BATAM, HalloPost.com – Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Muhammad Rudi, bersama Suryanto dan Arlon Veristo diusir oleh pihak keamanan PT Nanindah Mutiara Shipyard yang berlokasi di Tanjung Uncang, Rabu (25/2/2026).
Pengusiran tersebut terjadi saat Komisi III hendak melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait dugaan reklamasi laut yang disinyalir menggunakan timbunan limbah B3, videonya pun viral di sejumlah sosial media.
Komisi III yang membidangi pembangunan, sarana, prasarana, dan lingkungan itu sebelumnya menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan limbah B3 yang ditimbun untuk kepentingan reklamasi laut di sekitar area perusahaan.
Dalam upaya sidak tersebut, DPRD berencana meninjau langsung lokasi yang diduga menjadi tempat penimbunan limbah, yang juga disinyalir telah memasuki kawasan mangrove.
Secara terpisah, Kamis (26/2/2026), Suryanto menjelaskan bahwa saat hendak melakukan sidak, pihaknya tidak diizinkan masuk tanpa alasan yang jelas.
“Kami berencana akan sidak lagi lewat jalur laut,” ujarnya.
Ia juga mengakui bahwa saat sidak dilakukan, pihaknya tidak membawa surat tugas atau surat perintah resmi dari instansi.
Menurutnya, surat tersebut tidak dibawa karena sidak dilakukan secara spontan menyusul adanya aduan masyarakat sehingga mereka langsung turun ke lapangan.
“Namun penolakan itu bukan karena surat tersebut. Memang tidak ada pihak manajemen yang menemui kami,” katanya.
“Dari manajemen katanya belum ada,” imbuhnya, menirukan keterangan petugas keamanan yang tidak mengizinkan mereka masuk ke area perusahaan.
Sementara itu, Alwi Djaelani, mahasiswa semester akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan justru mendukung perusahaan yang melakukan penolakan terhadap Komisi III DPRD Batam. Ia menyampaikan bahwa secara kelembagaan, kegiatan sidak DPRD seharusnya dilengkapi dengan surat tugas resmi.
“Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan pemerintah daerah. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut wajib mengikuti tata tertib dan mekanisme administratif yang berlaku di internal DPRD.” kata Alwi.
Dalam praktiknya, menurutnya setiap kegiatan alat kelengkapan dewan, termasuk komisi, umumnya harus dibekali surat tugas dari pimpinan sebagai bentuk legalitas formal.
Ia juga menuturkan, surat tugas berfungsi sebagai bukti legalitas tindakan anggota dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan agar sidak berjalan sah secara hukum dan tidak sewenang-wenang.
“Ini semua, agar sidak dilakukan secara transparan, tidak sewenang-wenang, atau bahkan terkesan dimanfaatkan” tuturnya.
Sementara itu, pada Jumat, 27 Februari 2026, pihak perusahaan dikonfirmasi dengan mendatangi langsung alamat kantor mereka. Petugas keamanan yang berjaga saat dimintai keterangan menyatakan tidak ada tindakan pengusiran sebagaimana yang diberitakan.
“Tidak ada yang mengusir,” ujar petugas keamanan tersebut.
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai pihak yang dapat dimintai keterangan resmi, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti karena saat peristiwa yang dimaksud terjadi, dirinya tidak sedang bertugas. “Saya tidak bekerja saat kejadian. Yang bersangkutan pun sudah masuk malam,” tutupnya.














