Gagal Mediasi, Gugatan OMS Soal Eksekusi Kapal MT Arman 114 Dilanjutkan

Sidang Mediasi gugatan Ocean Mark Shipping di Pengadilan Negeri Batam, Selasa (5/11/2024). Foto: Shafix/HalloPost

BATAM, HalloPost.com – Ocean Mark Shipping (OMS) Inc dan pihak Kejaksaan gagal berunding di proses mediasi terkait penolakan pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN.Btm terhadap Barang Rampasan Negara (BMN) Kapal MT Arman 114 berserta Cargo (muatannya) di Pengadilan Negeri Batam, Selasa (29/11/2024).

Pada Selasa (5/11/2024) Majelis Hakim yang diketuai Benny Yoga Dharma, dan hakim anggota, Verdian Martin, Rinaldi melanjutkan proses persidangan agenda laporan mediasi gagal.

Pada persidangan ini, Penggugat Ocean Mark Shipping melalui Kuasa Hukumnya, Stephano Ranno Adithio memberikan berkas gugatannya kepada peserta sidang. Setelah itu, Tergugat dari pihak Kejaksaan Negeri Batam, Abdullah Muhammad Ihsan menyampaikan kepada Majelis Hakim perihal penunjukan kuasa dari pihak Kejaksaan terdapat perbedaan pandangan untuk perkara tersebut.

Perbedaan pandangan ini terjadi karena yang menjadi Tergugat adalah Pemerintah Republik Indonesia cq Kejaksaan Agung RI cq Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau cq Kejaksaan Negeri Batam cq Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN.Btm.

BACA JUGA  OPS Aman Nusa II Seligi 2020 Terapkan 4 M di Wilayah Bengkong Sekitarnya

Apakah yang menangani gugatan tesebut langsung Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN.Btm atau menunjuk kuasa khusus ke Jaksa Pengacara Negara (JPN). Untuk itu, ia meminta pandangan kepada Majelis Hakim guna kelancaran dan efektivitas persidangan tersebut.

Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat jika pihak Kejaksaan selaku Tergugat ingin menunjuk JPN untuk menangani gugatan OMS ini harus mendapatkan penunjukan langsung dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN.Btm kepada JPN.

Namun, jika langsung bisa ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN.Btm dalam gugatan ini juga tidak ada masalah. Nantinya, Majelis Hakim meminta surat kuasa khusus nya saja yang disampaikan di persidangan selanjutnya.

Kapal Super tangker MT Arman 114, (foto: HalloPost)

Mendengar jawaban dari Majelis Hakim, Abdullah Muhammad Ihsan mengatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim ini akan ia sampaikan kepada pimpinannya.

Setelah itu, Majelis Hakim bersepakat untuk menunda sidang hingga satu Minggu, Selasa (12/11/2024) dan para pihak diminta hadir kembali untuk melihat surat kuasa dari Tergugat sebelum nantinya sidang akan digelar di E-court.

BACA JUGA  Aroma Perlindungan Politik Kuat di DPRD Batam, Laporan Mahasiswa di "Pingpong"

Usai persidangan, Kuasa Hukum OMS, Stephano Ranno Adithio ketika wawancara mengatakan bahwa gugatan ini dilakukan oleh pihaknya untuk memperjuangkan hak dan kepentingan OMS selalu pemilik Kapal MT Arman 114 berserta muatannya.

“Kita (OMS) jelas mempunyai hak kepemilikan dari kapal ini baik itu muatannya dan manajemennya. Jadi, ini (gugatan) adalah upaya hukum yang kita lakukan,” kata dia.

Mengenai proses mediasi, kata dia, pihaknya dan Kejaksaan telah berupaya mencari jalan tengahnya. Apakah dari pihak Kejaksaan bisa mengembalikan kapal MT Arman 114 kepada OMS.

“Akan tetapi, karena mereka (Kejaksaan) juga mempunyai Tupoksinya dan teman-teman yang datang (proses mediasi) tidak mempunyai kewenangan untuk menjawab hal tersebut. Intinya, kita itu terkendala oleh waktu karena waktu mediasi ini kan singkat maka kita sampai ditahap ini,” ujarnya.

BACA JUGA  DPP Jowo Manunggal Kepri Memperingati Maulud Nabi Muhamad SAW

Di sisi lain, dengan berjalannya proses gugatan tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Batam pihaknya juga berharap akan segera menemukan titik tengah persoalan Kapal MT Arman 114 tersebut.

“Ya kita tetap berusaha saja, semoga segera mendapatkan hasil yang terbaik yaitu win-win solution,” harapnya.

Untuk itu, dengan adanya persidangan ini ia juga mempercayakan kepada Pengadilan Negeri Batam agar bisa menentukan persoalan Kapal MT Arman 114 ini agar tidak berlarut. (Shafix)