PALEMBANG, HalloPost.com – Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) mendatangi kantor Polda Sumsel untuk menyampaikan laporan terkait bencana kabut asap yang melanda Provinsi Sumatera Selatan, pada Rabu (11/10/23).
Hal ini sebagaimana disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif SIRA, Rahmat Sandi Iqbal, yang didampingi Sekretaris Eksekutif, Rahmat Hidayat sesaat setelah memberikan laporannya ke Dit Intelkam Polda Sumsel menuturkan jika Karhutla dan kabut asap yang semakin parah ini diduga akibat dari adanya dugaan kebakaran Hutan dan lahan yang terjadi di area perkebunan milik PT. Banyu Kahuripan Indonesia (BKI) yang berlokasi Desa Karang Agung Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin.
Lebih lanjut Rahmat Sandi Iqbal, SH mengatakan, mengingat Karhutla di Sumatera Selatan semakin tak terbendung, sehingga bencana kabut asap di Sumatera Selatan semakin parah.
“Kami berharap kepada pihak Kepolisian Polda Sumsel harus melakukan penegakkan Hukum yang seberat-beratnya terhadap korporasi pembakar hutan dalam hal ini adalah PT. BKI yang diduga menjadi salah satu perusahaan penyebab karhutla di areal lahan perkebunan miliknya sehingga mengakibatkan bencana kabut asap di Sumsel semakin parah,” ujarnya.
Menyikapi persoalan tersebut, demi memberikan efek jera dikemudian hari bagi tiap-tiap korporasi bidang perkebunan, kehutanan dan pertanian lainnya yang tidak bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran di areal perkebunan miliknya, maka hari ini SIRA memberikan laporan pengaduan ke Polda Sumsel, jelas Rahmat Sandi Iqbal.
Dalam surat laporan tersebut diketahui SIRA mendesak Kapolda Sumsel untuk menangkap pimpinan PT. BKI yang diduga menjadi dalang penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Desa Karang Agung Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga menyebabkan bencana kabut asap di Sumsel semakin menjadi-jadi.
Selain itu, SIRA juga mendesak Kapolda Sumsel untuk menjatuhkan sanksi seberat-beratnya kepada PT. BKI. Sebagaimana diatur dalam UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan UU No 39 tahun 2014 Perkebunan. Kemudian mendesak kapolda Sumsel untuk mengambil langkah-langkah tegas dan menindak pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab dan lalai dalam melakukan pencegahan ataupun penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di daerah, sehingga menyebabkan bencana kabut asap di Sumsel yang semakin parah.
“Dalam waktu dekat kami akan membawa persoalan ini ke Presiden RI, Mabes Polri dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK) melalui Dirjen Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendesak agar PT. BKI ini untuk di gugat dan diberikan denda, guna memulihkan lahan yang telah terbakar,” tutup Rahmat Sandi Iqbal. (Bunyamin)














