“Kalau Bukan Orang Batam Datang Kesini Gak Punya Kerja Suruh Pulang Aja ke Daerahnya” Pengamat: Lukai Rasa Keadilan Warga

Pengamat Kebijakan Publik Kota Batam, Thomas A.E menyoroti pernyataan Wakil Walikota Batam dan juga yang menjabat Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Candra yang kontroversial dan melukai masyarakat, Foto: Hallopost

BATAM, HalloPost.com – Pernyataan Wakil Walikota Batam dan juga menjabat sebagai wakil kepala BP Batam, Li Claudia Chandra yang bernada keras terhadap warga yang belum memiliki KTP di Batam menuai sorotan. “Kalau Bukan Orang Batam Datang Kesini Gak Punya Kerja Suruh Pulang Aja ke Daerahnya” Pengamat kebijakan publik Kota Batam, Thomas A.E, menilai ucapan tersebut tidak hanya tidak tepat, tetapi juga berpotensi melukai perasaan masyarakat kecil yang sedang berjuang hidup.

Menurut Thomas, persoalan warga yang belum memiliki KTP tidak bisa dilihat secara sederhana. Ia menilai, selama ini banyak masyarakat yang belum mengurus dokumen kependudukan bukan karena tidak mau, melainkan karena keterbatasan biaya dan kendala lainnya.

“Mereka sebenarnya bisa mendapatkan KTP. Tapi mungkin terkendala biaya atau akses. Justru ketika ditemukan warga belum memiliki KTP, itu harus menjadi tantangan bagi pemimpin untuk menghadirkan solusi,” ujarnya.

Ia menegaskan, negara seharusnya hadir untuk memastikan seluruh warga memiliki identitas resmi. Namun di sisi lain, kepemilikan KTP juga tidak serta-merta menjamin seseorang mendapatkan pekerjaan.

BACA JUGA  DPRD Batam Gelar Paripurna Tiga Agenda

“Faktanya, banyak warga yang sudah memiliki KTP Batam tetapi masih menganggur. Di kawasan industri seperti Muka Kuning, kebutuhan tenaga kerja hanya 10 orang, tapi pelamar bisa mencapai 300 orang. Artinya, masalah utamanya juga ada pada minimnya lapangan kerja,” jelasnya.

Pernyataan yang menyebut warga tanpa KTP sebagai “nyolong-nyolong” hingga menyuruh mereka kembali ke daerah asal dinilai Thomas sebagai bentuk komunikasi yang tidak pantas dari seorang pemimpin.

“Itu ucapan yang melukai. Seolah-olah mereka tidak berhak hidup di Batam, padahal Batam adalah bagian dari NKRI. Setiap warga negara punya hak untuk datang dan mencari kehidupan yang lebih baik,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi generalisasi terhadap masyarakat kecil, termasuk para pekerja penambang pasir yang selama ini kerap menjadi sasaran penertiban.

“Belum tentu mereka pelaku utama. Bisa saja mereka hanya buruh yang disuruh. Pertanyaannya, siapa yang menyuruh? Jangan sampai yang ditindak hanya pekerja lapangan, sementara aktor di belakangnya tidak tersentuh,” katanya.

BACA JUGA  Ketika Undang-Undang Lahir, Namun Tali Pusatnya Tercekat

Thomas menggambarkan kondisi para pekerja tersebut yang hidup dalam tekanan ekonomi. Mereka bekerja di bawah panas dan hujan dengan upah yang belum tentu cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

“Untuk menyambung hidup, mereka rela melakukan pekerjaan berat. Dalam kondisi seperti itu, sangat tidak adil jika mereka juga harus menerima kata-kata yang menyakitkan,” ujarnya.

Ia menilai, seorang pemimpin memang sah untuk turun langsung ke lapangan. Namun, cara berkomunikasi harus tetap dijaga agar tidak memperkeruh keadaan.

“Gunakan bahasa yang santun, komunikatif, dan menyejukkan. Jangan sampai niat baik justru disampaikan dengan cara yang melukai hati rakyat,” tambahnya.

Di sisi lain, Thomas tetap mengapresiasi langkah pemerintah, termasuk BP Batam, dalam menertibkan aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan seperti cut and fill dan penambangan pasir ilegal. Ia menyebut langkah tersebut penting karena persoalan ini sudah berlangsung lama.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh berdiri sendiri tanpa solusi sosial.

BACA JUGA  HUT Jakarta ke-499, Bentuk Apresiasi Administrasi Perpajakan, Denda PKB dan BBNKB Dihapus Otomatis!

“Penertiban saja tidak cukup. Harus ada solusi bagi mereka yang terdampak. Warga yang belum punya KTP dan belum bekerja itu seharusnya dibantu, bukan disuruh pulang apalagi dituduh macam-macam,” tegasnya.

Menurutnya, kondisi warga yang belum memiliki KTP dan pekerjaan justru harus menjadi tantangan bagi seorang pemimpin untuk menyelesaikan masalah, bukan memperburuk keadaan dengan stigma dan tekanan.

“Mereka datang ke Batam untuk mencari nafkah dan memperbaiki hidup. Yang dibutuhkan adalah solusi, bukan pengusiran,” tutupnya.