Rp115 Miliar Disita, Kejati Kalbar Percepat Penyidikan Kasus Korupsi Tambang Bauksit

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Selamatkan uang negara Rp115 Miliar, Foto : Istimewa

PONTIANAK, HalloPost.com – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) terus mendalami kasus dugaan korupsi tata kelola tambang bauksit dengan menyita uang sebesar Rp115 miliar. Hingga kini, penyidik masih belum menetapkan tersangka, namun memastikan proses hukum terus berjalan.

Asisten Pidana Khusus Kejati Kalbar, Siju, menyampaikan bahwa penyidikan masih dalam tahap pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap pihak-pihak terkait.

“Penetapan tersangka akan kami sampaikan setelah proses penyidikan dinyatakan cukup,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (16/4/2026).

Menurut Siju, dana ratusan miliar rupiah tersebut berasal dari kewajiban perusahaan tambang untuk pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) sebesar 5 persen per tahun. Kewajiban itu tidak dipenuhi dalam kurun waktu 2017 hingga 2023.

BACA JUGA  RDP DPRD Kabupaten Lingga di Gedung Daerah Jadi Sorotan, Pengawasan Legislatif Dipertanyakan

“Dana tersebut baru disetorkan sekarang, setelah dilakukan proses penyidikan,” jelasnya.

Meski demikian, Kejati Kalbar belum mengungkap identitas perusahaan yang terlibat dalam perkara ini. Fokus penyidik saat ini adalah menelusuri aliran dana dan memastikan pihak yang bertanggung jawab.

Penyitaan uang Rp115 miliar ini disebut sebagai bagian dari upaya penyelamatan keuangan negara, sekaligus komitmen penegakan hukum di sektor sumber daya alam, khususnya pertambangan bauksit di Kalimantan Barat.

Kasus ini sendiri bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam aktivitas pertambangan. Dari hasil penyelidikan, ditemukan indikasi pelanggaran, terutama terkait tidak dipenuhinya kewajiban pembangunan smelter oleh perusahaan.

“Dana yang disita merupakan jaminan kesungguhan pembangunan smelter yang tidak direalisasikan,” tambah Siju.

BACA JUGA  Gaya Komunikasi Dinilai Arogan, Amsakar dan Li Claudia Diminta untuk Mundur

Selanjutnya, uang tersebut akan disetorkan ke kas negara sebagai bagian dari pemulihan kerugian negara, sembari menunggu perkembangan lanjutan dari proses hukum yang masih berlangsung.