Kaleidoskop Kerusakan Lingkungan Kepri 2025: Warga Pesisir Menagih Peran Negara

para narasumber, dari sebelah kiri Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya Dinas LHK Provinsi Kepri, Bertha de Jurisal bersama narasumber lainnya senin (29/30/25) (Foto: Jamaludin/Hallopost)

BATAM, HalloPost.com – Kerusakan lingkungan yang terus berlangsung di Kepulauan Riau (Kepri) kembali menjadi sorotan publik. Melalui kegiatan Kaleidoskop Kerusakan Lingkungan Kepulauan Riau 2025, Akar Bhumi Indonesia bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Batam dan Batam Bergerak menggelar pemutaran video dokumenter, diskusi, serta refleksi publik untuk membaca keterkaitan antara kerusakan bentang alam di Kepri dengan bencana ekologis yang berulang di Sumatra.

Kegiatan ini menyoroti berbagai bentuk kerusakan lingkungan di Kepri, mulai dari alih fungsi lahan, reklamasi pesisir, penambangan, pencemaran laut, hingga rusaknya kawasan mangrove dan hutan. Kerusakan tersebut kerap diposisikan sebagai konsekuensi pembangunan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan dampak sosial yang ditimbulkan.

Padahal, akumulasi kerusakan ini memiliki keterkaitan langsung dengan bencana ekologis yang berulang di wilayah Sumatra, seperti banjir, longsor, dan kebakaran hutan, yang sebagian besar dipicu oleh aktivitas manusia.

Melalui Kaleidoskop Kerusakan Lingkungan Kepulauan Riau 2025, penyelenggara mendorong peningkatan kesadaran publik terhadap krisis ekologis yang terjadi. Kegiatan ini bertujuan membaca kerusakan lingkungan sebagai rangkaian sebab-akibat yang saling terhubung, bukan sebagai peristiwa terpisah, sekaligus membuka ruang diskusi kritis antara warga, jurnalis, aktivis, dan komunitas.

Isu lingkungan ditekankan sebagai isu kemanusiaan yang berkaitan langsung dengan keberlanjutan hidup masyarakat, terutama kelompok rentan seperti nelayan dan warga pesisir.

Acara diawali dengan pemutaran video dokumenter yang merekam berbagai bentuk kerusakan lingkungan dan bencana ekologis di Kepri. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bersama jurnalis, pegiat lingkungan, aparat penegak hukum, serta perwakilan pemerintah daerah.

Sesi refleksi publik menjadi ruang bagi warga terdampak untuk menyampaikan pengalaman langsung atas dampak kerusakan lingkungan di wilayah mereka.

 

Sahat, warga Kampung Ambat Jaya, menyampaikan bahwa dampak kerusakan lingkungan telah dirasakan sejak awal pembangunan pada 2008. Ia menyebut aktivitas pasir silika dan sandblasting menghasilkan debu yang mengganggu kesehatan warga.

BACA JUGA  "Air Batam Hilir" di Batam Keruh dan Bercacing

“Kami sudah merasakan dampaknya sejak 2008, ditambah lagi pasir silika blasting yang menghasilkan debu. Kami pernah meminta dibukakan dokumen Amdal, tetapi kami dan Akar Bhumi justru dianggap orang asing,” ujar Sahat dalam dialog, Senin (29/12/2025).

Ia menuturkan, sejak awal masyarakat dijanjikan bahwa pembangunan akan membawa kesejahteraan bagi anak cucu mereka. Namun kenyataannya justru berbanding terbalik.

“Kami merasa dianaktirikan. Dari awal diceritakan katanya dijual supaya anak cucu kami bisa bekerja. Sekarang Saipem malah melakukan PHK massal dengan alasan proyek habis,” katanya.

Sahat mempertanyakan kehadiran negara dalam melindungi warga terdampak pencemaran.

“Kami harus mengadu ke mana soal debu ini? Pemerintah ini bagaimana? Kami menunggu Komisi IV DPR sejak 2020, tapi tidak pernah datang. Sudah tiga tahun kami menunggu. Sampai kapan anak kami harus hidup dengan debu, asap, dan pencemaran?” ungkapnya.

Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya Dinas LHK Provinsi Kepri, Bertha de Jurisa bersama Akar Bhumi Indonesia dan Masyarakat Ambat Jaya (29/12/25) (Foto: Jamaludin/Hallopost)

Menurut Sahat, lebih dari 200 kepala keluarga di dua RT terdampak langsung. Banyak warga mengalami gangguan kesehatan, namun sering dianggap sebagai penyakit musiman, bukan akibat aktivitas perusahaan.

“Kami ini nelayan. Laut kami menyempit. Ke depan kami tidak akan punya penghasilan. Mau mengadu ke mana lagi?” tutupnya.

Ketua Akar Bhumi Indonesia, Sony, menyampaikan bahwa pihaknya telah mendampingi masyarakat Kampung Ambat Jaya selama kurang lebih tiga tahun.

“Kami menerima laporan bahwa konflik antara masyarakat dan perusahaan sudah berlangsung lama. Dampaknya paling nyata dalam enam tahun terakhir, terutama saat angin barat dan selatan,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa persoalan utama ke depan adalah keberlanjutan hidup nelayan. “Sekarang yang dipikirkan, ke depan mau bagaimana? Laut sudah tidak sehat. Nelayan mau ke mana?” katanya.

Menurut Akar Bhumi, meskipun sebagian warga mendapat pekerjaan, pekerjaan tersebut umumnya berisiko tinggi terhadap kesehatan. Hingga kini Akar Bhumi telah berdiri selama 10 tahun dan sejak 2020 fokus pada isu lingkungan dengan total 18 kasus pendampingan, mayoritas berada di Kota Batam, meliputi reklamasi, pencemaran lingkungan, dan kerusakan hutan.

BACA JUGA  Delapan Bandara Ditutup Sementara, Abu Vulkanik Meluas Samudra Hindia Sebelah Barat

Menanggapi hal tersebut, Kanit Tipidter Ditkrimsus Polda Kepri, Ade Putra, menyatakan bahwa pihak kepolisian terbantu dengan kerja-kerja Akar Bhumi Indonesia.

“Kami terbantu karena Akar Bhumi membantu pemerintah dan kami selaku penegak hukum dalam melihat serta menindak perusak lingkungan,” ujarnya.

Ia mengakui bahwa isu lingkungan selalu hadir seiring perkembangan kota. “Setiap daerah yang berkembang tidak lepas dari persoalan lingkungan,” tambahnya.

Ade Putra menegaskan pihaknya akan terus berdiskusi dengan Akar Bhumi, khususnya terkait keinginan masyarakat membuka dokumen Amdal perusahaan.

“Ini menjadi masukan bagi kami dan akan kami laporkan ke pimpinan. Dalam waktu dekat Akar Bhumi akan kami undang,” katanya.

Ia menambahkan bahwa tindak pidana lingkungan mensyaratkan adanya dampak nyata terhadap manusia dan lingkungan sesuai undang-undang. Meski demikian, ia menegaskan isu lingkungan ditangani secara serius.

“Percayalah, isu lingkungan hidup adalah isu serius. Kami tidak main-main,” tegasnya.

Terkait dugaan kasus Saipem, ia menyebut penjelasan teknis akan disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup, sementara kepolisian berada pada tahap penegakan hukum sebagai langkah terakhir setelah pendekatan kemasyarakatan.

Sementara itu, Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya Dinas LHK Provinsi Kepri, Bertha de Jurisal, mengungkapkan berbagai kendala struktural dalam pengawasan lingkungan.

“Regulasi tumpang tindih dan rumit. Saya mau bertindak, tapi anggaran terbatas. Saya dikasih pistol, tapi tidak dikasih peluru,” ujarnya.

Menurutnya, pihaknya hanya berwenang melihat dampak lingkungan, sementara perizinan dan persetujuan tata ruang berada di luar kewenangan mereka. Terkait pertambangan, Bertha menegaskan tidak ada izin tambang di kawasan hutan lindung.

BACA JUGA  36 Unit Motor Curian Disita, Empat Residivis Dibekuk

Di sisi lain, Sekretaris AJI Batam, Islah, mengatakan kegiatan ini bertujuan merefleksikan kerusakan lingkungan selama satu tahun terakhir.

“Awal Januari 2025 hujan terus-menerus, kemudian terjadi longsor di Tiban yang menelan empat korban jiwa,” ujarnya.

Ia mencatat terdapat 31 titik longsor di Batam dan menegaskan bahwa longsor tidak terjadi secara tiba-tiba tanpa campur tangan manusia. “Pembangunan itu seharusnya memiliki mitigasi,” tegasnya.

Selain itu, persoalan sampah, tambang ilegal di Nongsa, banjir di Batam, serta kerusakan laut dan pesisir di pulau-pulau kecil seperti Karimun dan Bintan dinilai sebagai pekerjaan rumah besar pemerintah.

“Sebanyak 96 persen wilayah Kepri adalah laut. Ini seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan pembangunan,” katanya.

Setelah dialog, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dalam sesi tersebut, Romi, nelayan asal Bengkong, mempertanyakan reklamasi yang dikuasai perusahaan di wilayahnya.

“Saya sudah melaporkan ke dinas terkait, wali kota, DPRD, hingga Polda Kepri, tapi tidak ada tanggapan,” ujarnya.

Ia menyebut reklamasi menyebabkan penyempitan hulu, pencemaran hilir, rusaknya terumbu karang, dan hilangnya ikan, yang berujung pada konflik sosial antar nelayan.

Menanggapi hal itu, Ade Putra menyatakan pihaknya akan mengecek ulang laporan yang masuk. “Jika memang ada laporan pada Februari, akan kami cek secara mendalam,” katanya.