menantikan tindak lanjut atas dokumen dan aspirasi yang telah disampaikan kepada KPK, sekaligus kepastian langkah dari instansi berwenang terhadap berbagai persoalan yang dipersoalkan para aktivis.














