BATAM, HalloPost.com – Dugaan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir kembali menjadi sorotan di Kota Batam. Lahan publik di depan K-Square Mall yang semestinya berfungsi sebagai ruang terbuka dan jalur hijau justru dimanfaatkan sebagai area parkir gratis tanpa pengelolaan resmi.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait pengawasan serta tata kelola perparkiran di kawasan strategis kota. Berdasarkan pantauan di lapangan, kendaraan roda dua maupun roda empat terlihat bebas keluar-masuk dan memanfaatkan area tersebut tanpa karcis parkir maupun petugas resmi.
Aktivitas ini disebut telah berlangsung sekitar satu bulan terakhir dan mulai dianggap hal yang lumrah oleh sebagian pengguna jalan, meskipun secara fungsi kawasan tersebut bukan diperuntukkan sebagai lokasi parkir.
Kondisi tersebut tidak hanya berpotensi menyebabkan hilangnya pemasukan daerah, tetapi juga memicu ketimpangan dengan titik parkir resmi di Batam yang menerapkan tarif retribusi.
Di sisi lain, pemerintah daerah dinilai kurang optimal dalam melakukan pengawasan rutin terhadap pemanfaatan ruang publik. Praktik parkir tanpa pengelolaan resmi ini dinilai dapat menjadi preseden buruk jika tidak segera ditertibkan, terutama di kawasan dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang tinggi.
Sejumlah pihak menilai persoalan parkir gratis di lahan publik bukan hanya persoalan teknis lapangan, melainkan juga berkaitan dengan koordinasi antarinstansi. Ketidakjelasan status pengelolaan lahan, minimnya penindakan, serta belum adanya sistem pengawasan terpadu dinilai membuat ruang publik rentan disalahgunakan.
Fenomena ini dinilai bertolak belakang dengan upaya Pemerintah Kota Batam yang selama ini mendorong penataan transportasi perkotaan sekaligus optimalisasi pendapatan daerah melalui sektor retribusi.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Leo Putra saat ditemui HalloPost menuturkan bahwa hingga saat ini pihak pengelola belum mengajukan pengelolaan parkir di lokasi tersebut kepada Dinas Perhubungan.
“Kalau domain tentang perparkirannya, sampai saat ini pihak pengelola belum ada mengajukan itu ke Dishub. Sampai saat ini belum ada dari pihak mereka,” ujarnya, Senin (9/2/26).
Ia menegaskan, setiap praktik perparkiran wajib dilaporkan dan mendapatkan persetujuan dari pemerintah melalui Dinas Perhubungan.
“Seharusnya untuk melaksanakan praktik perparkiran, harus lapor ke pemerintah yaitu Dishub,” tutup Leo.














