ACEH SINGKIL, HalloPost.com – Pengelolaan anggaran kesehatan di Kabupaten Aceh Singkil kembali menjadi sorotan. Kali ini, besarnya alokasi indikatif Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2026 untuk 12 Puskesmas dengan total mencapai Rp11.619.237.000 atau sekitar Rp11,6 miliar dipertanyakan Pemerhati Daerah, Budi Harjo, Selasa (10/11/2026).
Berdasarkan dokumen pagu indikatif BOK per Puskesmas Tahun Anggaran 2026 yang tercantum dalam lampiran keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil tertanggal 14 Oktober 2025, anggaran tersebut dialokasikan untuk lima kelompok kegiatan utama.
Meliputi peningkatan layanan kesehatan sesuai siklus hidup, surveilans dan respons penyakit, pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal, manajemen Puskesmas, serta insentif Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).
Besarnya anggaran tersebut dinilai harus diikuti dengan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban yang jelas. Jangan sampai miliaran rupiah tercatat rapi dalam dokumen perencanaan, tetapi publik justru kesulitan mengetahui bagaimana pelaksanaannya di lapangan.
Menanggapi hal itu, Budi Harjo secara terbuka mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil agar tidak menghindar dari kewajiban memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Menurutnya, dana BOK merupakan anggaran publik yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan masyarakat. Karena itu, setiap perencanaan, pelaksanaan hingga realisasinya harus dapat dipertanggungjawabkan.
”Ini bukan uang pribadi pejabat, melainkan anggaran publik yang peruntukannya untuk kepentingan kesehatan masyarakat. Dengan nilai mencapai Rp11,6 miliar, Plt Kadinkes harus berani menjelaskan secara terbuka. Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi angka-angka dalam dokumen tanpa mengetahui apa manfaat konkret yang dihasilkan,” tegas Budi Harjo.
Budi Harjo menegaskan, transparansi tidak cukup hanya dengan mencantumkan besaran anggaran dalam dokumen resmi. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang tersebut digunakan, siapa penerima manfaatnya, kegiatan apa yang dilaksanakan, serta sejauh mana hasilnya dirasakan oleh masyarakat.
Ia secara khusus meminta Plt Kadinkes Aceh Singkil memberikan penjelasan terperinci mengenai sejumlah hal penting:
1. Anggaran pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup : Berapa alokasi masing-masing kegiatan dan bagaimana pelaksanaannya di 12 Puskesmas?
2. Program PMT berbahan pangan lokal : Berapa nilai anggarannya, siapa kelompok sasaran penerima manfaat, bagaimana mekanisme pengadaan dan pendistribusiannya?
3. Surveilans dan respons penyakit : Berapa anggaran yang dialokasikan untuk pemantauan, pencegahan, serta penanganan penyakit menular maupun tidak menular?
4. Manajemen Puskesmas : Apa saja kegiatan yang dibiayai dan bagaimana pertanggungjawaban penggunaannya?
5. Insentif UKM : Siapa penerima insentif, bagaimana mekanisme penyalurannya, dan berapa total anggaran yang direalisasikan?
6. Realisasi dan capaian kegiatan : Berapa anggaran yang sudah terserap, apa indikator keberhasilannya, serta apa bukti manfaat yang telah diterima masyarakat?
”Jangan hanya memperlihatkan besarnya pagu anggaran. Kami ingin mengetahui realisasinya, kegiatan yang benar-benar dilaksanakan, dan hasilnya. Jangan sampai anggaran miliaran rupiah hanya menjadi angka yang indah di atas kertas, sementara kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat masih menyisakan banyak persoalan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Budi Harjo mengingatkan bahwa besarnya anggaran kesehatan harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan. Keberhasilan pengelolaan dana BOK tidak boleh hanya diukur berdasarkan persentase penyerapan anggaran, tetapi juga harus dilihat dari dampak dan manfaatnya.
Terlebih, berbagai persoalan kesehatan masyarakat di Aceh Singkil masih membutuhkan perhatian serius. Program pencegahan penyakit, peningkatan pelayanan kesehatan dasar, pemenuhan kebutuhan masyarakat, hingga penguatan fungsi Puskesmas harus menjadi prioritas.
Menurutnya, apabila anggaran sebesar Rp11,6 miliar telah dialokasikan, maka masyarakat patut memperoleh penjelasan mengenai sejauh mana anggaran tersebut menjawab kebutuhan kesehatan di setiap kecamatan.
Budi Harjo juga mendesak Bupati Aceh Singkil agar tidak sekadar menerima laporan administratif dari jajaran Dinas Kesehatan. Evaluasi terhadap kinerja Plt Kadinkes perlu dilakukan, khususnya menyangkut transparansi pengelolaan anggaran, efektivitas program, serta kualitas pelayanan kesehatan.
”Jangan sampai pengawasan hanya sebatas menerima laporan di atas meja. Bupati harus memastikan apakah anggaran tersebut benar-benar bekerja untuk masyarakat atau hanya selesai dalam laporan administrasi. Anggaran kesehatan harus menghasilkan manfaat, bukan sekadar menghabiskan pagu,” tegasnya.
Budi Harjo menegaskan, desakan tersebut bukan tuduhan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana BOK. Namun, besarnya anggaran dan pentingnya sektor kesehatan membuat keterbukaan menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar.
Ia meminta Dinas Kesehatan Aceh Singkil membuka informasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik, dengan tetap memperhatikan informasi yang memang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan.
”Jabatan Plt bukan alasan untuk menghindari tanggung jawab. Justru ini momentum untuk membuktikan bahwa Dinas Kesehatan dikelola secara profesional, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. Kalau penggunaan anggaran publik bisa dijelaskan dengan baik, mengapa harus takut membuka data?” pungkas Budi Harjo.
Menurutnya, masyarakat tidak membutuhkan sekadar janji dan laporan seremonial. Masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang nyata, program yang tepat sasaran, serta pengelolaan anggaran yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.
Rp11,6 miliar bukan angka kecil. Setiap rupiah harus jelas peruntukannya, setiap kegiatan harus dapat dibuktikan, dan setiap anggaran harus memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh Singkil.
Saat dikonfirmasi ke Mursal selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan melalui via WhatsApp di no 0813-xxxx-4951 pada (senin, 09/11/2026), tidak ada jawaban sampai berita ini diterbitkan.














