BATAM, HalloPost.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Batam tanggapi adanya pengakuan kepemilikan lahan pembangunan gedung MUI Batam baru-baru ini.
Diketahui, lahan tersebut merupakan milik MUI Batam. Yang mana, saat ini di lokasi sudah berdiri pondasi dan rangka serta sebagian tembok bangunan yang akan dijadikan gedung MUI Batam.
Bahkan, sudah jauh hari peletakan batu pertama pembangunan gedung MUI Batam pada, Selasa 15 Agustus 2023 tahun lalu sudah dilaksanakan dan langsung diresmikan oleh Walikota Batam Muhammad Rudi, Ketua MUI Batam KH. Luqman Rifai dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam Zulkarnain.
Namun kini, di sela pembangunan proyek gedung MUI Batam senilai Rp1,4 Miliar itu, PT Irinco Batam mengklaim kepemilikan lahan di proyek pembangunan Gedung MUI Batam tersebut.
Hingga saat ini, Selasa 17 April 2024 plang PT Irinco Perkasa masih terpampang jelas diatas lahan pembangunan gedung MUI Batam yang bertuliskan, “Tanah ini milik PT Irinco Perkasa, Nomor Sertifikat 0507.0309.3-00152 dan Nomor WTO 2171.01000501002810. Bagi siapa yang memasuki area ini tanpa izin akan ditindak secara hukum,” tertulis di plang tersebut.
Hal ini menjadi tanggapan serius oleh MUI Batam, yang disampaikan langsung oleh Muhammad Sayuti selaku Sekretaris Bidang Hukum MUI Batam.
“Kami sangat menyesalkan tindakan pengakuan yang masih memiliki hak terhadap tanah yang diberi plang, namun tidak menjelaskan tanggal dan kedudukan periode WTO serta sertifikat itu sendiri,” kata Sayuti bernada kesal, saat ditemui media ini di lahan pembangunan Gedung MUI Batam, Selasa (16/4/2024).
Sayuti juga menjelaskan bahwa MUI Batam sudah mendapatkan sertifikat dan sudah melaksanakan kewajiban kepada badan penguasaan kawasan dalam bentuk pembayaran WTO, SKEP, SPPT dan IMB serta mendapatkan alokasi itu sendiri.
“Kami minta kepada pihak PT Irinco Perkasa, ayo mari kita bertemu dan silahkan membawa dokumen-dokumen atau segala administrasi yang merasa masih memiliki hak untuk kita duduk, kami tunggu di kantor MUI Batam atau bisa menghubungi saya di nomor 08566536007,” ucapnya lagi.
Masih kata Sayuti, “kami sangat menyayangkan ini, dan kami minta kepada yang memasang plang ini selayaknya menghubungi kami. Karena ini sudah tertera dan sudah ada IMB nya sudah ada disebutkan bahwa ini lahan diberikan kepada MUI Batam,” jelasnya lagi.
Dia juga kembali menegaskan kepada PT Irinco Perkasa maupun oknum yang memasang plang tersebut untuk segera menghubungi MUI Batam.
“Jika tidak kami yang akan melaporkan tindakan yang dilakukan oleh oknum yang memasang plang tersebut secara hukum yang berlaku,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris MUI Kota Batam, Syukri Ilyas menyampaikan bahwa MUI itu adalah wadah tempat berkumpulnya para ulama cendekia para kyai alim ulama, jadi apa yang dilakukan dipastikan tidak menciderai sebagai kapasitas ulama cendekia dan tokoh agama.
“Kita melakukan segala sesuatu itu harus diukur, apakah itu bertentangan dengan hukum Islam itu yang pertama, kemudian apakah itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ulama tidak pernah melanggar itu,” jelas Syukri Ilyas melalui sambungan telpon kepada HalloPost, Rabu (17/4/2023).
Dia juga menegaskan kembali, sebagai mitra pemerintah atau yang dikenal dengan Shodiqul Hukumah tidak pernah melakukan yang bertentangan dengan mitra, dan sebagai mitra pemerintah yang notabennya itu bertentangan keinginan bertentangan batin bertentangan hukum, pihak MUI tidak pernah disana.
“Apa yang kita lakukan dalam konteks lahan itu sudah dipastikan halal artinya halal di sini tidak bertentangan dengan hukum tidak bertentangan dengan syariat karena seluruh instrumen yang berkaitan dengan legalitas kita sudah penuhi,” jelasnya.
Untuk hari ini, masih kata Syukri Ilyas, kita tidak pernah bersengketa dengan pihak PT Irinco Perkasa itu, karena kita jelas tidak merebut. Seharusnya mereka melakukan upaya hukum bukan ke MUI, harusnya ke BP Batam.
“Kita kan mengajukan ke BP Batam, BP Batam yang mengalokasikan, lantas BP yang mengalokasikan juga tidak sembarangan SOP yang ketat dan Administrasi yang selektif,” ujarnya.
Menurut Sekretaris MUI Batam pihak PT Irinco Perkasa maupun oknum yang telah memasang plang tersebut sudah terlalu jauh, MUI Batam juga bisa melakukan upaya hukum.
“Itu namanya penyerobotan, tapi kita tidak mau mempermasalahkan, mereka jelas tidak bertanggung jawab pasang plang, kita sudah cek juga PT tersebut di Kementrian Hukum dan Ham (Kumham), ternyata tidak ada, nah itukan main-main dan meresahkan, tutup Syukri Ilyas. (Red)














