‎37 Kasus DBD Sejak Oktober, Budi Harjo: Bupati Jangan Ragu Copot Plt Kadis Kesehatan ‎

Foto: Ilustrasi

‎ACEH SINGKIL, HalloPost.com – Meningkatnya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Aceh Singkil memicu sorotan terhadap kinerja Plt Kepala Dinas Kesehatan.

‎Sejak Oktober hingga awal 03 November 2026, tercatat sebanyak 37 orang terserang DBD berdasarkan data Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Singkil.

‎Angka tersebut menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, khususnya Dinas Kesehatan yang memiliki tanggung jawab dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit menular di tengah masyarakat.

‎Menanggapi kondisi tersebut, Pemerhati Daerah, Budi Harjo, mendesak Bupati Aceh Singkil agar segera mengevaluasi kinerja Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan. Bahkan, ia meminta Bupati tidak ragu mencopot pejabat tersebut apabila hasil evaluasi menunjukkan ketidakmampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

‎Menurut Budi Harjo, munculnya 37 kasus DBD dalam waktu relatif singkat tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Pemerintah daerah harus mampu menunjukkan langkah konkret, bukan sekadar menunggu laporan kasus dari rumah sakit.

‎”Kalau sejak Oktober hingga awal November sudah tercatat 37 kasus DBD, ini bukan persoalan kecil. Ini harus menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Kami mempertanyakan sejauh mana langkah konkret Dinas Kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit ini. Jangan sampai pemerintah baru sibuk bergerak setelah masyarakat jatuh sakit,” tegas Budi Harjo.

BACA JUGA  Proyek Jalan APBA Rp6,2 Miliar Disorot, K3 Minim dan Metode Pekerjaan Dipertanyakan

‎Ia menilai, Dinas Kesehatan seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi masyarakat dari ancaman penyakit. Karena itu, kepemimpinan di lingkungan instansi tersebut harus diukur berdasarkan kemampuan, tanggung jawab, serta hasil nyata di lapangan.

‎Budi Harjo juga menyoroti laporan warga terkait kasus DBD di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara. Sedikitnya empat keluarga di Dusun III dilaporkan terdampak DBD, sementara warga mengeluhkan belum adanya pelaksanaan fogging di lingkungan mereka.

‎Menurutnya, kondisi tersebut semakin memperkuat urgensi evaluasi terhadap respons Dinas Kesehatan dalam menangani penyebaran DBD di wilayah Kabupaten Aceh Singkil.

‎”Jangan sampai masyarakat harus berulang kali mengeluhkan persoalan yang sama, tetapi respons pemerintah tidak kunjung terlihat. Ketika sudah ada warga yang terjangkit, seharusnya petugas segera turun melakukan pemeriksaan epidemiologi dan menentukan langkah penanganan yang tepat,” ujarnya.

‎Ia menegaskan, jabatan Plt Kepala Dinas Kesehatan bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah besar yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan keselamatan masyarakat.

‎”Jangan pertahankan pejabat hanya karena jabatan. Yang harus menjadi pertimbangan utama adalah kemampuan, tanggung jawab, dan hasil kerja. Jika memang hasil evaluasi menunjukkan Plt Kadis Kesehatan tidak mampu menjalankan tugas secara optimal, Bupati jangan ragu mencopot dan menggantinya dengan figur yang lebih mampu,” tegasnya.

BACA JUGA  ‎DBD Mengancam, Anggaran Fogging Dinkes Aceh Singkil Justru Misterius, Kejari Diminta Periksa Pengelolaan Dana

‎Lebih lanjut, Budi Harjo mendesak Dinas Kesehatan segera mengambil langkah penanganan secara menyeluruh dan terukur, di antaranya:

‎1. Melakukan pemetaan terhadap desa dan wilayah yang terindikasi memiliki kasus DBD.

‎2. Mengintensifkan pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M Plus.

‎3. Melakukan pemeriksaan lingkungan serta penyelidikan epidemiologi di wilayah terdampak.

‎4. Melaksanakan fogging berdasarkan indikasi epidemiologis dan rekomendasi petugas kesehatan.

‎5. Memastikan ketersediaan obat-obatan, tenaga medis, serta kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan.

‎6. Membuka informasi perkembangan kasus DBD secara berkala agar masyarakat mengetahui situasi dan langkah penanganannya.

‎Menurutnya, penanganan DBD tidak boleh hanya mengandalkan tindakan reaktif. Pemerintah daerah harus memiliki strategi pencegahan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan, sehingga penyebaran penyakit dapat ditekan sedini mungkin.

‎”Jangan sampai pemerintah baru sibuk setelah situasi semakin memburuk. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Kami meminta Bupati turun tangan dan memastikan Dinas Kesehatan benar-benar bekerja, bukan sekadar menjalankan rutinitas birokrasi,” tambahnya.

BACA JUGA  Kolaborasi Satgas Mobile Raider- 300 Sukseskan Pelayanan Kesehatan Distrik Magumbumek, Papua

‎Di akhir pernyataannya, Budi Harjo menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil.

‎”37 kasus DBD harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah. Jangan tunggu sampai ada korban jiwa baru pemerintah menunjukkan keseriusannya. Jika kepemimpinan Plt Kadis Kesehatan tidak mampu menjawab persoalan ini, evaluasi hingga pencopotan harus menjadi pilihan Bupati. Kesehatan masyarakat bukan tempat untuk mempertaruhkan kegagalan birokrasi,” tutup Budi Harjo.