BATAM, HalloPost.com – Komisi III DPRD Kota Batam mendesak adanya penyelesaian segera atas penumpukan limbah elektronik ilegal asal Amerika Serikat di Terminal Peti Kemas (TPK) Batu Ampar. Limbah itu diduga mengganggu aktivitas bongkar muat.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Arlon Veristo, menegaskan penumpukan kontainer berisi limbah itu tak boleh dibiarkan. “Pokoknya harus ada solusinya. Tidak mungkin kontainer ini menumpuk terus di sana. Ini mengganggu aktivitas hilir mudik kontainer lain,” ujarnya di ruang kerjanya, Rabu (7/1).
Menurut Arlon, sikap Komisi III sejak awal adalah meminta limbah elektronik itu dire-ekspor ke negara asal. “Batam bukan tempat limbah B3 dan memang tidak boleh impor limbah,” tegasnya.
Ia mengkhawatirkan, kelambatan penanganan dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk melegalkan impor limbah B3. Komisi III, kata dia, meminta perusahaan pengimpor, yakni PT Esun, PT Logam, dan PT Batam Batery untuk bertanggung jawab.
Pengawasan Terbatas dan Kekhawatiran ‘Politik’
Ditanya soal bentuk pengawasan DPRD, Arlon mengaku Komisi III hanya pernah menghubungi pihak PT Esun. Perusahaan itu, katanya, beralasan impor yang mereka lakukan tak bermasalah dan barang boleh masuk ke Batam.
“Kami baru sampai sejauh itu. Ranahnya sudah sampai di Kepala BP Batam, Wali Kota, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kami ibaratnya orang yang domainnya mengikut saja,” jelasnya.

Arlon menyatakan, hingga saat ini belum ada rencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) khusus. Rencana pemanggilan importir sempat ada, tetapi urung dilakukan karena sensitivitas kasus. “Saya tidak tahu siapa yang bermain di sini. Ini kan gajah-gajah besar. Ada politiknya di sini. Kita lihat saja alurnya. Nanti salah ngomong saya,” bebernya.
Klaim Telah Diambil Alih Eksekutif
Sebelum berbicara dengan Arlon, awak media sempat berpapasan dengan Ketua Komisi III DPRD Batam, Muhammad Rudi. Dalam perbincangan singkat, Rudi menyatakan kasus ini telah diambil alih oleh Wakil Wali Kota sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra.
“Beliau sudah mengumpulkan seluruh pihak terkait untuk rapat membahas penyelesaian hukum kasus ini,” kata Rudi.
Klaim Rudi diperkuat oleh seorang sumber yang ikut dalam rapat tersebut. Menurut sumber itu, seluruh pihak masih mempelajari kasus dan rencananya akan menggelar rapat lanjutan pada Rabu (7/1) kemudian Kamis (8/1).
Tiga Importir Bukan Anggota Asosiasi
Terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Limbah (Aspel) B3 Batam, Eki Kurniawan, menegaskan ketiga perusahaan importir tersebut bukan anggotanya. “Ketiga perusahaan ini bukan anggota ASPEL,” jawabnya secara tertulis, Rabu.
Eki menambahkan, sejauh ini belum ada anggota Aspel yang melakukan daur ulang limbah elektronik. Ditanya soal celah regulasi yang mungkin disalahgunakan untuk impor ilegal, ia menyatakan pengawasan justru semakin ketat, baik dari pemerintah maupun internal asosiasi.














