BATAM, HalloPost.com – Laporan dugaan tindak pidana korupsi yang dilayangkan mahasiswa ke DPRD Kota Batam justru berubah menjadi bola panas politik. Alih-alih diproses secara transparan oleh Badan Kehormatan, surat laporan PMKRI Batam terkesan “dipermainkan” dalam pusaran konflik internal DPRD, memunculkan dugaan kuat adanya upaya saling melindungi di tubuh lembaga legislatif.
Pernyataan yang saling bertolak belakang antara Ketua DPRD Batam dan Ketua Badan Kehormatan semakin membuka tabir carut-marutnya tata kelola lembaga wakil rakyat. Ketua DPRD Batam mengaku belum menerima laporan, Ketua Bada Kehormatan menyebut surat masih berada di meja pimpinan. Situasi ini menempatkan mahasiswa sebagai pihak yang “dipingpong”. Sementara substansi laporan dugaan korupsi justru tenggelam dalam drama birokrasi dan tarik-menarik kepentingan.
Bagi PMKRI Batam, kondisi ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan sinyal kuat adanya perlindungan politik terhadap anggota dewan yang dilaporkan. Ketika laporan mahasiswa mandek tanpa kejelasan, integritas DPRD Batam pun dipertanyakan.
Ketegangan memuncak saat PMKRI Batam mendatangi Gedung DPRD Kota Batam, Rabu (17/12/2025). Aksi tersebut berubah panas ketika Ketua PMKRI Batam, Simeon Senang dan Andre Sena terlibat adu argumen dengan bagian umum DPRD. Mahasiswa mempertanyakan kejelasan nasib laporan yang mereka tujukan secara resmi kepada Ketua DPRD cq Badan Kehormatan.
“Apa urusannya dengan Komisi IV?” tegas Simeon dalam rekaman video yang diterima HalloPost, menggambarkan kemarahan mahasiswa atas dugaan pengalihan laporan yang dinilai tidak prosedural.
PMKRI menilai ada kejanggalan serius. Surat yang seharusnya diproses oleh Badan Kehormatan justru disebut-sebut mengarah ke Komisi IV, komisi yang sama dengan terlapor. Situasi ini memicu kecurigaan adanya konflik kepentingan yang disengaja.
“Kami menyurati Ketua DPRD cq Badan Kehormatan. Tapi yang terjadi justru diarahkan ke Komisi IV. Ini bukan sekadar kelalaian administrasi, ini patut diduga sebagai upaya mengaburkan proses,” ujar Simeon.
Lebih jauh, Simeon menyebut laporan tersebut telah mengendap selama sembilan hari tanpa kejelasan. Ia menilai DPRD Batam gagal menunjukkan komitmen transparansi dan akuntabilitas.
“Dalam surat laporan kami tertulis jelas ditujukan kepada DPRD Kota Batam cq Badan Kehormatan. Tetapi ketika kami melakukan follow-up, justru disebutkan sudah didisposisikan oleh Ketua DPRD ke Komisi IV,” sebut Siomon, Kamis (18/12/2025), melalui sambungan telepon.
Menurut Simeon, kondisi ini menimbulkan kekecewaan dan kecurigaan. “Artinya, lembaga DPRD ini tidak memahami administrasi, atau jangan-jangan ada intervensi maupun permainan yang dilakukan oleh pimpinan DPRD,” tambahnya.
Ketua Badan Kehormatan DPRD Batam, Fadli, yang sebelumnya menyebut telah mendengar adanya laporan mahasiswa, namun mengklaim surat tersebut masih berada di pimpinan DPRD dan belum masuk ke BK.
“Kami dengar ada surat, tapi setelah dicek ke staf, belum masuk ke BK karena masih di pimpinan,” kata Fadli, 12 Desember 2025.
Pernyataan yang bertolak belakang dengan Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, mengaku belum mengetahui secara pasti terkait surat laporan tersebut, yang justru memperkeruh situasi. “Belum ada ke saya. Saya belum membacanya, mungkin belum sampai ke meja saya. Saya baru tahu dari media,” katanya kepada HalloPost, Kamis (17/12/2025).
Terkait disposisi laporan dari Badan Kehormatan ke Komisi IV, Kamaluddin membantah telah melakukan hal tersebut. “Saya belum mendisposisikan apa pun karena suratnya belum sampai ke saya,” tutupnya.
Saat ditanya keberadaan laporan tersebut, Kamaluddin menyatakan akan mengecek kembali posisi surat laporan mahasiswa PMKRI Batam.
Kontradiksi ini memunculkan dugaan adanya saling lempar tanggung jawab antara pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan. Bahkan, Kamaluddin secara tegas membantah telah melakukan disposisi apa pun, termasuk ke Komisi IV.
Situasi ini memperlihatkan carut-marutnya tata kelola administrasi di tubuh DPRD Batam, sekaligus memperkuat kecurigaan mahasiswa bahwa laporan tersebut sengaja “diparkir” untuk meredam persoalan.
Reporter: Jamaludin Lobang














