Juai: Ruslan Alias Jagat Ketua HNSI Lingga Gagal Paham Jika Dia tak Paham Masalah Baiknya Diam Saja

Zuhardi (Juai) memakai rompi hitam dan disamping Ketua HNSI Kabupaten Lingga Ruslan Alias Jagat saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung daerah Kabupaten Lingga, pada Jumat (13/11/2026) foto: HalloPost.

LINGGA, HalloPost.com – Polemik pengelolaan dan relokasi lahan oleh PT Citra Sugi Aditya (PT CSA) di Pulau Daik dan PT Singkep Payung Perkasa (PT SPP) di Kecamatan Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, terus bergulir. Persoalan yang disebut-sebut berkaitan dengan konflik lahan milik warga tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai realisasi kebun plasma.

Ketua Koordinator Aliansi Peduli Masyarakat Kabupaten Lingga, Zuhardi alias Juai, menanggapi pernyataan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Lingga, Ruslan alias Jagat, yang menyinggung penyerahan dokumen persoalan lahan belum diserahkan kepada pemerintah daerah, khususnya DPRD Lingga.

Juai menilai pernyataan Ruslan tersebut tidak memahami substansi persoalan yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 13 November 2026. Bahkan, ia menyebut pernyataan tersebut terkesan lucu dan meminta Ruslan lebih fokus memperjuangkan kesejahteraan nelayan.

“Ketua HNSI gagal paham. Lucunya, jika dia tak paham masalah, baiknya diam saja. Seharusnya dia bicara tentang kesejahteraan nelayan alias kuota minyak subsidi dan memastikan tidak ada lagi nelayan yang kekurangan, bukan malah membahas hal yang dia tidak paham,” kata Juai kepada HalloPost, Kamis (19/11/2026).

Juai menjelaskan, dalam RDP tersebut dirinya telah memperlihatkan surat-surat tanah milik warga yang diduga terdampak aktivitas perusahaan. Ia juga meminta pemerintah mengambil sikap dan mendorong agar pihak perusahaan berkoordinasi langsung dengan pemerintah desa serta menemui masyarakat yang berkaitan dengan persoalan lahan tersebut.

“Sudah jelas-jelas dalam RDP itu saya keluarkan surat tanah warga yang tergarap pihak perusahaan dan meminta agar pemerintah bersikap. Saya juga bilang silakan koordinasi dengan pihak desa,” ujarnya.

BACA JUGA  Gudang Penampungan BBM Terselubung Hasil STS di Sagulung

Juai mengaku bersyukur karena sebagian masyarakat yang telah membuat laporan kini mendapat tindak lanjut dari Polres Lingga. Namun, menurutnya, masih ada warga yang belum melaporkan persoalan tersebut sehingga pihaknya terus menyuarakan keluhan masyarakat.

“Alhamdulillah, sebagian masyarakat sudah ditindaklanjuti oleh Polres Lingga bagi yang sudah melaporkan. Tetapi ada juga sebagian masyarakat yang belum melapor, maka kami suarakan,” katanya.

Ia juga mempertanyakan peran pemerintah daerah dan DPRD Lingga dalam mengawasi serta menindaklanjuti persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, pemerintah dan DPRD seharusnya dapat turun langsung ke lapangan tanpa harus menunggu laporan maupun data dari aktivis.

“Lagi pula, mengapa hanya menunggu data dari kami baru turun ke masyarakat? Kerjanya DPRD selaku pengawas dan pemerintah Kabupaten Lingga ini ke mana? Apa pemerintah dan DPRD tidak bisa turun langsung?” tanyanya.

Juai menegaskan, saat RDP berlangsung, dirinya membawa dokumen asli maupun salinan sebagai bukti untuk memperlihatkan bahwa persoalan lahan tersebut benar-benar terjadi bukan omon-omon. Namun, dokumen asli tidak diserahkan karena dinilai perlu dijaga, sementara pihaknya telah memberikan petunjuk kepada perusahaan terkait lokasi dan masyarakat yang terdampak.

“Pada saat RDP itu memang surat-surat yang asli dibawa, tetapi kami tidak berani menyerahkan. Saya sudah memberikan petunjuk kepada pihak perusahaan masih ada desa persoalan lahan. Kami juga sudah menunjuk orang agar nantinya pihak perusahaan dapat diantar langsung menemui pemilik lahan,” jelasnya.

BACA JUGA  Kapal Penumpang di Anambas Karam Hingga Telan Korban

Ia mengungkapkan, setelah RDP selesai, pihak perusahaan sempat meminta bertemu dengan mereka di salah satu warung makan di Daik Lingga. Dalam pertemuan tersebut, Juai mengaku kembali menyampaikan agar perusahaan menemui warga secara langsung guna membahas persoalan lahan.

“Setelah selesai RDP waktu itu, pihak perusahaan meminta bertemu dengan kami di salah satu warung makan di Daik Lingga. Saya sudah sampaikan kepada pihak perusahaan agar menemui warga langsung. Saya rasa itu sudah tepat. Nah, ini ada yang berkomentar di publik seakan haus panggung,” ucap Juai.

Juai juga meminta Ruslan agar mendorong DPRD sebagai lembaga pengawas untuk mengajak pemerintah Kabupaten Lingga turun ke lokasi dan menemui masyarakat yang mengeluhkan persoalan lahan.

Menurutnya, pemerintah dan DPRD memiliki tanggung jawab penuh untuk melayani serta memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan hanya menunggu laporan dari pihak tertentu.

“Mereka bukan tuan di negeri sendiri, melainkan pelayan bagi masyarakatnya,” tegasnya.

Di sisi lain, Juai mengaku merasa janggal dengan sikap sejumlah pejabat DPRD Lingga dalam menyikapi persoalan lahan tersebut. Ia mempertanyakan apakah persoalan itu belum dapat diselesaikan karena adanya kendala, intervensi, atau faktor lain yang belum diketahui.

“Apa kerja mereka hanya menyelesaikan ini tidak bisa? Apakah ada intervensi dari pemerintah daerah? Apakah ada sesuatu hingga mereka melihat tenang, diam atau takut?” ungkapnya.

Juai turut membantah tudingan bahwa dirinya pernah berjanji menyerahkan dokumen persoalan lahan kepada DPRD Lingga. Ia menegaskan, dalam RDP telah membawa dan memperlihatkan dokumen asli serta salinan sebagai bukti, sekaligus menyampaikan lokasi dan pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

BACA JUGA  "Kalau Bukan Orang Batam Datang Kesini Gak Punya Kerja Suruh Pulang Aja ke Daerahnya” Pengamat: Lukai Rasa Keadilan Warga

“Apa masih kurang jelas yang saya sampaikan juga pada saat rapat agar pihak perusahaan langsung turun ke desa yang saya sebutkan waktu itu?” katanya.

Ia kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berjanji menyerahkan seluruh dokumen yang dimiliki kepada DPRD. Menurutnya, bukti dan penjelasan yang disampaikan dalam RDP sudah cukup menjadi dasar bagi pihak terkait untuk menindaklanjuti persoalan di lapangan.

Juai berharap pemerintah Kabupaten Lingga, DPRD, maupun pihak perusahaan segera mengambil langkah konkret dengan menemui masyarakat dan menyelesaikan persoalan lahan yang menjadi keluhan warga.

“Kami sebagai masyarakat sangat merindukan aksi nyata dari pemerintah dan Bapak/Ibu Dewan di Lingga ini. Tidak adanya komentar apa pun sejak RDP kemarin mudah-mudahan bukan menjadi halangan untuk melakukan langkah nyata dalam mengawal keluhan masyarakat di Bunda Tanah Melayu yang kita cintai ini,” tutup Juai.