ACEH SINGKIL, HalloPost.com – Demokrasi yang sehat tidak hanya lahir dari penyelenggara pemilu yang profesional, tetapi juga dari masyarakat yang berani mengawasi setiap prosesnya. Berangkat dari semangat itulah, Bawaslu Aceh Singkil menggelar Pendidikan Pengawas Partisipatif yang diikuti 40 peserta dari unsur mahasiswa dan masyarakat di Aula Kantor Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Senin (13/7/2026).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Aceh, Safwani, S.H., M.H., selaku Koordinator Wilayah Aceh Singkil. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pengawas partisipatif merupakan mitra strategis Bawaslu dalam menjaga kualitas demokrasi agar tetap jujur, adil, dan berintegritas.
”Pengawasan pemilu tidak bisa hanya dibebankan kepada penyelenggara. Masyarakat harus menjadi bagian dari sistem pengawasan karena demokrasi adalah milik seluruh rakyat,” ujar Safwani.
Ketua Bawaslu Aceh Singkil, H. Syamsul Arifin, mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan fondasi penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilu sejak dini. Menurutnya, mahasiswa sebagai agen perubahan dan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam mengawal jalannya setiap tahapan pemilu.

”Pengawasan partisipatif adalah strategi penting untuk mendorong masyarakat ikut mengawal proses demokrasi. Mahasiswa sebagai agen perubahan dan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan memiliki peran besar dalam mencegah pelanggaran serta menjaga integritas pemilu,” tegasnya.
Ia berharap, melalui pendidikan tersebut akan lahir jaringan pengawas partisipatif yang tidak hanya memahami regulasi kepemiluan, tetapi juga memiliki keberanian, kepedulian, dan integritas dalam mengawal demokrasi di Kabupaten Aceh Singkil.
Selama pelaksanaan kegiatan, peserta memperoleh pembekalan mengenai tugas dan fungsi Bawaslu, konsep pengawasan partisipatif, mekanisme pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu, hingga pentingnya menjaga netralitas, independensi, serta etika dalam melakukan pengawasan. Materi disampaikan secara interaktif melalui diskusi, tanya jawab, dan studi kasus sehingga peserta dapat memahami berbagai persoalan yang berpotensi muncul di lapangan.
Kegiatan yang dikoordinasikan oleh Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H), Ismail Angkat, S.I.P., M.I.P., turut menghadirkan para pimpinan Bawaslu Aceh Singkil sebagai narasumber.
H. Syamsul Arifin membawakan materi mengenai Penguatan Jaringan Pengawas Partisipatif, Tamsir, S.Pd. menyampaikan materi Penanganan Pelanggaran Pemilu, sementara Ismail Angkat mengulas Teknis Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital, yang menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi untuk memperkuat pengawasan masyarakat terhadap seluruh tahapan pemilu.
Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan. Beragam pertanyaan disampaikan, mulai dari mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran, pengawasan pada setiap tahapan pemilu, hingga strategi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Aceh Singkil menargetkan terbentuknya jaringan pengawas partisipatif yang tersebar di berbagai wilayah. Para peserta diharapkan menjadi perpanjangan tangan Bawaslu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus menjadi pelopor pengawasan yang independen, objektif, dan bertanggung jawab.
Menutup kegiatan, H. Syamsul Arifin menyampaikan pesan yang membakar semangat seluruh peserta.
”Jangan pernah lelah menegakkan keadilan pemilu. Keadilan yang kita perjuangkan hari ini akan menjadi warisan demokrasi bagi generasi mendatang. Perjuangan memang tidak mudah, tetapi demi masa depan demokrasi yang bersih dan berintegritas, kita harus tetap berdiri teguh,” pungkasnya.
Pendidikan Pengawas Partisipatif yang digelar di Aula Kantor Desa Rimo ini menjadi wujud nyata komitmen Bawaslu Aceh Singkil dalam membangun budaya pengawasan yang melibatkan masyarakat secara aktif. Dengan semakin banyak warga yang memahami pentingnya mengawal proses demokrasi, diharapkan penyelenggaraan pemilu di Aceh Singkil akan semakin transparan, jujur, adil, serta mampu melahirkan pemimpin yang benar-benar memperoleh legitimasi dan kepercayaan rakyat.














