BATAM, HalloPost.com – Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan di Kota Batam ditunda dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Batam, Senin (16/3/26).
Penundaan tersebut dilakukan karena Panitia Khusus (Pansus) masih memerlukan waktu tambahan untuk menyelesaikan sejumlah hal dalam pembahasan ranperda tersebut.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I Aweng Kurniawan, Wakil Ketua II Budi Mardianto, serta Wakil Ketua III Yunus Muda.
Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin, menyampaikan bahwa agenda paripurna hari itu sejatinya adalah penyampaian laporan Pansus sekaligus pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
Ranperda tersebut merupakan inisiatif DPRD Kota Batam yang dibahas oleh Pansus berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 034 Tahun 2025 tertanggal 5 November 2025.
“Sebagaimana diketahui, Pansus pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan telah dibentuk sejak November 2025. Hari ini dijadwalkan penyampaian laporan Pansus sekaligus pengambilan keputusan,” kata Kamaluddin.
Namun, lanjutnya, berdasarkan hasil rapat konsultasi sebelumnya, Pansus masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyempurnakan pembahasan ranperda tersebut.
Dalam laporannya, Juru Bicara Pansus, Muhammad Rizky Aji Perdana, menjelaskan bahwa selama proses pembahasan Pansus telah melakukan berbagai langkah, termasuk konsultasi dan kunjungan kerja ke sejumlah daerah serta kementerian terkait.
Salah satunya adalah kunjungan ke Kota Bogor yang dinilai memiliki karakteristik kota yang mirip dengan Batam dalam hal pengembangan kawasan perumahan.
“Dalam pembahasan ini, Pansus juga melakukan konsultasi ke Kementerian Perumahan dan Permukiman serta melakukan kunjungan kerja ke Kota Bogor untuk mendapatkan masukan dan best practice terkait pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan,” kata Rizky.
Rizky mengatakan, dari hasil pembahasan tersebut ditemukan sejumlah persoalan yang masih perlu dirumuskan secara lebih komprehensif dalam ranperda.
Beberapa di antaranya adalah banyaknya prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang tidak lagi memiliki pengembang, sehingga kondisinya saat ini terbengkalai dan memprihatinkan.
Selain itu, terdapat pula persoalan terkait belum konsistennya pengawasan dari pemerintah daerah terhadap kewajiban pengembang dalam menyerahkan PSU kepada pemerintah.
“Permasalahan lain yang juga muncul adalah ketika lahan PSU akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kepentingan umum, sering kali terjadi penolakan dari masyarakat karena tidak adanya dokumen yang jelas, seperti master plan perumahan,” kata Rizky.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya pengaturan yang lebih jelas dan operasional dalam ranperda agar dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, pengembang, maupun masyarakat.
Karena itu, Pansus memandang perlu adanya perpanjangan masa pembahasan agar substansi aturan yang disusun benar-benar mampu menjawab persoalan yang ada di lapangan.
“Kami memandang perlu diberikan tambahan waktu pembahasan selama 60 hari agar norma yang dirumuskan dalam ranperda ini benar-benar sesuai dengan kondisi yang terjadi di masyarakat,” ujar Rizky.
Ia berharap, nantinya Ranperda PSU Perumahan ini dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan perumahan di Batam serta memberikan kepastian bagi pengembang maupun masyarakat.
“Harapan kami, ke depan Kota Batam bisa menjadi model dalam penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang berkelanjutan serta mampu memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Rizky.














