ACEH SINGKIL, HalloPost.com – Proyek peningkatan ruas Jalan Batas Aceh Selatan, Kuala Baru–Singkil, Telaga Bakti dengan nilai kontrak Rp6.205.367.085,31 yang bersumber dari APBA Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2026 mendapat sorotan dari SATGAS PPA Subulussalam-Singkil.
Proyek dengan Nomor Kontrak 03-AC/BANG/PUPR/APBA/2026 tersebut dikerjakan oleh CV Kuta Raja Lestari, sementara pengawasan dilaksanakan oleh CV Cipta Marga Utama. Masa pelaksanaan proyek tercatat sejak 8 Juni hingga 9 Desember 2026.
Berdasarkan pantauan langsung SATGAS PPA di lokasi, ditemukan sejumlah kondisi yang dinilai perlu mendapat perhatian, terutama menyangkut penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), keselamatan pengguna jalan, serta kesesuaian metode pelaksanaan pekerjaan.
Material Berada di Badan Jalan, Pengamanan Dipertanyakan
Di lokasi pekerjaan ditemukan material yang menumpuk dan menutupi sebagian badan jalan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan risiko bagi pengguna jalan apabila tidak dilengkapi sistem pengamanan dan manajemen lalu lintas yang memadai.
SATGAS PPA mempertanyakan keberadaan rambu peringatan, pembatas area pekerjaan, penerangan dan perlengkapan pengamanan lalu lintas sementara di sekitar lokasi pekerjaan.
Dalam pedoman SMKK, perlengkapan jalan sementara dapat mencakup rambu lalu lintas sementara, marka sementara, alat penerangan sementara serta alat pengendali pemakaian jalan sesuai kebutuhan dan risiko pekerjaan.
Adukan Manual Perlu Diuji Kesesuaiannya
Selain persoalan keselamatan, SATGAS PPA juga menyoroti proses pencampuran adukan semen yang dilakukan secara manual.
Muhlis menegaskan, pihaknya tidak serta-merta menyatakan penggunaan metode manual sebagai pelanggaran. Namun, menurutnya, metode tersebut perlu diperiksa untuk memastikan takaran, komposisi, mutu material dan hasil campuran sesuai dengan spesifikasi teknis serta dokumen kontrak.
“Kami tidak mengatakan pengadukan manual otomatis melanggar aturan. Tetapi harus dilihat apakah metode tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis, RKS dan mutu yang dipersyaratkan dalam kontrak. Itu yang harus diperiksa oleh pihak teknis,” ujar Muhlis, Sekretaris SATGAS PPA Subulussalam-Singkil.

Diduga Berkaitan dengan Kewajiban Memenuhi Standar Keselamatan
Muhlis menyebut kondisi tersebut perlu dilihat dalam kerangka ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui regulasi Cipta Kerja.
Pasal 52 UU Jasa Konstruksi mengatur bahwa penyedia jasa dan sub penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi harus memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan.
Sementara itu, Pasal 59 mengatur kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa memenuhi standar tersebut. Standar itu antara lain mencakup standar mutu bahan, standar mutu peralatan, standar keselamatan dan kesehatan kerja, standar prosedur pelaksanaan serta standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi.
Dengan demikian, apabila hasil pemeriksaan nantinya membuktikan bahwa pengamanan lokasi pekerjaan tidak memenuhi standar keselamatan atau metode dan mutu pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan kontrak, kondisi tersebut berpotensi menjadi bentuk ketidakpatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan jasa konstruksi.
Penerapan keselamatan konstruksi juga mengacu pada Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) yang mengatur penerapan sistem keselamatan dalam pekerjaan konstruksi.
Minta Dinas PUPR Lakukan Pemeriksaan
Muhlis meminta Dinas PUPR Aceh tidak hanya memeriksa administrasi proyek, tetapi juga memastikan kondisi aktual di lapangan sesuai dengan dokumen kontrak dan rencana keselamatan konstruksi.
“Ini proyek pemerintah dengan nilai lebih dari Rp6,2 miliar. Keselamatan pekerja, pengguna jalan dan masyarakat sekitar harus menjadi perhatian. Kalau memang ada kekurangan dalam penerapan SMKK, segera diperbaiki,” tegasnya, 12 Agustus 2026.
SATGAS PPA juga meminta CV Kuta Raja Lestari selaku pelaksana dan CV Cipta Marga Utama selaku pengawas memberikan penjelasan mengenai temuan tersebut.
Selain itu, pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan apakah perlengkapan keselamatan yang dipersyaratkan dalam dokumen keselamatan konstruksi telah tersedia dan diterapkan di lapangan.
Tidak Menuduh, Tetapi Mendorong Pemeriksaan
Muhlis menegaskan, SATGAS PPA tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan teknis maupun menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum ada verifikasi dari instansi berwenang.
“Kami tidak ingin menuduh pihak tertentu. Temuan kami adalah kondisi di lapangan yang perlu dijelaskan. Kalau semuanya sudah sesuai kontrak dan standar, tentu tidak ada persoalan. Tetapi kalau ditemukan ketidaksesuaian, harus segera diperbaiki dan ditindak sesuai ketentuan,” pungkas Muhlis.














