Bareskrim Terbitkan DPO Yuwanky, Dugaan TPPU dari Kejahatan Narkotika di Batam

Bareskrim Terbitkan DPO Yuwanky. Kamis (20/8/20269.

BATAM, HalloPost.com – Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Yuwanky, pria berusia 67 tahun yang disebut dalam dokumen penyidik berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari tindak pidana narkotika di Kota Batam, Kepulauan Riau.

DPO tersebut tercantum dalam dokumen Nomor DPO/142/VIII/2026/Dittipidnarkoba. Dalam dokumen itu, Yuwanky disebut sebagai warga negara Indonesia, berjenis kelamin laki-laki dan berprofesi sebagai wiraswasta.

Yang membuat perkara ini menjadi sorotan adalah konstruksi perkara yang tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Penyidik Bareskrim juga mencantumkan dugaan pencucian uang dari tindak pidana asal narkotika yang disebut terjadi dalam periode 2023 hingga 2026.

Lokasi yang disebut dalam dokumen penyidikan berada di HH Club, Planet 3, Kompleks Nagoya City Centre Blok A1-2, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam.

BACA JUGA  Perda Kota Layak Anak Disahkan, Batam Perkuat Komitmen Perlindungan Hak Anak

Perkara tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/A/173/VIII/2026/SPKT.Dittipidnarkoba/Bareskrim Polri tertanggal 14 Agustus 2026.

Dalam dokumen DPO, penyidik mencantumkan sejumlah ketentuan pidana yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, termasuk Pasal 137 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan KUHP sebagaimana tercantum dalam dokumen, serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pencantuman dugaan TPPU menjadi bagian penting dalam perkara ini. Sebab, penyidikan tidak lagi semata-mata berbicara mengenai dugaan tindak pidana narkotika, tetapi juga menyentuh dugaan aliran dan penggunaan uang yang diduga berasal dari kejahatan narkotika.

Dengan konstruksi tersebut, penyidik berpotensi menelusuri bagaimana uang hasil dugaan tindak pidana tersebut diperoleh, digunakan, dipindahkan, disamarkan atau ditempatkan dalam bentuk tertentu.

Dokumen Bareskrim juga memuat keterangan penting bahwa orang yang masuk dalam DPO tersebut disebut merupakan residivis kasus narkotika.

BACA JUGA  Ketua Dewan Pembina Rel MBG Muhammad Qodari Didampingi Waketum Rudi Widjaja Sambangi Dapur SPPG di Kepri

Keterangan tersebut tentu menjadi salah satu bagian yang relevan dalam pengembangan perkara. Penyidik perlu mengurai apakah perkara yang sedang ditangani memiliki keterkaitan dengan jaringan atau aktivitas sebelumnya, termasuk kemungkinan hubungan antara tindak pidana asal dengan dugaan pencucian uang.

Terbitnya DPO menunjukkan bahwa keberadaan Yuwanky masih dicari oleh penyidik. Bareskrim Polri dalam dokumen tersebut meminta masyarakat yang mengetahui keberadaannya untuk memberikan informasi kepada penyidik atau penyidik pembantu yang menangani perkara.

Di sisi lain, perkara ini memunculkan sejumlah pertanyaan yang kini menjadi penting untuk dijawab melalui proses penyidikan. Seberapa besar nilai uang yang diduga berasal dari tindak pidana narkotika? Ke mana aliran dana tersebut bergerak? Apakah terdapat aset yang diduga dibeli atau dikuasai menggunakan hasil kejahatan? Dan apakah masih ada pihak lain yang memiliki keterkaitan?

BACA JUGA  Prajurit Petarung Malaka dan 13th MEU Pertajam Kemampuan Tembak Tempur dan Bantuan

Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena dugaan tindak pidana yang disebut dalam dokumen berlangsung dalam rentang waktu cukup panjang, yakni 2023 sampai 2026.

Bareskrim Polri masih memiliki ruang untuk mengembangkan penyidikan, termasuk menelusuri aliran dana, aset, rekening maupun pihak-pihak lain yang diduga mengetahui atau terlibat dalam rangkaian perkara tersebut.