RDPU DPRD Komisi II Terkait Polemik Penelitian Mahasiswa di PT NSP Ditunda

RDPU DPRD Komisi II Terkait Polemik Penelitian Mahasiswa di PT NSP Ditunda

Hallopost.com, MERANTI — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dijadwalkan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti terkait polemik penelitian mahasiswa di PT National Sago Prima (PT NSP) resmi ditunda.

Penundaan tersebut disampaikan oleh Tenaga Ahli Komisi II DPRD, Ryanda, saat dikonfirmasi Hallopost pada Senin (23/2/2026).

“Ditunda,” ujarnya singkat.

Ryanda menjelaskan, penundaan dilakukan atas permintaan pihak-pihak yang diundang karena berhalangan hadir pada jadwal yang telah ditentukan.

“Permintaan dari pihak yang diundang untuk ditunda, karena jadwal RDPU-nya mereka ada agenda lain. PT NSP ada kegiatan di luar kota, sementara Apen Taruna pada hari Selasa menjalani ujian sidang,” ungkapnya.

Meski demikian, Ryanda belum dapat memastikan jadwal ulang pelaksanaan RDPU tersebut. Ia menyebutkan, pihaknya akan menginformasikan kembali setelah ada kepastian waktu.

BACA JUGA  Mahfud MD: Polisi akan Tindak Pelanggar Protokol Kesehatan

“Untuk waktu yang ditunda akan diinformasikan,” tuturnya.

Sebelumnya, DPRD Kepulauan Meranti telah melayangkan surat resmi bernomor 170/DPRD/057 tertanggal 20 Februari 2026 yang mengundang Apen Taruna untuk menghadiri RDPU pada 23 Februari 2026 di ruang rapat DPRD. Agenda rapat tersebut mencakup pembahasan pengelolaan limbah perusahaan serta fasilitasi pengaduan mahasiswa pascasarjana Universitas Lancang Kuning terkait kegiatan penelitian di PT NSP.

Namun, Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Khalid Ali, menyatakan dirinya tidak dapat menghadiri rapat tersebut karena memiliki agenda lain.

“Maaf pak, saya karena ada kegiatan lain jadi tidak ikut. Yang melaksanakan rapat Komisi II. Kalau ingin menanyakan hal tersebut, langsung hubungi tenaga ahli komisi atau ketua komisi,” ujarnya melalui pesan WhatsApp kepada Hallopost.

BACA JUGA  Menag Kecam Penembakan di New Zealand: Tak Berperikemanusiaan!

Permasalahan yang menjadi dasar agenda RDPU ini bermula dari upaya Apen Taruna, mahasiswa pascasarjana Universitas Lancang Kuning, yang hendak melakukan penelitian di area operasional PT NSP.

Pihak perusahaan menyatakan kegiatan tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur administrasi yang berlaku, seperti pengajuan izin resmi dan kelengkapan dokumen akademik. Kondisi itu memicu penghentian sementara kegiatan penelitian serta permintaan penghapusan dokumentasi yang telah diambil.

Di sisi lain, kasus ini turut menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan adanya perlakuan yang dinilai tidak proporsional terhadap mahasiswa, termasuk saat yang bersangkutan mengalami gangguan kesehatan di lokasi perusahaan.

RDPU yang direncanakan tersebut diharapkan menjadi forum klarifikasi dan pendalaman fakta dari seluruh pihak, baik perusahaan maupun mahasiswa, guna memastikan penyelesaian yang objektif dan berkeadilan. Namun, dengan penundaan ini, proses klarifikasi di tingkat legislatif untuk sementara waktu belum dapat terlaksana.

BACA JUGA  Gabriel Pandiangan Pimpin F-TJSLP Kota Pematangsiantar, dr Susanti: yang Dilantik Bukan Kaleng-kaleng

Laporan : Zikri