Nyawa Rakyat Dipertaruhkan, 164 Kasus DBD Menggila di Aceh Singkil! Komisi IV DPRK Jangan Jadi Macan Kertas

Foto: Ilustrasi

‎ACEH SINGKIL, HalloPost.com – Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Aceh Singkil yang telah mencapai 164 kasus sebagaimana diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan kepada Tribunnews, menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah. Lonjakan kasus ini bukan sekadar persoalan kesehatan, melainkan juga menjadi ujian serius terhadap kinerja Dinas Kesehatan dan fungsi pengawasan Komisi IV DPRK Aceh Singkil, Jumat (06/11/2026).

‎Di tengah meningkatnya ancaman DBD yang menghantui masyarakat, publik berhak mempertanyakan sejauh mana keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan penanganan. Lebih penting lagi, di mana peran Komisi IV DPRK sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap sektor kesehatan?

‎Pemerhati Daerah, Budi Harjo, secara tegas mendesak Komisi IV DPRK Aceh Singkil segera memanggil Dinas Kesehatan untuk meminta pertanggungjawaban atas perkembangan kasus DBD, mengevaluasi program pencegahan, serta menguji efektivitas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

‎Menurutnya, 164 kasus DBD seharusnya cukup menjadi alasan bagi Komisi IV untuk bergerak. Jangan sampai lembaga legislatif justru terlihat pasif ketika masyarakat membutuhkan kehadiran dan keberpihakan wakil rakyat.

‎”Komisi IV jangan hanya menjadi penonton. Kalau sudah 164 kasus, apa lagi yang harus ditunggu? Panggil Dinas Kesehatan, bongkar persoalan di balik penanganan DBD, evaluasi programnya, dan minta pertanggungjawaban secara terbuka. Jangan sampai fungsi pengawasan DPRK hanya hidup ketika ada kepentingan politik,” tegas Budi Harjo.

BACA JUGA  ‎Kebakaran Lahan Bandara Syekh Hamzah Fansuri, Kurang Lebih 2 Hektare Hangus

‎Ia juga menyoroti kegiatan fogging yang selama ini menjadi salah satu langkah penanganan DBD. Menurutnya, pemerintah harus mampu membuktikan apakah kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan kebutuhan lapangan atau hanya sebatas kegiatan rutin yang sulit diukur efektivitasnya.

‎Sebab, fogging bukan solusi tunggal untuk memberantas DBD. Tanpa pemberantasan sarang nyamuk (PSN), pemantauan jentik, edukasi masyarakat, dan intervensi berkelanjutan, penyebaran nyamuk Aedes aegypti tetap berpotensi terjadi.

‎Budi Harjo menegaskan, Komisi IV harus berani menguji seluruh program Dinas Kesehatan, bukan sekadar menerima laporan dan penjelasan sepihak.

‎”Jangan sampai rapat hanya menjadi panggung mendengarkan paparan Dinas Kesehatan, kemudian pulang tanpa hasil. Masyarakat tidak membutuhkan rapat seremonial. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata. Kalau perlu, turun langsung ke kecamatan dan desa yang terdampak, lihat kondisi di lapangan, dan cocokkan dengan laporan kegiatan Dinkes,” ujarnya.

‎Lebih tajam lagi, Budi Harjo mempertanyakan transparansi anggaran fogging dan program pencegahan DBD. Di tengah meningkatnya jumlah kasus, publik berhak mengetahui berapa anggaran yang tersedia, berapa yang telah direalisasikan, wilayah mana saja yang menjadi sasaran kegiatan, serta bagaimana hasil pelaksanaannya.

BACA JUGA  ‎PT SKLB Ucapkan Selamat HUT Bhayangkara ke-80, Apresiasi Sinergi Polri dalam Menjaga Kamtibmas

‎Menurutnya, jangan sampai besarnya anggaran tidak sebanding dengan hasil yang dirasakan masyarakat. Karena itu, Komisi IV harus meminta dokumen perencanaan, realisasi anggaran, laporan pelaksanaan kegiatan, hingga bukti intervensi di lapangan.

‎”Kalau anggaran sudah dialokasikan, publik berhak tahu ke mana uang itu digunakan dan apa hasilnya. Jangan hanya bicara fogging, tetapi tidak mampu menjelaskan berapa kali dilakukan, di mana lokasinya, berapa anggarannya, dan bagaimana evaluasi hasilnya. Ini uang publik, bukan uang pribadi pejabat,” cetusnya.

‎Ia juga mendesak Dinas Kesehatan membuka data sebaran 164 kasus DBD berdasarkan kecamatan dan desa, jumlah pasien yang dirawat, kondisi fasilitas pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga medis, serta strategi konkret menghadapi potensi peningkatan kasus.

‎Budi Harjo mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh menjadikan imbauan menjaga kebersihan lingkungan sebagai satu-satunya jawaban atas persoalan DBD. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan, tetapi pemerintah juga wajib memastikan program pencegahan, pengendalian, dan pelayanan kesehatan berjalan sebagaimana mestinya.

‎”Jangan sampai ketika masyarakat sakit, pemerintah hanya datang membawa imbauan. Sementara program pencegahan, efektivitas fogging, dan penggunaan anggaran justru tidak pernah dijelaskan secara terbuka,” tambahnya.

BACA JUGA  Banjir Berbulan-Bulan Tak Kunjung Surut, Masyarakat Keluhkan Banyak Sungai Kecamatan Bandar Khalifah Ditutup Jadi Kebun Sawit

‎Ia pun menegaskan, 164 kasus DBD harus menjadi momentum bagi Komisi IV DPRK Aceh Singkil untuk menunjukkan apakah fungsi pengawasan benar-benar dijalankan atau hanya sebatas kewajiban di atas kertas.

‎”Jangan tunggu ada korban jiwa baru semua pihak sibuk mencari alasan. Komisi IV harus membuktikan keberpihakannya kepada masyarakat. Panggil Dinkes, buka persoalan anggarannya, evaluasi kinerjanya, dan pastikan ada tindakan nyata. Kalau pengawasan saja tidak berjalan, lalu kepada siapa masyarakat harus berharap?” tutup Budi Harjo.