Ucapan Kontroversial Lie Claudia Chandra Picu Polemik: Antara Penegakan Hukum dan Isu Diskriminasi

Thumbnail HalloPodcas, Dok. HalloPost

BATAM, HalloPost.com – Pernyataan Wakil Wali Kota Batam, Lie Claudia Chandra, yang menyinggung penindakan tegas terhadap pelaku pencurian pasir serta wacana pemulangan warga tanpa KTP Batam ke daerah asal, menuai sorotan luas. Ucapan tersebut memicu perdebatan publik, dari dukungan atas penegakan hukum hingga kekhawatiran akan potensi diskriminasi.

Pernyataan Memicu Reaksi

Pernyataan tersebut beredar melalui potongan video dan cepat menjadi perbincangan di media sosial. Dalam narasi yang beredar, penegakan hukum terhadap pencurian pasir dinilai wajar, namun dikaitkan nya dengan status kependudukan memunculkan pertanyaan baru, apakah kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan hukum dan hak warga negara?

Sejumlah pihak menilai, pernyataan itu berpotensi menimbulkan stigma terhadap warga non-KTP Batam, terutama para pendatang yang selama ini bekerja di sektor informal.

Fakta di Lapangan

Berdasarkan penelusuran di sejumlah titik di Batam, aktivitas pengambilan pasir ilegal memang masih terjadi, terutama di kawasan pinggiran dan proyek pematangan lahan. Praktik ini kerap dilakukan secara sporadis dan melibatkan pekerja harian. Edy, seorang warga baru besar mengatakan pencari pasir merupakan bagian dari kebutuhan ekonomi, dan tidak memiliki KTP Batam, namun sudah menahun tinggal di Batam.

“Memang ada yang ambil pasir, tapi biasanya karena kebutuhan ekonomi. Banyak juga yang bukan orang sini, tapi sudah lama tinggal di Batam,” kata Edy kepada HalloPost, 2 Mei 2026.

BACA JUGA  Polsek Bengkong Tetapkan Tersangka Penganiayaan

Rawan Diskriminasi

Namun, kritik keras muncul dari pegiat sosial dan pemerhati kebijakan publik. Mereka menilai, mengaitkan pelanggaran hukum dengan status KTP daerah dapat menimbulkan bias kebijakan.

Kritik tajam juga disampaikan Ketua Kelompok Diskusi Anti (Kodat) 86 juga pengamat kebijakan publik, Cak Ta’in Komari mengatakan penegakan hukum harus berdiri sendiri. Tidak bisa dicampur dengan status domisili. Semua warga negara punya kedudukan yang sama di mata hukum.

“Menurut saya kok kayaknya diskriminatif kalau katanya dengan melakukan tindakan ilegal, itu bukan persoalan KTP, siapa saja yang punya nurani yang punya niat bisa aja melakukan tindakan ilegal tindakan yang melanggar, tetapi apakah seperti yang kemaren itu kemudian dianggap sebuah kejahatan, harus dilihat dulu konteksnya apa lagi pasir diambil dari parit dan itu merupakan endapan sedimen yang malah seharusnya dibersihkan, jangan sertamerta menjastis orang itu sebuah tindakan yang salah,” ujar Ta’in pada acara HalloPodcas.

Menurut Ta’in Komari, sebenarnya ini bicara etikanya perlu diperbaiki cara komunikasi di publik, kalau melihat kondisi kemaren itukan sebuah kesengajaan karena itukan direkam dijadikan konten untuk akun medsos beliau, artinya dari awal itu sudah direncanakan.

BACA JUGA  9 Catatan Ketua DPRD Batam dalam Musrenbang Terakhir Dewan 2019-2024

“Ini kemudian kalau seseorang ditegur dan tidak dipublikasikan tidak terlalu melukai, bayangkan yang bersangkutan langsung ditegur kemudian jadi objek pembicaraan dan pembahasan se-kota Batam bahkan mungkin beredar kemana-mana, tiktok kan tidak bisa dibatasin. Ini harusnya di jagalah cara komunikasi politik, kalau mau buat konten, ya konten yang produktif jangan cenderung yang menyakiti,” jelasnya lagi.

Selain itu, kata Ta’in kebijakan pemulangan warga ke daerah asal perlu dasar hukum yang jelas, agar tidak melanggar hak mobilitas penduduk dalam sistem nasional. “Namun, terkait kependudukan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa setiap warga negara berhak tinggal dan berpindah di seluruh wilayah Indonesia,” tambahnya.

Artinya, kebijakan pemulangan warga hanya karena tidak memiliki KTP lokal berpotensi menimbulkan polemik jika tidak didasarkan pada aturan yang jelas dan prosedur yang sah.

Klarifikasi Resmi Li Claudia Candra

Menanggapi kontroversi itu, Li Claudia memberikan klarifikasi dan membantah adanya niat diskriminatif. Ia menegaskan kebijakan tersebut berorientasi pada pembenahan tata kelola kota, bukan menyasar kelompok tertentu.

“Saya tidak ada niat apa-apa. Kami ini lagi benahi Batam,” ujarnya pada peringatan May Day di Lapangan Welcome to Batam (WTB), Jumat (1/5/2026).

Ia menambahkan, penertiban administrasi menjadi bagian dari upaya menciptakan kota yang tertib, aman, dan berkelanjutan di tengah tekanan pertumbuhan penduduk yang pesat.

BACA JUGA  Rayakan Semangat Kemerdekaan dengan "Flavours of Nusantara" di Grand Mercure Batam Centre

Di sisi lain, Li Claudia juga menyinggung penertiban aktivitas tambang pasir ilegal di kawasan Nongsa yang belakangan menjadi sorotan, menyusul diamankannya sejumlah pekerja oleh aparat. Ia menilai aktivitas tersebut berisiko serius terhadap lingkungan dan infrastruktur kota.

“Pasir itu kalau terus digali bisa sebabkan pergeseran tanah. Jalan bisa retak, akses ke bandara bisa terganggu. Yang rugi kita semua,” tegasnya, dikutip dari Batamtoday

Isu Lama yang Kembali Mengemuka

Kasus ini kembali membuka diskusi lama di Batam, antara kebutuhan menjaga ketertiban kota dan realitas sebagai daerah tujuan migrasi. Tanpa pendekatan yang komprehensif, kebijakan yang diambil berisiko memicu gesekan sosial di tengah masyarakat yang heterogen.