Rp16 Miliar Rekomendasi BPK Belum Dituntaskan, Pemko Batam Terancam Wariskan Masalah Lama Jadi Arsip Abadi

Nilai tindaklanjut yang belum sesuai Rekomendasi temuan Audit BPK Kepri, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024, Foto: HalloPost.

BATAM, HalloPost.com – Pemerintah Kota Batam tengah disorot menyusul data terbaru dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau. Dalam laporan itu, terungkap bahwa sejak 2005 hingga 2024, Pemko Batam belum menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan senilai Rp16,006 miliar. Pertanyaannya kini menggantung tajam, akankah nilai fantastis ini berujung menjadi sekadar arsip usang?

BPK RI mencatat, dari total temuan senilai Rp184,528 miliar dalam dua dekade terakhir, hanya Rp83,321 miliar (87,88%) yang berhasil ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Sisanya, Rp16,006 miliar (10,32%) belum diselesaikan, dan 26 temuan (1,80%) bahkan sudah dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti, sebuah status yang sering menjadi kuburan formal bagi tanggung jawab keuangan negara.

Rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti oleh Pemko Batam, mayoritas dilakukan melalui penyetoran atau penyerahan aset negara dengan nilai mencapai Rp77,622 miliar. Namun, angka-angka ini belum cukup untuk menutupi sisa tanggung jawab yang belum tuntas.

BACA JUGA  Pengelola Judol di Apartemen Sky Garden Dituntut 8 Tahun Penjara

Menyoal Akuntabilitas dan Political Will

Ketidakmampuan menyelesaikan rekomendasi BPK senilai Rp16 miliar bukan sekadar permasalahan administratif. Ini menyentuh jantung dari akuntabilitas publik, efisiensi pengelolaan keuangan daerah, dan political will kepala daerah dalam menegakkan prinsip tata kelola yang baik.

Terlebih, temuan ini bukan datang dari satu masa jabatan, tetapi hasil akumulasi dari empat periode pemerintahan: 2005–2009, 2010–2014, 2015–2019, hingga 2020–2024. Artinya, ada mata rantai kelemahan yang tidak pernah benar-benar diputus.

Ironisnya, periode 2015–2019 mencatat rasio kegagalan tertinggi, di mana dari rekomendasi sebesar Rp15,524 miliar, sebanyak Rp10,717 miliar (9,39%) belum ditindaklanjuti. Apakah ini cerminan lemahnya penegakan integritas pada era tersebut?

Reformasi atau Repetisi?

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah Pemko Batam sedang menjalankan reformasi pengelolaan keuangan, atau hanya mengulangi siklus pembiaran dengan balutan laporan yang tampak rapi?

BACA JUGA  Edarkan Obat Terlarang, Polsek Karawaci Gerebek Toko Kosmetik

Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK tidak boleh hanya menjadi rutinitas laporan tahunan. Perlu ada sikap tegas, baik dari lembaga legislatif maupun aparat penegak hukum, untuk menelusuri lebih jauh alasan di balik ketidakmampuan penyelesaian tersebut.

Kepala Inspektorat Daerah Kota Batam, Hendriana Gustini belum memberitakan tanggapan saat dihubungi HalloPost, pada Rabu (21/5/2025). Saat disambangi kekantor Inspektorat Daerah Kota Batam, Hendriana Gustini tidak masuk kekantor, dan langsung ada pemeriksaan di sekolah. “Ibu tadi langsung ke sekolah, ada pemeriksaan di sekolah SMP, Pak Sekretarisnya lagi di pemko, Rapat. Sebagian juga lagi ikut Ibu ke Sekolah, pemeriksaan,” ucap Satpol PP di penjagaan depan yang baru saja keluar dari dalam kantor, Kamis (22/5/2025).

BACA JUGA  Babak Baru Polemik Perobohan Hotel Pura Jaya, PT Dani Tasha Lestari Hadirkan Saksi di Persidangan

Hingga kini, Kepala inspektorat Kota Batam, Hendriana Belum memberikan tanggapan kepada media ini.

 

Penulis: Ali