Warga Keluhkan Asap Pembakaran Arang, DPRD Batam Bakal Tinjau PT Energi Murtiperkasa

Pada malam hari cerobong mengeluarkan asap putih pekat hasil pembakaran arang yang diduga milik PT Energi Murtiperkasa, kamis (4/12/2025) (foto: Jamaludin/HalloPost)

BATAM, HalloPost.com – PT Energi Murtiperkasa, perusahaan yang bergerak di bidang pembakaran arang kelapa dan briket akan dilakukan sidak jika terdapat ketidaksesuaian yang ditemukan.

Perusahaan ini sebelumnya mendapat keluhan dari masyarakat karena proses pembuatan arang yang menghasilkan polusi udara tercium hingga radius 250 meter.

Pada 9 November 2025 lalu, investigasi Hallopost menemukan empat corong ventilasi yang mengeluarkan asap pekat putih pada dini hari dengan jarak tujuh meter dari permukiman warga. Perusahaan pun berdiri tanpa plang nama.

Muhammad Rudi, Ketua Komisi III Bidang Pembangunan, Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup DPRD Kota Batam pada 10 Desember 2025 mengatakan akan segera mengkroscek investigasi Hallopost. “Nanti kita akan sidak ke sana melihat kebenarannya. Jika dia menyalahi aturan kita sidak,” kata Rudi saat ditemui di Gedung DPRD Batam, Rabu (10/12/25).

BACA JUGA  Jembatan 4 Barelang Geger, Seorang Laki Laki Terjun Bebas Tinggalkan Sepeda Motor dan Tali

Menurut Rudi, akademisi dari Universitas Putera Batam yang sebelumnya meminta agar perusahaan ditutup kendati memiliki izin akan melewati proses kroscek dan Rapat Dengar Pendapat (RDP). “Baik, kami akan proses, kita kroscek dari Komisi III lalu kita melalui RDP atau kita sidak,” tambah Muhammad Rudi.

Sebelumnya pada Senin, 8 Desember 2025, konfirmasi Hallopost kepada manajemen perusahaan telah dilakukan. Selaku penanggung jawab, menurut Supri asap yang terjadi setahun belakangan telah mengalami perbaikan. “Asap itu pun enggak setiap jam itu ada,” ujarnya (8/12/25).

Ia mengaku sering berkoordinasi dengan masyarakat mengenai polusi udara. Ia juga mengatakan sedang mengupayakan agar asap tidak mengganggu lingkungan. “Kalau masalah izin dari dinas, saya patuh, dari KBLI dan PKKPR semua ada,” tambahnya.

BACA JUGA  Masyarakat Desak PT MEG Tarik Pekerjanya dari Kantor Camat Galang, Muspika Galang Siap Copot Jabatan

Supri juga mengakui belum membuat program kesehatan yang dikeluhkan warga. Ia mengaku tidak melakukan program itu karena perusahaannya sudah sesuai aturan dengan memasang cerobong asap setinggi 12 meter.

Manajemen perusahaan itu menegaskan sudah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan memiliki izin yang diurus dari Online Single Sub mission (OSS), sebuah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Namun saat kami menyoal mengenai plang perusahaan, ia mengaku sengaja tidak dipasang karena terdapat wacana pelebaran jalan di perusahaannya.

Di satu sisi, ia mengakui perusahaannya tidak terdata di Direktorat Jenderal Pajak. “Ya, karena masih baru,” kalimatnya berhenti sejenak, lalu ia melanjutkan, “Ada kok urusan pajak ada juga, yang untuk laporan SPT tahun ini ada juga kok,” imbuhnya.

Manajemen juga menyampaikan gaji karyawan yang hanya mencapai Rp 3.500.000 dan tanpa BPJS disebabkan kesepakatan antar pekerja dan perusahaan tanpa paksaan. “Yah gimana, mereka masuk satu bulan dua bulan, jadi enggak ada BPJS. Yang punya BPJS cuma maintenance aja,” ujar manajemen.

BACA JUGA  Kasus Penggelapan Aset Mendiang Benyamin Simorangkir, PT Kepri Vonis Nurmian Manalu 6 Bulan Penjara

Reporter: Jamaludin Lobang