BATAM, HalloPost.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam memperdalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Adminduk) dalam rapat kerja bersama Tim Pemerintah Kota Batam, Selasa (26/8/2025).
Forum ini melibatkan unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam, dan dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Muhammad Fadli.
Ranperda Adminduk sendiri telah tercatat dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025. Menurut Fadli, proses perumusan materi normatif hampir mencapai tahap final, dengan fokus utama saat ini pada harmonisasi substansi agar selaras dengan kerangka hukum nasional.
“Secara prinsip, Ranperda ini telah matang secara substansi. Yang kita lakukan sekarang adalah penyelarasan agar tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi,” ujar Fadli usai rapat.
Salah satu klausul strategis yang dibahas adalah penyederhanaan mekanisme pelayanan administrasi kependudukan. Apabila regulasi ini disahkan, masyarakat tidak lagi diwajibkan membawa surat pengantar RT/RW ketika mengurus dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maupun akta pencatatan sipil. Langkah deregulasi ini diproyeksikan sebagai instrumen percepatan sekaligus efisiensi birokrasi, sejalan dengan agenda digitalisasi layanan publik Pemerintah Kota Batam.
Selain simplifikasi prosedural, Ranperda juga menekankan dimensi perlindungan data pribadi, penguatan kualitas pelayanan di Disdukcapil, serta penerapan teknologi informasi dalam tata kelola kependudukan. Menurut Fadli, hal tersebut menjadi kebutuhan mendesak mengingat karakteristik Batam sebagai kota dengan dinamika mobilitas penduduk yang tinggi.
“Ranperda ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang progresif, bukan hanya sebagai perangkat administratif, tetapi juga sebagai pijakan normatif untuk membangun layanan publik yang responsif, transparan, dan berdaya saing,” tambahnya.
Pihak eksekutif dalam rapat turut memberikan catatan teknis, khususnya menyangkut kesiapan infrastruktur digital Disdukcapil serta konsistensi regulasi dengan kebijakan pemerintah pusat. Dengan konstelasi pembahasan yang kian mengerucut, Pansus optimistis Ranperda Adminduk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sekaligus menandai langkah maju dalam reformasi administrasi kependudukan di Batam. (*)














