Jakarta, Hallopost.com – Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Sidang II 2026-2027 resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
Rapat pengesahan dengan agenda tunggal itu dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi empat pimpinan DPR lain. Mulai dari Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal, di gedung parlemen DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/26).
Seluruh fraksi di DPR sehari sebelumnya menyepakati RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
Kesepakatan itu diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu RUU tersebut di Komisi I DPR, yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Rabu (18/11/26).
Dalam pandangannya, seluruh fraksi menyetujui RUU tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang dengan tanpa catatan.
Mereka menilai RUU Perampasan Aset sudah 18 tahun mangkrak dan tak kunjung dibahas di DPR. Dan kini, di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, RUU tersebut rampung dari tenggat yang diberikan hingga 15 Desember mendatang.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya merupakan hasil proses legislasi yang berjalan sesuai prosedur.
“Setelah 18 tahun berada dalam pembahasan di DPR, UU tersebut akhirnya disahkan tanpa desakan maupun paksaan dari pihak mana pun,” tegasnya.
Puan menekankan, proses pembahasan hingga persetujuan UU Perampasan Aset dilakukan melalui mekanisme konstitusional dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ini menjadi bukti bahwa DPR menjalankan fungsi legislasi secara mandiri melalui proses pembahasan yang matang dan sesuai aturan,” imbuhnya.
Berikut 7 Poin Pengaturan Perampasan Aset di RUU Perampasan Aset:
1. Ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset yang meliputi tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana pendanaan terorisme, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan-bahan berbahaya, tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas;
2. Jenis aset tindak pidana yang dapat dirampas;
3. Hukum acara perampasan aset baik berdasarkan putusan pidana (conviction-based forfeiture) maupun tanpa berdasarkan putusan pidana (non-conviction-based forfeiture);
4. Pengelolaan aset dan pengawasan perampasan aset oleh badan khusus yang dibentuk oleh Presiden;
5. Pengawasan pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset secara berkala dan akuntabel;
6. Sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
7. Pendanaan penyelenggaraan perampasan aset.
Disisi lain, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam rapat paripurna mengungkapkan ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi tetap dipertahankan, meski tidak berlaku untuk seluruh kasus korupsi.
“Ancaman pidana mati tidak otomatis dijatuhkan pada semua perkara korupsi, melainkan hanya untuk tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu sesuai aturan hukum yang berlaku. Ketentuan pidana mati bagi koruptor telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001) serta selaras dengan rezim pemidanaan yang berlaku,” ungkapnya.














