BATAM, HalloPost.com – DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Wali Kota Batam atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Lembaga Adat Melayu (LAM), Rabu (14/1/2026).
Ranperda tersebut merupakan usulan inisiatif DPRD Kota Batam yang sebelumnya telah disampaikan dalam Rapat Paripurna pertama Tahun 2026 pada 7 Januari 2026.
Rapat paripurna yang digelar terbuka untuk umum itu secara resmi dibuka oleh Ketua DPRD Kota Batam, Kamaluddin. Dalam sambutannya, ia kembali menegaskan bahwa Ranperda tentang LAM Kota Batam merupakan usul inisiatif DPRD yang telah disampaikan pengusul dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026.
“Sesuai tahapan pembentukan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, agenda selanjutnya adalah penyampaian pendapat Wali Kota Batam terhadap ranperda tersebut,” ujar Kamaluddin.
Pendapat Wali Kota Batam disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah. Dalam penyampaiannya, Pemerintah Kota Batam menyatakan dukungan terhadap pembentukan Perda LAM sebagai bentuk komitmen menjaga warisan budaya dan peradaban lokal di tengah pesatnya pembangunan kawasan industri dan perdagangan bebas di Kota Batam.
Firmansyah menjelaskan, penguatan lembaga adat memiliki landasan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
Selain itu, pembinaan lembaga adat juga merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau.
“Ranperda ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penguatan Lembaga Adat Melayu, sekaligus wujud kepedulian terhadap seluruh masyarakat Kota Batam,” ujar Firmansyah.
Ia juga memaparkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 yang mencatat jumlah penduduk Kota Batam mencapai sekitar 1,29 juta jiwa dengan tingkat kemajemukan etnis yang tinggi.
“Kondisi tersebut menjadikan identitas Melayu sebagai kearifan lokal yang perlu dilindungi agar tidak termarginalisasi oleh laju industrialisasi dan arus migrasi,” tambahnya.
Menurutnya, keberadaan Lembaga Adat Melayu memiliki peran strategis dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya Melayu, sekaligus menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberikan legitimasi kultural terhadap kebijakan pembangunan.
Dengan adanya regulasi yang mengatur Lembaga Adat Melayu di Kota Batam, diharapkan tercipta kepastian hukum mengenai kedudukan, struktur, dan kewenangan lembaga adat, serta memperkuat peranannya sebagai payung organisasi kemasyarakatan berbasis adat dan budaya Melayu di tengah heterogenitas masyarakat.
“Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kota Batam berpandangan Ranperda tentang LAM Kota Batam dapat dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutup Firmansyah.














