Pencemaran Limbah Minyak di Pulau Labu

Rumah warga yang di dekat laut terdampak pencemaran yang diduga limbah minyak kental, warna air laut pun berubah hitam. Minggu (15/2/26) (Foto: Dokumentasi Warga)

“Pulau Labu telah dua kali mengalami pencemaran limbah minyak. Pada tahun 2021, pencemaran diduga dilakukan oleh PT Marcopolo Shipyard dan kasusnya berakhir di Polda Kepri tanpa penyelesaian yang jelas. Kini, pencemaran kembali terjadi. Jejak limbah minyak tersebut terputus di perairan dekat PT Marcopolo Shipyard. KSOP membenarkan ada pengerjaan Tank Cleaning kapal MP Jupiter di PT Marcopolo Shipyard. Akhirnya, Gema Batam Asri pun tercemar limbah minyak.”

BATAM, HalloPost.com – Persoalan sampah dan limbah tak pernah benar-benar tuntas di Batam. Selain banjir di darat, perairan laut juga kerap dibanjiri limbah minyak, terutama saat Musim Angin Utara.

Menurut Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup DLH Batam, Ip, pola pencemaran ini hampir selalu terjadi ketika Musim Utara. Ia menduga limbah berasal dari aktivitas operasional pengelolaan limbah (OPL) di wilayah perbatasan Batam, baik di sisi timur maupun barat.

“Musim Utara dipilih karena arus laut mengarah ke Batam dan Bintan, sehingga limbah tidak mencemari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang memiliki regulasi lebih ketat,” ujarnya saat diwawancarai terkait persoalan limbah minyak di Pulau Labu, Minggu (15/2/2026).

“Kami juga lelah karena hampir setiap tahun harus mengalokasikan anggaran APBD untuk penanganannya,” katanya menambahkan sekitar 70 persen dampak pencemaran mengarah ke Bintan dan 30 persen ke Batam.

Pulau Labu dihuni 65 kepala keluarga dengan lebih dari 100 jiwa yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Pada Sabtu (14/2) malam, limbah minyak terdeteksi di sekitar perairan tempat warga biasa mencari udang. Sebanyak 45 rumah dilaporkan terdampak.

Ketua RW 03 Kelurahan Batu Legong, Ramadan, mengonfirmasi temuan tersebut pada pukul 20.00 WIB setelah para nelayan melaporkan bahwa hasil tangkapan mereka bukan udang, melainkan limbah minyak.

“Sepanjang laut kami temukan limbah minyak, terputus di perairan antara PT Delta dan PT Marcopolo,” kata Ramadan.

Ia mengaku sempat mengambil sampel limbah dengan ketebalan sekitar setengah milimeter. Dampaknya, udang sulit ditemukan dan beberapa ekor ikan ditemukan mati di perairan, bahkan dikerumuni lalat.

“Anak-anak dan ibu yang baru melahirkan, kami khawatir ikut terdampak,” ujarnya. Ia juga menyayangkan lambannya respons instansi terkait. “Setidaknya beri dukungan dan cari jalan keluar,” tambahnya.

BACA JUGA  Polisi Ungkap Pembunuhan Berencana Sadis di Café Live Music Batam

Ramadan menyebut kejadian serupa pernah terjadi pada 2021 dan melibatkan PT Marcopolo Shipyard. Saat itu, persoalan sempat dibahas dalam tiga kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kota Batam.

“Setelah itu mentok di Polda. Terhenti sampai di situ saja,” ujarnya, menegaskan bahwa hingga kini belum ada penyelesaian.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei telah dikonfirmasi pada Senin (16/2/2026) melalui pesan WhatsApp. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan.

Ada dugaan bahwa limbah tersebut berasal dari kapal-kapal yang sedang melakukan pembersihan tangki di galangan kapal di seputaran Pulau Labu. Salah satunya adalah PT Marcopolo Shipyard, yang jaraknya kurang lebih satu kilometer dari lokasi pencemaran.

Salah satu kapal yang sedang melakukan pembersihan tangki yakni MT Jupiter. Menurut pekerja, Proses tersebut berlangsung sejak 6 Februari hingga 13 Februari 2026. Sebanyak delapan tangki dibersihkan dan limbahnya disebut dimasukkan ke dalam kantong plastik.

“Plastik itu tidak tahu dibawa ke mana,” ujar sumber di lapangan.

Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan, dan Penegakan Hukum, Yuzirwan, mengaku belum menerima laporan terkait dugaan pencemaran limbah minyak di Pulau Labu. Namun, ia membenarkan adanya aktivitas pembersihan tangki (tank cleaning) pada sejumlah kapal, termasuk kapal MP Jupiter yang berlangsung pada 6 hingga 13 Februari 2026.

“Benar, dan kami telah mengeluarkan persetujuan pengawasan,” ujarnya melalui pesan WhatsApp, Senin (16/2/2026).

Ia menambahkan, kegiatan tank cleaning tersebut telah dilaporkan dan mendapatkan persetujuan dari Kantor KSOP Khusus Batam. Terkait prosedur standar pengawasan, ia menyebut telah mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.

Namun di sisi lain, saat ditanya mengenai proses tank cleaning kapal MP Jupiter, termasuk informasi bahwa limbah disebut dimasukkan ke dalam kantong plastik, Yuzirwan tidak memberikan penjelasan apakah praktik tersebut sesuai dengan regulasi maritim dan lingkungan yang berlaku.

Ia juga tidak menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan limbah di Pulau Labu berasal dari PT Marcopolo Shipyard, serta rencana investigasi yang akan dilakukan terkait dugaan pencemaran tersebut.

BACA JUGA  Tito Karnavian: Sistem Rusak Bisa Menyeret Orang Baik ke Penjara

Kasubbag Hukum dan Hubungan Masyarakat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam, Syahrul, juga telah dikonfirmasi, tetapi belum merespons.

Sementara itu, Asisten Direktur PT Marcopolo Shipyard, Meiry, membantah bahwa perusahaannya menjadi sumber limbah minyak yang mencemari perairan Pulau Labu. Ia menjelaskan bahwa dugaan pencemaran tersebut telah ditelusuri oleh KSOP dengan mendatangi langsung perusahaan.

“KSOP juga sudah datang ke tempat kami. Tidak ada bekas minyak. Kapalnya juga masih berada di sini, semuanya aman dan tidak ada masalah,” kata Meiry melalui sambungan telepon, Senin (16/2/2026).

Ia menjelaskan, terdapat dua kapal yang melakukan proses tank cleaning, yakni Brewster dan MT Jupiter, yang telah dilengkapi dengan berbagai perizinan.

Terkait kasus dugaan pencemaran limbah pada 2021 di perairan Pulau Labu, ia juga membantah keterlibatan perusahaannya. “Tahun 2021 bukan kami,” tutup asisten direktur tersebut.

Gema Asri Pemerintah Kota Batam Tercemar Limbah Minyak

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, memimpin Gerakan Masyarakat Batam Aman, Sehat, Resik, dan Indah (Gema Batam ASRI) 2026 yang dipusatkan di kawasan Simpang K-Square, Batam Centre, Rabu (11/2/2026).

Gema Batam ASRI digelar serentak di 12 kecamatan dengan melibatkan sekitar 5.600 peserta. Kegiatan ini didukung Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batam, serta berbagai elemen masyarakat.

Amsakar menegaskan bahwa Gema Batam ASRI merupakan tindak lanjut dari kebijakan nasional Gerakan Indonesia ASRI yang diinstruksikan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

“Substansi gerakan ini adalah bagaimana kita bergerak bersama menjadikan Batam aman, sehat, resik, dan indah. Presiden menegaskan tidak ingin lagi melihat kota-kota yang kotor, penuh sampah, baliho semrawut, hingga kabel listrik yang mengganggu estetika,” ujarnya, dikutip dari Media Center Pemko Batam.

Namun, realitas di lapangan dinilai bertolak belakang dengan upaya tersebut. Masyarakat Pulau Labu yang terdampak pencemaran limbah minyak menyebut pencemaran telah terjadi dua kali di wilayah permukiman mereka.

Ketua Pokmaswas Bulang, Moh Safet, menjelaskan bahwa kasus pencemaran limbah minyak oleh perusahaan galangan kapal (shipyard) maupun perkapalan tidak pernah ditindak secara pidana maupun perdata. Kondisi ini dinilai menyebabkan kerusakan lingkungan laut terus berulang.

BACA JUGA  Aksi Protes Dana Saksi, Anak Ranting Dari DPC PDI Batam Geruduk Kantor DPC Batam

“Nelayan kita ini setiap hari semakin tersisih di ruang tangkapnya sendiri,” kata Safet, Minggu (15/2/2026). Ia menyebut kejadian berulang di Pantai Dangas, Pulau Labu, dan pulau-pulau sekitarnya berdampak langsung pada mata pencaharian nelayan.

Safet juga menegaskan bahwa BP Batam harus bersikap tegas dalam menjalankan regulasi, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Terkait persoalan limbah tersebut, ia mengaku telah melaporkannya kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH), KSOP, DKP, kepolisian sektor, serta pihak kecamatan.

“Kami berharap ada kunjungan mereka ke masyarakat,” imbuhnya mengeluh karena belum ada instansi terkait yang mengunjungi pulau mereka.

Menanggapi pelaksanaan Gema Batam ASRI oleh Pemko Batam, Safet menilai program tersebut baik, namun tidak sejalan dengan kondisi di lapangan.

“Coba disinergikan. Jangan hanya diperhatikan di darat, sementara laut dan pesisir tidak diperhatikan. Ini terjadi karena pengawasan yang kurang ketat,” ujarnya.

Ia menekankan agar gerakan masyarakat ASRI juga memberi perhatian serius pada kawasan pesisir. Selain itu, ia meminta Komisi III DPRD Kota Batam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, khususnya terkait Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai limbah minyak di Pantai Dangas yang hingga kini belum menemukan titik terang.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Dohar Hasibuan telah dilakukan upaya konfirmasi. Hingga berita ini diturunkan, ia tidak merespon. Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Muhammad Rudi juga telah dikonfirmasi diwaktu yang sama. Namun ia belum merespon.