ACEH SINGKIL, HalloPost.com – Polres Aceh Singkil melalui Unit Tipiter Satreskrim tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pers terkait dugaan penghalangan kebebasan pers di lingkungan PT Singkil Sejahtera Makmur (SSM), Desa Mandumpang, Kecamatan Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil.
Hal tersebut terungkap dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang dikeluarkan Polres Aceh Singkil pada 30 September 2026 dan ditujukan kepada pelapor, April Siregar, warga Desa Tula’an, Kecamatan Gunung Meriah.
Dalam surat tersebut disebutkan, penyelidikan dilakukan berdasarkan laporan polisi Nomor LP/B/116/IX/2026/SPKT.SATRESKRIM/POLRES ACEH SINGKIL/POLDA ACEH, tertanggal 8 September 2026.
Laporan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana pers sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya dugaan menghalangi kebebasan pers.
Dalam surat Polres Aceh Singkil dijelaskan, dugaan tersebut berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada Senin, 7 September 2026 sekitar pukul 09.20 WIB, ketika pelapor melaksanakan tugas jurnalistik di PT Singkil Sejahtera Makmur (SSM), Desa Mandumpang, Kecamatan Suro Makmur.
Perkara tersebut saat ini masih berada pada tahap penyelidikan, sehingga belum dapat disimpulkan telah terjadi tindak pidana atau siapa pihak yang nantinya bertanggung jawab.
Penyidik Unit Tipiter Satreskrim Polres Aceh Singkil disebut telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, April Siregar.
Tidak hanya pelapor, sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan.
Mereka masing-masing Saor Manik, Muljadi Naikman Cibro, Taringin Cibro, Rawin Cibro dan Sahala Cibro.
Menariknya, dalam surat resmi tersebut Polres Aceh Singkil menyatakan bahwa untuk menindaklanjuti penanganan perkara, penyidik akan melakukan gelar perkara.
Langkah tersebut menjadi tahapan penting untuk menentukan arah penanganan perkara berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan yang telah dikumpulkan.
Surat itu juga menyebutkan bahwa penyelidikan dilakukan dengan merujuk pada sejumlah ketentuan hukum, antara lain UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta ketentuan dalam KUHP dan KUHAP sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan tersebut.
Dugaan penghalangan kerja jurnalistik menjadi persoalan serius karena kebebasan pers merupakan bagian penting dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
Namun demikian, karena perkara ini masih dalam tahap penyelidikan, seluruh pihak tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai terdapat kesimpulan hukum dari aparat penegak hukum.
Sementara itu, surat pemberitahuan tersebut ditandatangani a.n. Kapolres Aceh Singkil Polda Aceh, Kasat Reskrim selaku penyidik, Ajun Komisaris Polisi Muhammad Nur, dengan pangkat AKP dan NRP 8009xxxx.
Dalam surat tersebut, penyidik juga mempersilakan pelapor menghubungi Aiptu Suharli, Kanit Tipiter Satreskrim Polres Aceh Singkil, apabila membutuhkan informasi lebih lanjut terkait perkembangan penyelidikan.
Kini publik tinggal menunggu hasil gelar perkara apakah dugaan penghalangan kebebasan pers tersebut memiliki cukup bukti untuk dinaikkan ke tahap berikutnya, atau justru dihentikan karena tidak ditemukan unsur pidana.














