BATAM, HalloPost.com – Fakta baru terungkap terkait status keimigrasian warga negara Tiongkok, Huang Jingming, yang dideportasi dari Indonesia pada 4 Agustus 2026.
Kantor Wilayah Imigrasi Kepulauan Riau menjelaskan, ITAS investor atas nama Huang Jingming diterbitkan berdasarkan permohonan PT AMI.
Dalam keterangannya kepada HalloPost, Guntur Sahat Hamonangan Kanwil Imigrasi Kepri menyebut ITAS investor tersebut bernomor 2C12BK0144-V, berlaku sejak 10 Desember 2021 hingga 9 Desember 2023.
Dari penelusuran HalloPost, PT AMI diketahui beralamat di kawasan Nagoya, Batam, yang lokasinya berada tepat di depan salah satu tempat hiburan malam (THM) ternama di kawasan tersebut.
Fakta mengenai lokasi alamat PT AMI ini menjadi bagian dari penelusuran lebih lanjut terkait perusahaan yang mengajukan permohonan penerbitan ITAS investor atas nama Huang Jingming.
Kakanwil Ditjen Imigrasi Kepri juga mengungkapkan bahwa PT AMI masih berstatus aktif atau beroperasi.
Ditanya mengenai kewajiban PT AMI sebagai penjamin Huang Jingming, Guntur, menyatakan bahwa kewajiban tersebut mengacu pada Pasal 63 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Pasal 63 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada Ayat (1) menyatakan Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya. Selanjutnya, Pasal 63 ayat (2) menyebutkan bahwa Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat.
Sementara itu, Pasal 63 ayat (3) mengatur bahwa Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang dijaminnya dari Wilayah Indonesia apabila Orang Asing yang bersangkutan telah habis masa berlaku Izin Tinggalnya dan/atau dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi.
Sedangkan, Pasal 118 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyatakan setiap Penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Dalam penanganan Huang Jingming, Kanwil Imigrasi Kepri menyebut terdapat surat permintaan nota dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok tertanggal 7 Oktober 2023, maupun informasi DPO dari instansi terkait.
Setelah informasi tersebut diterima, jajaran Imigrasi di seluruh Indonesia melakukan pelacakan terhadap nama-nama yang masuk dalam daftar pencarian.
Kanwil Imigrasi Kepri menyebut pencarian terhadap Huang Jingming menghadapi kendala karena yang bersangkutan disebut bersembunyi dan berpindah-pindah tempat.
“Kendala kami terhadap Huang Jingming adalah yang bersangkutan bersembunyi dan berpindah-pindah tempat untuk mengelabui,” jelas Kanwil Imigrasi Kepri.
Huang Jingming telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya.
Atas dasar itu, tindakan deportasi dilakukan berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Huang Jingming kemudian dideportasi pada 4 Agustus 2026.














