Gaya Komunikasi Dinilai Arogan, Amsakar dan Li Claudia Diminta untuk Mundur

Masyarakat bersama Mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Batam, berdiri di mobil komando memberi orasi, Kamis (22/1/26) (Foto: Jamaludin/Hallopost)

“Krisis air bersih yang telah terjadi hampir setahun melanda warga Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, memicu gelombang aksi unjuk rasa ke sejumlah kantor pemerintahan dan pengelola air di Kota Batam. Aksi tersebut diwarnai ketegangan setelah gaya komunikasi Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra dinilai arogan oleh massa, hingga keduanya didesak untuk mundur dari jabatannya.”

BATAM, HalloPost.com – Massa aksi dari Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, menggelar aksi unjuk rasa di kantor BP Batam, Kamis (22/1/2026). Mereka menuntut pemulihan krisis air bersih yang telah dialami warga selama lebih dari satu tahun terakhir.

Aksi sempat memanas ketika orator, Syamsuddin Ciwa, anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Transparansi Kebijakan Pemerintah Batam (LSM TKP), melontarkan orasi yang menyinggung Wali Kota Batam sekaligus Ex Officio Kepala BP Batam, Amsakar Achmad.

Dalam orasinya, Syamsuddin menyebut Amsakar hanya mampu beretorika tanpa realisasi nyata dalam menyelesaikan persoalan air bersih. Pernyataan tersebut disambut sorakan dari massa aksi.

Merespons hal itu, Amsakar Achmad menyampaikan keberatannya “Bapak jangan menyerang personal, Pak Syamsuddin. Jangan menyerang personal,” ujar Amsakar sembari turun dari mobil polisi tempat ia berdiri saat beradu argumen dengan massa.

Amsakar kemudian berjalan mendekati mobil komando orator, namun langkahnya dihalau oleh aparat kepolisian dan staf yang berjaga di lokasi.

Tak berselang lama, Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, juga turun dari kendaraan. Sambil memegang mikrofon, ia berteriak ke arah orator dan mempertanyakan oleh siapa Orator itu dipesan.

“Pak Syamsuddin, bapak titipan dari mana?” ujar Li Claudia sambil menunjuk dengan tangannya. Aparat keamanan kembali menghalau Amsakar dan Li Claudia agar situasi tidak semakin memanas.

Sikap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam tersebut menuai kritik dari mahasiswa yang turut bergabung dalam aksi. Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Batam menilai keduanya bersikap arogan.

Ketua PC PMII Batam, Suhardi, mengatakan pihaknya turun ke jalan karena melihat keresahan masyarakat Tanjung Sengkuang yang telah lebih dari satu tahun mengalami kesulitan air bersih tanpa solusi konkret dari Pemerintah Kota Batam.

“Namun sangat disayangkan, dalam menanggapi tuntutan aksi, Ketua BP Batam kami nilai terlalu baper. Seharusnya sebagai kepala BP Batam mampu menerima kritik dengan bijak dan memberi contoh yang baik kepada masyarakat,” kata Suhardi.

Ia menegaskan, pasca aksi ini pemerintah Kota Batam dan BP Batam harus segera menindaklanjuti tuntutan masyarakat. “Jika tidak mampu, Kepala BP Batam lebih baik mundur dari jabatannya,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Cabang PMII Batam, Hidayatuddin. Ia menilai sikap Amsakar dan Li Claudia tidak mencerminkan pejabat publik yang humanis.

“Emosi berlebihan hingga terkesan merajuk adalah bentuk kegagalan sebagai pejabat publik. Jika tidak sanggup menerima kritik masyarakat dan mahasiswa, kami minta mengundurkan diri sebagai Kepala dan Wakil Kepala BP Batam,” ujarnya.

Menurutnya, dalam negara demokrasi, pejabat publik wajib siap menerima kritik atas kebijakan dan jabatan yang diembannya.

BACA JUGA  Polairud Polda Kepri Tangkap Penyeludupan Barang Ilegal

Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera mengawal proses tender proyek air bersih ke wilayah Tanjung Sengkuang.

“Kami juga akan mengawal pengadaan tangki air untuk membantu bapak dan ibu,” ujarnya di hadapan demonstran setelah Amsakar dan Li Claudia meninggalkan lokasi aksi.

Ia memastikan, setelah berkoordinasi dengan lurah, RT, RW, serta pemerintah setempat di Batu Ampar, distribusi air bersih akan segera mengalir ke rumah warga.

“Kami berharap bapak dan ibu dapat mendukung seluruh pekerjaan pemerintah agar air bisa segera mengalir ke tempat bapak dan ibu,” jelasnya.

Usai memberikan pernyataan, Ariastuty meminta massa untuk membubarkan diri. Namun permintaan tersebut mendapat sorakan penolakan dari warga.

“Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,” ucapnya sebelum meninggalkan lokasi aksi.

Aliran Air di Kantor DPRD Batam Dimatikan Warga

Sebelum melanjutkan aksi ke kantor BP Batam, warga Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, terlebih dahulu menggelar demonstrasi di Gedung Pemerintah Kota Batam dan Kantor DPRD Kota Batam sejak pukul 10.00 WIB.

Dalam aksi tersebut, warga mematikan dan menyegel aliran air menuju Kantor DPRD Kota Batam sebagai bentuk kekecewaan atas lambannya penanganan krisis air bersih oleh PT Moya melalui PT Air Batam Hilir (ABH). Aksi itu disaksikan langsung oleh Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Ruslan Sinaga.

Sebelum melakukan penyegelan, massa aksi berunjuk rasa di depan gerbang DPRD Batam. Di hadapan Ruslan Sinaga, mereka menyampaikan keluhan terkait suplai air bersih yang kerap tidak mengalir, bahkan terhenti selama berhari-hari di wilayah permukiman warga.

Meski sempat terjadi ketegangan, kedua belah pihak akhirnya sepakat melanjutkan pembahasan melalui audiensi di ruang serbaguna DPRD Kota Batam yang dihadiri perwakilan warga dan pihak legislatif.

Dalam audiensi tersebut, Koordinator Aksi, Syamsudin, menyatakan bahwa aksi ini merupakan puncak akumulasi kekecewaan warga karena berbagai keluhan yang telah disampaikan selama bertahun-tahun dinilai tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah.

“Masalah ini sudah memuncak. Kami sudah tiga kali RDP di DPRD Batam dan sejak enam bulan lalu dijanjikan solusi, tetapi hingga kini belum ada realisasi,” tegas Syamsudin.

Warga juga mengeluhkan solusi sementara yang ditawarkan Pemerintah Kota Batam maupun BP Batam, seperti distribusi air menggunakan mobil tangki, yang dinilai tidak menyentuh akar permasalahan. Kondisi tersebut bahkan memicu konflik antarwarga akibat harus berebut air bersih.

Syamsudin menegaskan pemerintah bersama DPRD harus segera mengambil langkah konkret dalam waktu 2×24 jam.

“Kami tidak ingin lagi hanya pembahasan. Harus ada tindakan nyata. Jika air mati di rumah warga, maka air di Kantor DPRD juga harus mati,” ujarnya.

Selain itu, warga menuntut pemerintah untuk memutus kerja sama dengan PT Moya apabila dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan air bersih, serta mengembalikan pengelolaan air kepada PT Adhya Tirta Batam (ATB) yang dianggap lebih profesional.

“Ada warga yang anggota keluarganya meninggal dunia dan harus dimandikan menggunakan air galon. Jika PT Moya tidak sanggup, kembalikan saja pengelolaan air ke PT ATB,” tegas perwakilan warga, Hamim Masri.

BACA JUGA  3.205 Botol Liquid Vape Lolos Lewat Pelabuhan Resmi Internasional, Praktisi Hukum Angkat Bicara

Menanggapi tuntutan tersebut, Ruslan Sinaga mengaku memahami keresahan warga dan berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut kepada BP Batam.

“Kami juga manusia. Hati saya teriris mendengar kondisi ini. Masalah air bukan hanya terjadi di Sengkuang, tetapi juga di Bengkong. Hampir setiap hari saya dihubungi warga. Kami tidak tinggal diam dan terus menyampaikan hal ini kepada pemerintah,” ujar Ruslan.

Usai audiensi, warga merealisasikan aksinya dengan mematikan serta menyegel aliran air menuju Kantor DPRD Kota Batam.

Ditemui setelah aksi tersebut, Ruslan kembali menegaskan bahwa air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan saat ini pemerintah tengah melakukan pembenahan infrastruktur untuk memperbaiki sistem distribusi air.

“Ini akan kami bahas secara internal. Kami akan mengupayakan solusinya, apalagi warga memberikan tenggat waktu 2×24 jam,” katanya.

Terkait tuntutan pemutusan kerja sama dengan PT Moya, Ruslan menyatakan aspirasi tersebut akan disampaikan kepada pemerintah, namun tetap perlu dilakukan kajian mendalam untuk mengetahui akar permasalahan yang sebenarnya.

Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan tiga poin tuntutan kepada DPRD Kota Batam, yakni:

1. DPRD diminta segera turun tangan mengatasi krisis air bersih. Jika warga mengalami mati air, maka kantor perwakilan rakyat juga harus merasakan hal yang sama agar memahami penderitaan masyarakat.

2. DPRD diminta menggunakan kewenangannya sebagai wakil rakyat untuk menyelesaikan persoalan air bersih sesuai mandat yang telah diberikan oleh masyarakat.

3. Apabila tuntutan poin pertama dan kedua tidak dipenuhi, warga meminta anggota DPRD terpilih dari Kecamatan Batu Ampar untuk mengundurkan diri.

Namun, setelah terjadi perdebatan antara perwakilan warga dan pihak DPRD, tuntutan pada poin ketiga akhirnya disepakati untuk dihapus.

PT Moya Diminta Mundur

Dalam audiensi antara warga Tanjung Sengkuang dan DPRD Kota Batam, sejumlah warga secara tegas meminta PT Moya mundur dari pengelolaan air bersih. Tuntutan tersebut muncul sebagai bentuk kekecewaan terhadap pelayanan PT Air Batam Hilir (ABH) yang dikelola oleh PT Moya, yang dinilai lamban sejak pengelolaan air beralih dari PT Adhya Tirta Batam (ATB).

Usai audiensi, sejumlah warga menyampaikan keluhannya kepada awak media. Musri, warga RT 01 RW 04 Tanjung Sengkuang, mengatakan bahwa persoalan air bersih memang pernah terjadi saat dikelola PT ATB, namun tidak berlangsung lama.

“Kalau dulu di ATB memang pernah ada masalah, tapi tidak berkepanjangan. Setelah dipegang PT Moya, ini sudah hampir satu tahun. Warga sampai terpaksa menggunakan air galon,” ujarnya saat diwawancarai di Gedung DPRD Kota Batam.

Ia menegaskan, apabila PT Moya tidak mampu menyelesaikan persoalan air bersih, sebaiknya mengundurkan diri dari pengelolaan.

“Kalau memang tidak sanggup, mundur saja. Jangan berlagak mampu,” tegasnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kota Batam dari Partai Hanura, Ruslan Sinaga, menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat kepada pimpinan DPRD.

Menurutnya, persoalan air bersih telah menjadi perhatian serius dan harus segera diselesaikan oleh pemerintah.

“Soal tuntutan masyarakat agar PT Moya mundur, tentu akan kami bicarakan kembali. Kita juga harus melihat di mana letak permasalahannya dan sejauh mana upaya penanganan yang sudah dilakukan,” kata Ruslan.

BACA JUGA  Kunjungi PBNU, Kapolri Listyo Sigit Akan Sinergikan Ulama dan Umara Jaga Kamtibmas

Ia menambahkan, saat ini pemerintah tengah melakukan pembenahan untuk memperbaiki sistem pelayanan air bersih di Kota Batam.

“Kita sama-sama mengetahui bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan pembenahan. Aspirasi masyarakat ini akan kami teruskan dan bahas lebih lanjut,” imbuhnya.

Demo di Kantor PT ABH, Warga Tak Didengar

Tidak hanya menggelar aksi di Kantor DPRD Kota Batam, Gedung Pemerintah Kota Batam, dan BP Batam, masyarakat Kecamatan Batu Ampar juga melakukan aksi unjuk rasa di Kantor PT Air Batam Hilir (ABH) yang berlokasi di Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, kawasan Batam Square.

Sepanjang perjalanan dari BP Batam menuju Kantor PT ABH, massa aksi mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Meski sempat menyebabkan kepadatan lalu lintas dan kemacetan, aksi tetap berlangsung sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas krisis air bersih yang tak kunjung teratasi.

Setibanya di depan Kantor PT ABH, warga menyampaikan orasi secara bergantian. Orasi dilakukan dari atas mobil komando menggunakan mikrofon dan toa, serta oleh warga yang berdiri langsung memegang pengeras suara sambil melontarkan berbagai kritik terhadap pengelola air bersih.

Seorang ibu rumah tangga asal Tanjung Sengkuang turut berorasi dan menyampaikan keluh kesahnya sebagai perempuan dan ibu rumah tangga yang terdampak langsung krisis air bersih.

Dalam orasinya, ia meminta perwakilan PT ABH untuk keluar menemui massa dan menjelaskan secara terbuka persoalan distribusi air bersih kepada masyarakat.

“Kalau bapak dan ibu tidak berani keluar menemui kami, temuilah saya sebagai seorang perempuan. Pakai rok saja,” ucapnya dengan nada tinggi, disambut sorakan massa.

“Hadapi saya sebagai perempuan,” lanjutnya, sambil menjelaskan bahwa di lingkungan tempat tinggalnya terdapat orang tua yang sakit, bayi yang baru lahir, serta kebutuhan dasar rumah tangga yang tidak bisa dipenuhi akibat krisis air.

Orasi berlangsung selama sekitar satu jam secara bergantian. Namun hingga aksi berakhir, tidak satu pun perwakilan PT ABH keluar menemui massa aksi.

Kepada pengelola PT ABH, warga menuntut agar manajemen perusahaan segera turun langsung ke lapangan untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi. Apabila dinilai tidak mampu, warga meminta pengelola air bersih tersebut untuk mengundurkan diri.

Warga juga menegaskan bahwa krisis air bersih yang berkepanjangan ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang menjamin hak masyarakat atas air untuk kebutuhan sehari-hari secara adil dan berkelanjutan.