UMSK Batam Akhirnya Disahkan Gubernur Kepri

Tangkapan layar, Keputusan Gubernur nomor 1353 tahun 2025.

BATAM, HalloPost.com – Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam akhirnya direkomendasikan oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, kepada Gubernur Kepulauan Riau.

Rekomendasi tersebut disampaikan setelah UMSK sempat tidak masuk dalam hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Sebelumnya, rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kepri yang digelar di Gedung Graha Kepri, Batam, pada Senin, 22 Desember 2025, tidak memasukkan UMSK dalam rekomendasinya. Keputusan itu memicu reaksi keras dari sejumlah serikat buruh.

Kini UMSK telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepri Nomor 1353 tahun 2026 tertanggal 24 Desember 2025.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Batam, Rudi Suprapto, mengatakan rekomendasi UMSK diserahkan kepada Gubernur Kepulauan Riau pada 24 Desember 2025 menjelang malam hari. Penyerahan tersebut dilakukan setelah melalui rapat maraton yang melibatkan berbagai pihak.

“Dalam sejarah, baru pertama kalinya UMK dan UMSK diterbitkan di bawah kepemimpinan Pak Amsakar dan Bu Li Claudia,” ujar Rudi Senin 29 Desember 2025.

Ia menjelaskan, rekomendasi UMSK diberikan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara keberlangsungan dunia usaha dan kesejahteraan pekerja.

“Rekomendasi ini diterbitkan setelah berkomunikasi dengan berbagai pihak, baik dari unsur pengusaha maupun pekerja, serta dikawal oleh instansi terkait,” katanya menambahkan.

UMSK Batam direkomendasikan untuk sektor shipyard dan offshore, yakni Industri Kapal dan Perahu serta Jasa Reparasi Bangunan Terapung dengan kode KBLI 30111, serta Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung dengan kode KBLI 30112. Besaran alfa ditetapkan sebesar 0,75 dengan nilai UMSK Rp5.374.672.

BACA JUGA  Pemko Batam Mendukung Tumbuh Kembang UMKM

Nilai UMSK tersebut memiliki selisih sekitar Rp16 ribu dibandingkan Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp5.357.982.

“Kedua sektor dipandang mempunyai resiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan bagi pekerja,” katanya menerangkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Provinsi Kepulauan Riau, Diky Wijaya, membenarkan bahwa rekomendasi UMSK Batam telah diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepri pada 24 Desember 2025.

“Rekomendasi sudah diterima setelah melalui pembahasan intensif dan telah ditetapkan melalui surat keputusan pada pukul 10.00 WIB. Besaran alfanya 0,75,” ujarnya.

Diky menyampaikan, UMSK Batam tersebut akan mulai diterapkan pada 1 Januari 2026. Seluruh perusahaan yang masuk dalam sektor terkait diwajibkan untuk menerapkan ketentuan tersebut.

“Sanksi tentu ada bagi yang tidak patuh, namun kami optimistis perusahaan akan mematuhi ketentuan ini,” katanya menegaskan.

Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan pengawasan secara intensif dalam penerapan UMSK.

“Kami dari Disnakertrans Provinsi akan mengawasi dan berkoordinasi dengan Disnaker Kota Batam,” ujarnya mengakhiri keterangan.

Di sisi lain, perwakilan pengusaha dari Apindo, Rafki Rasyid, mengatakan bahwa kenaikan sebesar Rp16 ribu tersebut cukup memberatkan pengusaha.

BACA JUGA  Ratu Rental Mobil di Batam, Carolien Parewang Resmi Tersangka

Namun demikian, ia meminta jaminan agar para buruh tidak menggelar aksi unjuk rasa maupun bentuk penolakan lainnya terkait upah.

“Kami meminta serikat pekerja tidak lagi mengajukan tuntutan karena seluruhnya sudah dipenuhi. Kondisinya sebenarnya cukup berat,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut sangat dirasakan terutama di sektor galangan kapal dan offshore. “Dengan berat hati, kita tetap harus menjalankannya,” imbuhnya.

Selain itu, ia juga meminta Pemerintah Kota Batam maupun BP Batam agar mempermudah proses perizinan bagi para pelaku usaha.

Sementara itu, Dewan Penasihat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam, Yafet Ramon, mengapresiasi langkah Wali Kota Batam yang telah merealisasikan aspirasi para buruh.

“Dalam hal ini, upah minimum kabupaten/kota maupun upah minimum sektoral Kota Batam sudah ditetapkan melalui SK Gubernur berdasarkan rekomendasi Wali Kota Batam,” ujarnya melalui sambungan telepon, Senin (29/12/2025).

Ia berharap ke depannya terdapat perbaikan dalam pelaksanaan rapat pengupahan Dewan Kota Batam. Menurutnya, proses tersebut harus lebih terstruktur agar tidak menimbulkan kebingungan, khususnya dalam melibatkan pihak pengusaha dan asosiasinya.

“Jangan sampai kebingungan mencari pengusaha atau asosiasinya. Ke depan harus lebih smooth,” katanya.

Yafet menilai kenaikan upah ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kelas menengah, khususnya dalam meningkatkan daya beli masyarakat.

Ia juga menyebutkan bahwa UMSK ini merupakan yang kedua kalinya diterapkan di Kota Batam. Sebelumnya, UMSK pernah berlaku pada 2017, namun kemudian dihapus akibat perubahan regulasi.

BACA JUGA  Pemilik Narkotika Jenis Daun Ganja Ditangkap Polisi

“UMSK ini kami perjuangkan karena putusan Mahkamah Konstitusi mewajibkan adanya upah sektoral. Namun karena perubahan regulasi sebelumnya, akhirnya kebijakan itu hilang,” jelasnya.

Menanggapi keluhan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait penerapan UMSK di tengah kenaikan UMK 2026 yang dinilai cukup signifikan, Yafet menegaskan bahwa serikat pekerja hanya menginginkan kesepakatan yang adil.

“Prinsipnya berbeda. Kalau pengusaha berorientasi pada bisnis dan kekuatan modal, kami berorientasi pada bagaimana mencapai keadilan yang hakiki. Orientasinya memang berbeda,” tambahnya.

Menurutnya, setiap sektor industri memiliki beban kerja, tekanan, tantangan, dan risiko yang berbeda, sehingga UMSK perlu diperjuangkan sebagai bentuk keadilan dalam meningkatkan kesejahteraan buruh.

“Buktinya, pada 2025 ini investasi di Batam justru meningkat,” tutupnya.