Babak Baru Polemik Perobohan Hotel Pura Jaya, PT Dani Tasha Lestari Hadirkan Saksi di Persidangan

Sidang penjelasan saksi penggugat PT Dani Tasha Lestari di Pengadilan Negeri Kota Batam, Selasa (25/6/2024) foto: HalloPost

BATAM, HalloPost.com – Babak baru dalam gugatan PT Dani Tasha Lestari menghadirkan tiga orang saksi atas perobohan bangunan gedung mewah Hotel Pura Jaya, Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau di Pengadilan Negeri Kota Batam, Selasa (25/6/2024).

Dimana dalam hal ini, Rurry Afriansyah yang merupakan Direktur PT Dani Tasha Lestari (PT DTL) menggugat PT Pasifik Estatindo Perkasa (PT PEP) sebagai tergugat satu dan PT Lamro Matua Sejati (PT LMS) sebagai tergugat dua, serta turut tergugat yaitu BP Batam di Pengadilan Negeri Kota Batam.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Yuanne Marietta Rambe dan hakim anggota Andi Bayu Mandala Putra Syadli dan Douglas R.P. Napitupulu.

PT DTL berencana akan menghadirkan tiga orang saksi, namun dua orang saksi pada saat itu sedang berhalangan hadir.

Rurry Afriansyah yang merupakan Direktur PT DTL turut hadir bersama Penasehat Hukumnya, begitu juga dari Pihak tergugat satu dan tergugat dua yang dihadiri oleh penasehat hukum, dan turut tergugat juga tampak dihadiri legal BP Batam.

Saksi yang dihadirkan PT TDL yang bernama Abdul Kamil merupakan saksi yang mengetahui dari awal pembangunan Hotel Pura Jaya yang saat itu dikelolah oleh CV Pulau Lestari Direktur nya adalah Zulkarnain Kadir yang merupakan Ayah Kandung dari Rurry Afriansyah.

Dan pada saat itu Abdul Kamil juga merupakan tangan kanan dari Almarhum Zulkarnain Kadir untuk dipercaya mengontrol semua segala kegiatan pembangunan hotel Pura Jaya yang menjadi objek sengketa saat ini.

“Pada tahun 1988 mendapat pengalokasian lahan dari Otorita Batam di Nongsa dan dilanjutkan Cut and fill dan pembangunan selesai pada tahun 1996. Dimana waktu pembangunannya itu memakai jasa konsultan dari Jepang yaitu Sumitomo Corporation,” terang Abdul Kamil.

BACA JUGA  Massa Aksi Demonstrasi di Depan Gedung DPR/MPRI Tolak Revisi UU Pilkada Memanas

Saat ditanya penasehat hukum penggugat kepada saksi terkait material yang digunakan dalam pembangunan Hotel tersebut, Kamil mengatakan material tersebut juga berasal dari luar negeri ada dari Singapura dan korea.

“Material yang digunakan dalam pembangunan hotel pada saat itu kualitas terbaik yaitu dari negara Singapura dan Korea dan lebih fokus semua dari luar negeri,” ucapnya.

Dia juga mengatakan bahwa pada saat itu pernah ditunjuk pemerintah pusat sebagai badan penyelenggara negara yaitu Presiden Abdul Rahman Wahid (Gusdur) dan Megawati.

“Untuk tamu yang datang juga dari manca negara dan focus pada tamu-tamu dari luar juga seperti dari tamu Singapura Korea dan negara lainya, dan pada saat itu Hotel Pura jaya merupakan Bintang Empat secara Internasional dan bintang Lima secara nasional ataupun lokal Indonesia,” jelasnya lagi.

Blue Frin Pembangunan Hotel Pura Jaya Kota Batam, Selasa (25/6/2024) foto: HalloPost.

Menurutnya, Hotel tersebut merupakan hotel yang High Class pada saat itu hanya tamu domestik yang datang sebelum terjadi berkurangnya pengunjung di hotel tersebut.

Saat ditanyakan Penasehat Hukum PT DTL, kapan saksi mengetahui lahan tersebut dikuasai oleh PT PEP, saksi menjawab pada saat mengetahui plang perusahaan PT PEP berada di lokasi.

“Saya tahunya, pada waktu saya melihat papan plang PT Pasifik berada di lokasi hotel tersebut,” jawabnya.

Saat ditanyakan kembali, terkait perobohan hotel tersebut Apakah saksi mengetahui yang memberikan instruksi perobohan hotel tersebut?, saksi mengatakan bahwasanya itu dari BP Batam, “Kalau menurut saya itu dari PT Batam,” ujarnya.

Saksi juga mengungkapkan saat awal melakukan perobohan Hotel Pura Jaya tersebut dari pihak BP Batam maupun PT Pacific tidak ada pemberitahuan.

BACA JUGA  Warga Temukan Pria Meninggal Dunia di Dalam mobil, Diduga Sakit

“Saat di lokasi ada pihak dari BP Batam dan tim terpadu lalu terjadilah perubahan bangunan dan pada saat itu dan pada saat itu baru diperlihatkan surat perintah perobohan dan surat itu ditunjukan kepada Pak Rurry melalui Ketua tim satpol PP pada saat saya di lokasi tetapi berbeda tempat, saya kebelakang dan Pak Rurry berada di depan untuk berusaha memberhentikan kegiatan perobohan hotel,” ucapnya.

Dihari yang sama, Direktur PT DTL, Rurry Afriansyah saat ditemui dikantornya mengatakan tadi saya tidak mengikuti persidangan sampai habis.

Lalu dia menuturkan pada saat bulan Maret tahun 2023 mengetahui adanya pemasangan plang dengan nomor skep dan lain-lainnya di pintu masuk hotel, serta pada bulan Juli dilakukan perobohan perusakan gedung kami makanya kami melakukan gugatan.

“Kalau ini menurut saya sesuatu hal yang dipaksakan, Bahkan dia membandingkan ada salah satu hotel yang sudah telat 6 tahun WTO namun PP Batam memperpanjang WTO nya,” sebut Rurry.

Sebelum pergantian Kepala BP Batam ke kepemimpinan Ex-Officio, perpanjangan kami sudah di terima oleh Deputi 3 BP Batam.

Kata Rurry, Tadi ada keterangan saksi mengatakan bahwasanya semua sudah dilakukan, tadi sudah kita sama-sama dengar, nah itu kami yang diminta oleh Deputi 3, Pak Eko pada saat itu di lahannya Pak Imam Bahroni, saya ada di situ, rekomendasi konsultan pun dari BP Batam, kami telat 11 bulan, ya benar, terus ada pembayaran denda, kami ya kan, maka waktu itu WTO yang harus kami bayarkan Rp 11,3 miliar menjadi 13, 4 Miliar, di mana Rp 2,1 miliar itu adalah denda selama 11 bulan namun kita bingung tiba-tiba tidak jadi, adapa Ini?.

BACA JUGA  Miris! 10 Santri Dibawah Umur Diduga Jadi Korban Cabul Guru Ngaji

“Oke sekarang saya tidak mau iri lah dengan yang sudah telat 3 tahun 4 tahun 5 tahun wto-nya bisa diperpanjang. Tapi kok bisa dirobohkan bangunan yang kami bangun tidak pakai uang sedikit kontraktornya Sumitomo Jepang, konsultannya dari Singapura,” jelasnya lagi.

Masih kata Rurry, keterangan saksi tadi sudah dijelaskan Hotel purwajaya setara internasional bintang 4 tetapi secara nasional itu bintang 5. Level yang paling rendah Kami punya adalah Deluxe room, rileks Junior suite, executive suite, presiden Suite, ballroom dengan kapasitas 1000 orang.

Rurry juga menjelaskan, setelah terjadinya hal tersebut, pihaknya melakukan gugatan terhadap BP batam di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang, Kecamatan Sekupang, Batam, pada tahun 2020.

Saat gugatan kami sedang berjalan di pengadilan, Kata Rurry, Pihak tergugat 1 dan turut tergugat datang ke lokasi hotel merobohkan gedung kami tanpa adanya putusan pengadilan. Jadi kami meminta tim terpadu menghentikan hal tersebut,” terangnya lagi.

“sangat disayangkan surat yang di layangkan oleh BP Batam kepada kami adalah untuk mengosongkan hotel dan bukan untuk merobohkan bangunan. Jadi kami menganggap, tindakan tersebut adalah hal yang ilegal,” tutup Rurry.