RDPU DPRD Batam Ricuh, Perwakilan Perusahaan Walk Out

Pegawai Pemko Batam marah kepada Edi Purwanto, Perwakilan PT Presna Cendana Prasidha pada saat dengar pendapat didepan umum (RDPU) di Kantor DPRD Kota Batam, Selasa (13/1/2026). Foto: Jamaludin Lobang

BATAM, HalloPost.com – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara warga dan Komisi I DPRD Batam yang turut dihadiri PT Presna Cendana Prasidha berakhir ricuh. Rapat yang membahas sengketa kepastian hukum lahan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) tersebut diwarnai aksi walk out dari pihak perusahaan, Selasa (13/1/2026).

Walk out dilakukan setelah PT Presna Cendana Prasidha disinyalir menolak rekomendasi DPRD Kota Batam yang meminta agar lahan fasum dan fasos dapat kembali digunakan sementara oleh masyarakat hingga proses administrasi hukum memperoleh kejelasan.

Kericuhan itu terjadi di ruang rapat Komisi I DPRD Batam, Perwakilan PT Presna Cendana Prasidha, Edi Purwanto, terlihat meninggikan nada suara saat menyampaikan keberatan atas rekomendasi tersebut. Adu argumen pun tak terhindarkan antara pihak perusahaan dan staf dewan, disertai aksi saling tunjuk. Situasi memanas hingga akhirnya perwakilan perusahaan meninggalkan ruang rapat.

RDPU tersebut digelar untuk memediasi persoalan status lahan di Perumahan Griya Sagulung Permai (GSP). Rapat ini merupakan tindak lanjut atas aduan warga RW 01 yang meminta kepastian hukum terkait lahan fasum dan fasos yang diklaim oleh pihak perusahaan.

BACA JUGA  Aksi Demo Gabungan Ormas Peduli Sriwijaya Minta Pemkot Palembang Tertibkan Baliho yang Belum Masuk Masa Kampanye

Ketua RW 01 Griya Sagulung Permai, Chandra DM, menjelaskan bahwa lahan tersebut telah lama dikelola secara swadaya oleh masyarakat untuk kepentingan sosial dan sarana olahraga. Ia memaparkan kronologi panjang upaya warga memperoleh legalitas lahan sejak tahun 2003.

“Kami sudah mengajukan permohonan alokasi fasum ini sejak lama, mulai dari era Otorita Batam hingga sekarang BP Batam. Namun sampai hari ini belum ada kejelasan, padahal lahan itu sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Chandra dalam rapat.

Warga juga menyoroti adanya dugaan tumpang tindih informasi dari pihak regulator. Menurut Chandra, PT Presna Cendana Prasidha mengantongi peta lokasi tertanggal 12 April 2023. Namun pada November 2023, BP Batam justru mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa lahan tersebut belum indicating berada dalam penguasaan pihak mana pun.

Sementara itu, PT Presna Cendana Prasidha melalui Edi Purwanto menegaskan pihaknya memiliki dasar administrasi yang sah atas lahan tersebut. Ia menyebut perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban finansial kepada negara melalui BP Batam.

“Kami memiliki dokumen dan dasar administrasi lengkap dari BP Batam. Selama 22 tahun kami rutin membayar WTO (Wajib Tahunan Otorita). Rencananya, lahan tersebut akan kami bangun ruko untuk kantor perusahaan,” jelas Edi.

BACA JUGA  Rudi Ucapkan Terimakasih Atas Pengabdian Kepada 20 PNS Pemko Batam yang Pensiun

Pihak perusahaan menilai hak pemanfaatan lahan tersebut sah berdasarkan izin resmi yang telah diterbitkan oleh instansi berwenang.

Menanggapi perbedaan klaim antara warga dan pihak perusahaan, pimpinan rapat RDPU, Fadhli, menegaskan pentingnya kejelasan serta transparansi legal standing dalam sengketa lahan tersebut.

Menurut Fadhli, mengingat hingga kini status lahan belum jelas, ia berharap lahan tersebut dapat dimanfaatkan sementara oleh masyarakat.

“Lahan itu dipagari oleh oknum yang mengklaim sebagai pemilik. Namun dalam rapat tadi ditunjukkan adanya surat pembatalan dari BP Batam. Karena itu, kami berharap masyarakat bisa kembali menggunakan lahan tersebut dan memohon agar pagar dapat dibuka,” kata Fadhli kepada wartawan.

Ia menjelaskan, lahan tersebut rencananya akan digunakan oleh anak-anak untuk bermain dan beraktivitas. “Untuk sementara waktu, lahan itu digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Meski demikian, Fadhli mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan sepihak, seperti merusak atau mencabut pagar, tanpa pendampingan dari lurah, camat, maupun pejabat teknis terkait di lapangan.

BACA JUGA  WNA Datangi Polda Kepri Setelah Kena Sangsi, Ternyata Punya Masalah

Terkait status lahan, Fadhli menyebutkan bahwa legal standing perusahaan telah diminta untuk ditunjukkan dalam forum rapat, namun pihak perusahaan enggan memperlihatkan dokumen resmi tersebut.

“Sementara masyarakat sudah menunjukkan bukti dari BP Batam berupa surat pembatalan atas PL perusahaan itu sendiri,” ujar Fadhli.

Oleh karena itu, DPRD lanjutnya, akan segera memanggil BP Batam untuk memberikan penjelasan resmi dan data yang akurat. Ia berharap melalui pemanggilan BP Batam nantinya, terdapat solusi yang adil bagi kedua belah pihak.