ACEH SINGKIL, HalloPost.com – Aktivitas galian C di Kabupaten Aceh Singkil kembali menjadi sorotan. Pasalnya, terdapat dugaan kegiatan pertambangan yang mengantongi izin dengan komoditas Tanah Urug, namun material yang keluar dari lokasi diduga berupa sirtu (pasir dan batu).
Dugaan tersebut semakin menarik perhatian setelah mencermati Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 900.1.13.1/195/2025 tentang Penetapan Harga Patokan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Aceh Singkil.
Dalam keputusan tersebut, Tanah Timbun/Tanah Urug (pasir) dan Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) tercantum secara terpisah.
Untuk Tanah Timbun/Tanah Urug (pasir), harga patokan ditetapkan sebesar Rp50.000 per meter kubik. Sementara Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) ditetapkan sebesar Rp80.000 per meter kubik.
Perbedaan tersebut setidaknya menunjukkan bahwa dalam penetapan harga patokan pajak daerah, Tanah Urug dan Sirtu merupakan jenis komoditas yang dibedakan.
Di sisi lain, berdasarkan data IUP Komoditas Batuan Kabupaten Aceh Singkil, terdapat sejumlah pemegang izin yang komoditasnya tercatat sebagai Tanah Urug.
Salah satunya tercatat CV Aquari Rahmat Mulana, dengan IUP Operasi Produksi Nomor 540/DPMPTSP/2104/IUP-OP.2/2023, komoditas Tanah Urug, seluas 0,14 hektare di Kampung Cingkam, Kecamatan Gunung Meriah.
Kemudian CV Bintang Sumber Rezeki, dengan IUP Eksplorasi Nomor 540/DPMPTSP/571/IUP-EKS./2025, komoditas Tanah Urug, seluas 4,8 hektare di Desa Blok 18, Kecamatan Gunung Meriah.
Serta CV Maju Mulia Abadi, dengan IUP Operasi Produksi Nomor 540/DPMPTSP/IUP-OP.2/2025, komoditas Tanah Urug, seluas 1,4 hektare di Desa Sianjo-anjo, Kecamatan Gunung Meriah.
Apabila benar suatu perusahaan hanya memiliki izin untuk Tanah Urug, tetapi dalam kegiatan produksinya justru mengambil material yang secara teknis dikategorikan sebagai Sirtu, maka terdapat dugaan ketidaksesuaian antara komoditas yang diusahakan dengan komoditas dalam perizinan.
Namun, hal tersebut tentu harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis, bukan hanya berdasarkan pengamatan visual terhadap material.
Sebab, sirtu secara resmi juga memiliki harga patokan tersendiri dalam keputusan Bupati Aceh Singkil, yakni Rp80.000/m³, berbeda dengan Tanah Timbun/Tanah Urug yang ditetapkan Rp50.000/m³.
Dengan demikian, jika material yang sebenarnya diambil adalah sirtu tetapi dilaporkan atau diperlakukan sebagai Tanah Urug, patut diduga terdapat persoalan dalam pencatatan produksi, dasar perizinan maupun kewajiban perpajakannya.
Dari sisi pertambangan, UU Minerba mengatur bahwa kegiatan penambangan harus memiliki dasar perizinan. Pasal 158 UU Minerba sebagaimana diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2020 mengatur ancaman pidana terhadap penambangan tanpa izin.
Karena itu, apabila nantinya hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa material yang ditambang tidak tercakup dalam izin yang dimiliki, maka dugaan pelanggarannya dapat ditelusuri lebih lanjut berdasarkan ketentuan pertambangan yang berlaku.
Bukan berarti setiap sirtu yang ditemukan otomatis merupakan pelanggaran. Harus dilihat terlebih dahulu dokumen IUP, komoditas yang diberikan, koordinat WIUP, dokumen teknis/RKAB, serta apakah sirtu tersebut merupakan material yang memang diizinkan untuk diproduksi.
Untuk memastikan dugaan tersebut, instansi berwenang dinilai perlu melakukan pemeriksaan terhadap IUP dan komoditas yang tercantum, titik koordinat lokasi tambang, jenis material yang benar-benar diproduksi, volume produksi, dokumen penjualan dan pengangkutan, pelaporan produksi, serta pembayaran pajak MBLB.
Sebab, jika izin menyebut tanah urug tetapi material yang diproduksi diduga Sirtu, maka pertanyaan berikutnya adalah komoditas apa yang sebenarnya dijual dan atas dasar izin serta perhitungan pajak yang mana?
Pemegang izin perlu diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi atas dugaan tersebut. Sementara instansi teknis dapat melakukan pengujian dan pemeriksaan untuk menentukan apakah material yang diproduksi memang Tanah Urug atau masuk kategori Sirtu.
Untuk mendapatkan informasi terkait perbedaan harga tanah urug dan sirtu sesuai IUP yang dikelola oleh tiga perusahaan tersebut, HalloPost tengah berupaya mengkonfirmasi pihak terkait.














