Fenomena Parkir Gratis di Sekitar K Square Mall

Parkir Gratis yang dipasilitasi oleh K Square berada di jalur hijau pemisah jalur Lambat dan jalur cepat, Kamis (5/2/2026). Foto: Jamaludin Lobang

“Di tengah upaya Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk mendorong penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir, muncul fenomena baru yang memicu beragam pertanyaan publik: hadirnya lapak parkir gratis di sekitar K Square Mall yang disinyalir memanfaatkan lahan publik tanpa izin yang jelas.”

BATAM, HalloPost.com – Area parkir kendaraan roda dua dan empat yang terpampang bebas tanpa sistem tiket, juru parkir, atau autogate di tepi jalur lambat Jalan Sudirman, persis di seberang pintu keluar-masuk K Square Mall, Sukajadi, Batam. Lokasi ini dipasangi papan bertuliskan “Free Parking K Square”, Namun status hukumnya masih belum jelas.

Area parkir yang berada pada titik koordinat 1°06’10″N 104°02’08″E memiliki keliling diperkirakan sekitar 155,73 meter dengan luas mencapai 1.498,7 meter persegi. Lokasi tersebut sebelumnya merupakan bagian pembatas antara jalan umum (lajur cepat) dan jalan lambat yang berupa hamparan tanah dan rumput.

Area ini dikenal sebagai jalur hijau, yang secara fungsi diperuntukkan sebagai ruang terbuka publik. Jalur hijau seharusnya dimanfaatkan sebagai taman kota, area resapan air, drainase, atau infrastruktur penunjang jalan raya lainnya, termasuk penanaman pepohonan untuk menjaga kualitas lingkungan dan keselamatan lalu lintas.

Keberadaan parkir ini menarik perhatian publik terutama karena realisasi Pendapat Asli Daerah (PAD) Batam dari sektor pajak jasa parkir khusus belum mencapai target yang diharapkan pemerintah kota. Bahkan dari tahun 2022 hingga 2025.

Target PAD dari sektor parkir di Kota Batam terus meleset dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Berdasarkan data target dan realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum serta pajak parkir periode 2022 hingga 2025, total kekurangan penerimaan daerah mencapai hampir Rp100 miliar.

BACA JUGA  Ucapan Kontroversial Lie Claudia Chandra Picu Polemik: Antara Penegakan Hukum dan Isu Diskriminasi

Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Batam menetapkan target penerimaan sektor parkir sebesar Rp68,05 miliar, yang terdiri dari retribusi parkir tepi jalan umum sebesar Rp40 miliar dan pajak parkir Rp28,05 miliar. Namun realisasi yang tercatat hanya Rp13,47 miliar. Artinya, sekitar 80 persen target gagal tercapai, dengan defisit mencapai Rp54,57 miliar hanya dalam satu tahun anggaran.

Kondisi tersebut berlanjut pada tahun 2023. Meski target retribusi parkir tepi jalan umum diturunkan menjadi Rp15 miliar dan pajak parkir tetap di angka Rp28,05 miliar, realisasi gabungan keduanya hanya Rp15,64 miliar dari target Rp43,05 miliar. Kegagalan pencapaian target tercatat sebesar 63 persen, atau defisit Rp27,40 miliar.

Pada tahun 2024 terlihat perbaikan kinerja penerimaan, meskipun tetap belum memenuhi target. Dari target total Rp31,2 miliar, realisasi yang masuk ke kas daerah sebesar Rp21,84 miliar. Dengan demikian, sekitar 29,99 persen target tidak tercapai, menyisakan defisit Rp9,35 miliar.

Tren serupa berlanjut di tahun 2025. Pemerintah menargetkan penerimaan parkir sebesar Rp34,36 miliar, terdiri dari Rp18 miliar retribusi parkir tepi jalan dan Rp16,36 miliar pajak parkir. Namun realisasi hingga akhir tahun hanya Rp26,14 miliar, atau defisit Rp8,21 miliar. Persentase kegagalan pencapaian target tercatat 23,92 persen.

Jika diakumulasi, total kekurangan penerimaan PAD dari sektor parkir selama periode 2022-2025 mencapai Rp99,55 miliar. Angka ini menunjukkan masih lemahnya pengelolaan parkir sebagai salah satu sumber pendapatan strategis daerah.

BACA JUGA  Gugatan di PTUN Tanjungpinang Belum Usai, BP Batam dan Pengembang Baru Ugal-ugalan Bongkar Pagar PT Pipa Mas Putih

Rumusan pajak parkir ini menjadi sorotan di tengah upaya Batam menggenjot pendapatan daerah dari berbagai sektor termasuk retribusi parkir, yang sejatinya memiliki potensi besar.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam, Alex telah dikonfirmasi melalui pesan whatsapp. Namun ia belum merespon. Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam juga telah dilakukan upaya konfirmasi, Hasilnya nihil.

Sementara itu, Aftar Fallahziz, pejabat Humas BP Batam menyebutkan lembaga pemerintah pusat yang pengelolaannya berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian itu sedang meminta klarifikasi terkait pengggunaan lahan parkir oleh K Square Mall.

“Sudah kita hubungi pejabat terkait melalui Nota dinas, cuma belum dapat balasan. Kami juga sedang menunggu.” Kata Aftar melalui pesan whatsapp, Kamis (5/2/26)

Tantangan Pengelolaan Parkir di Batam

Fenomena ini muncul di tengah tantangan yang lebih luas dalam pengelolaan parkir di Batam. Sektor retribusi parkir, termasuk parkir tepi jalan umum maupun fasilitas parkir khusus masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemko untuk mencatatkan kontribusi signifikan terhadap PAD, terutama di era penerapan sistem pembayaran digital dan pengawasan yang lebih modern.

Sementara itu, kritik masyarakat terhadap fenomena parkir tak berizin dan pengaturan ruang publik terus bergulir, memicu dialog tentang perlunya regulasi yang lebih jelas, penegakan hukum yang tegas, serta sistem pengawasan parkir yang transparan dan akuntabel.

BACA JUGA  Tanpa Sosialisasi, Pembangunan Koperasi Merah Putih Ditolak Warga Batam

“Satu hal yang perlu dipertanyakan mengapa pihak K-Square berani melakukan penyerobotan lahan publik untuk keuntungan perusahaan.” Kata Binsar Hadomuan Pasaribu, Kamis (5/2/26)

Menurutnya, hal ini terjadi disinyalir karena adanya kordinasi antara K Square Mall dan Dinas Perhubungan kota batam maupun BP Batam.

“Ini ada sanksi administratif maupun pidana karena itu berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018” Kata Binsar, seorang pengamat kebijakan publik yang pernah menjabat sebagai ketua cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Kota Batam.

Ia menilai, Hukum tidak boleh diam, apalagi mati, “korporasi mengeksploitasi ruang hijau yang secara nyata berdampak pada kepentingan negara dan masyarakat. Ruang tersebut semestinya difungsikan sebagai infrastruktur pendukung jalan raya, bukan dialihgunakan demi kepentingan bisnis semata.”

Selain itu, Ia mendesak adanya tindakan tegas serta komitmen nyata dari pemerintah untuk menegakkan aturan, menjaga kondusivitas iklim ekonomi yang sehat, dan memastikan keberdayaan hukum terhadap korporasi-korporasi yang melanggar ketentuan.