Izin Dicabut, Tapi Masih Beroperasi? PT Ensem Lestari Diduga “Kebal Hukum” di Aceh Singkil

Foto: Surat Keputusan pemerintah mencabut Sertifikat Standar PT Ensem Lestari.

ACEH SINGKIL – Keputusan pemerintah mencabut Sertifikat Standar PT Ensem Lestari justru membuka dugaan persoalan baru. Meski izin resmi telah dicabut sejak 31 Maret 2026, aktivitas perusahaan di lapangan diduga masih berjalan seperti biasa.

‎Fakta ini memicu pertanyaan serius: apakah ada pembiaran, atau bahkan kelemahan pengawasan dari pemerintah?

‎Berdasarkan dokumen resmi OSS, pencabutan izin dilakukan karena perusahaan tidak memenuhi kewajiban penanaman modal sebagaimana diatur dalam perizinan berusaha berbasis risiko.

‎Tak hanya itu, perusahaan juga diwajibkan menghentikan seluruh kegiatan usaha setelah sanksi dijatuhkan.

‎Namun di tengah aturan yang tegas tersebut, realitas di lapangan justru berbanding terbalik.

‎Pemerhati daerah Aceh Singkil, Budi Harjo, menyebut kondisi ini sebagai bentuk lemahnya penegakan hukum.

BACA JUGA  Atasi Musibah. Warga Rw 002 Manggarai Menggelar Simulasi Penanggulangan Kebakaran

‎“Ini aneh. Secara administrasi izinnya sudah dicabut, tapi kalau aktivitas masih jalan, berarti ada masalah serius dalam pengawasan. Ini bukan lagi pelanggaran biasa, ini bisa masuk kategori pembangkangan terhadap negara,” tegasnya.

‎Ia menilai, kasus ini tidak bisa dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan menyangkut kredibilitas pemerintah dalam menegakkan aturan terhadap korporasi besar.

‎“Kalau perusahaan tetap beroperasi tanpa izin, itu artinya mereka merasa tidak tersentuh hukum. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu?” lanjut Budi Harjo.

‎Lebih jauh, ia mendesak adanya langkah konkret, bukan sekadar keputusan di atas kertas.

‎“Pemerintah jangan hanya berani di dokumen. Turun ke lapangan, hentikan aktivitasnya. Kalau tidak, publik bisa menilai ada pembiaran atau bahkan dugaan ‘main mata’,” katanya dengan nada keras.

BACA JUGA  Kebakaran Hebat Hanguskan Gudang dan 5 Orang Tewas di Penjaringan

‎Kasus PT Ensem Lestari ini juga dinilai berpotensi menjadi preseden buruk bagi investasi di daerah. Jika tidak ditindak tegas, perusahaan lain bisa saja mengabaikan aturan serupa tanpa takut sanksi nyata.

‎Di sisi lain, hingga kini belum terlihat tindakan tegas di lapangan, baik berupa penyegelan, penghentian operasional, maupun penindakan hukum lanjutan.

‎Kondisi ini memperkuat dugaan adanya celah dalam pengawasan atau lemahnya koordinasi antar instansi.

‎Sementara itu, pihak PT Ensem Lestari belum memberikan pernyataan resmi terkait pencabutan izin maupun dugaan aktivitas operasional yang masih berlangsung.