BATAM, HalloPost.com – Pengurus Ranting dan Anak Ranting Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Batam menggelar protes di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Batam, Jl. Raya Engku Putri, Batam Center, Kota Batam, Sabtu (13/12/25).
Protes yang digelar dengan membentangkan spanduk bersama belasan pengurus ranting lainnya ini mempertanyakan soal transparansi dana saksi yang dikelola oleh Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Kota Batam yang merupakan badan di bawah naungan struktur Partai PDI Perjuangan.
Aksi yang dihadiri oleh berbagai pengurus partai di tingkat kelurahan ini juga meminta agar terdapat pembaharuan dalam badan pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Batam.
Silvester Kopong, Ketua Ranting Sei Pelunggut, mengatakan ketidaktransparanan oleh Ketua BSPN dalam pemotongan anggaran saksi pemilu menjadi indikator protes digelar.
“Kami merasa kurang adanya transparansi dalam pengelolaan operasional BSPN,” kata Silvester, Sabtu (13/12/25).
Menurutnya, transparansi yang dimaksud ialah soal aktivitas pengelolaan anggaran saksi Pemilu pada tahun 2024 lalu.
“Berapa nilainya, berapa yang dikeluarkan, berapa yang tersisa, berapa yang dibayarkan, pelaporannya harus jelas,” ujarnya.
Ketua Pimpinan Ranting PDIP Tiban Lama, Sekupang, Lukman Harianto menjelaskan persoalan pemotongan uang saksi. Menurutnya, pemotongan uang saksi partai sebesar 20% dipungut tanpa kejelasan.
“Dana itu buat apa, dan dikemanakan dana itu. Tolonglah untuk pengurus DPC, Bu Erna, kami minta transparansi saja,” ujar Lukman.
Aksi protes itu berlangsung singkat. Selama 30 menit membentangkan spanduk, para pengurus di tingkat kelurahan itu langsung disambut Ketua DPC PDI Perjuangan, Nuryanto.
Cak Nur, sapaan akrabnya, menyebut dalam proses kaderisasi dan pembaharuan struktural harus sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik.
Menurutnya, dalam proses konsolidasi partai maupun pengusulan di tingkat cabang harus melalui rapat pleno.
“Inikan sudah selesai untuk kepengurusan DPC, kita sudah dilantik. Jadi aspirasi teman-teman kita hormati, tapi mekanisme sudah berjalan, sudah selesai. Kami selaku pengurus partai, siapapun harus hormat terhadap peraturan,” ujarnya.
Soal transparansi uang saksi, menurut Cak Nur uang tersebut telah disalurkan melalui Ernawati yang menjabat sebagai Ketua BSPN. “BSPN menyerahkan ke PAC, lalu diserahkan lagi ke koordinator saksi-saksi,” katanya.
Nuryanto juga menjelaskan bahwa DPC sudah transparan dalam penyaluran anggaran dan memiliki semua bukti. “Saksi yang belum dibayar, nanti bisa datang ke sini, saya akan memanggil PAC-nya masing-masing,” tambah Cak Nur.
Di satu sisi, Ernawati selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan sekaligus Ketua BSPN cukup kaget ketika mendengar terdapat pemotongan sebesar 20% dari uang saksi. Menurutnya, BSPN telah menyalurkan sebesar Rp500 ribu melalui PAC.
“Tak pernah ada potongan. Kalau saksi itu Rp500 ribu. Dibayar di muka Rp250 ribu, setelah C1 diserahkan dibayar lagi Rp250 ribu. Jadi tidak ada itu pemotongan,” ujar Erna di ruang DPC PDIP Kota Batam.
Sementara itu, Bangun, Ketua Ranting Tanjung Buntung mengatakan kekecewaannya buntut dari tidak transparannya BSPN soal keuangan yang didapat melalui Kesbangpol untuk pembinaan partai. Terlebih, PDIP menggelar Konfercab pada bulan November lalu di hotel.
“Pada saat Konferda, saya puas karena laporannya rinci melalui KSB. Tapi untuk Konfercab, pandangan umum maupun laporan keterangan pertanggungjawaban tidak dibaca. Ini diduga ada rekayasa,” ujarnya menduga.
Ia juga menyebutkan terdapat dana APBD yang digelontorkan dari Kesbangpol mencapai Rp1 miliar. “Kalau memang ada transparansi, kami bisa buat kegiatan positif. Jadi jelas laporan penggunaan dananya bisa dipertanggungjawabkan,” katanya lagi.
Selain itu, ia juga menyoal terpilihnya Ernawati sebagai Sekretaris DPC. Menurutnya, pada saat pemilihan struktur pengurus DPC, Erna telah ditolak oleh tiga pengurus. “Tapi tetap dipaksakan, sehingga adanya aksi spontan ini merupakan bagian mosi tidak percaya,” tutupnya.
Reporter: Jamaludin Lobang














