Menanti Indonesia Menghukum Penyelundup Limbah Elektronik di Batam

Kementrian Lingkungan Hidup/Badan Pengelola Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) saat sidak limbah dari Amerika serikat di Batu Ampar, Kota Batam, 3/11/2015. Foto: KLH/BPLH.
Kementrian Lingkungan Hidup/Badan Pengelola Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) saat sidak limbah dari Amerika serikat di Batu Ampar, Kota Batam, 3/11/2015. Foto: KLH/BPLH.

BATAM, HalloPost.com – Komitmen penegakan hukum lingkungan Indonesia kembali diuji dalam kasus penyelundupan limbah elektronik (B3) skala besar di Batam. Meski pemerintah telah memerintahkan re-ekspor 914 kontainer limbah ilegal milik tiga perusahaan, tidak satu pun kontainer yang berhasil dikirim kembali setelah batas waktu 30 hari terlampaui.

‎Yang lebih mengkhawatirkan, informasi dari sumber internal PPLH di Batam, menyebut bahwa penyidik telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk salah satu perusahaan tersangka, PT Esun Internasional Utama Indonesia. Keputusan ini berpotensi memupus harapan untuk mengungkap dalang di balik kasus yang telah menyedot perhatian internasional ini.

‎Kebuntuan Hukum dan Tanggapan Resmi yang Berputar

‎Kasus ini bermula dari penyegelan pertama oleh tim gabungan KLH dan Bea Cukai di Terminal Peti Kemas Batu Ampar pada Oktober 2025. Deputi Penegakan Hukum KLH kemudian mengeluarkan surat yang mewajibkan PT Esun dan dua perusahaan lainnya untuk mere-ekspor limbah elektronik ilegal mereka dalam waktu 30 hari. Namun, hingga hari ke-31, tidak ada eksekusi.

BACA JUGA  Presiden RI Minta Tim Vaksin Merah Putih Kerja Cepat

‎Konfirmasi kepada berbagai lembaga terkait justru menunjukkan kebuntuan koordinasi. Humas KLH,  Anton Rumadi, ketika dikonfirmasi via WhatsApp perihal SP3, menyarankan agar permintaan informasi diajukan secara formal melalui surat. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Batam, Zaky Firmansyah, mengalihkan pertanyaan sepenuhnya ke KLH. BP Batam juga tidak merespons pertanyaan mengenai SP3 tersebut.

‎Publik, termasuk dunia internasional yang mengawasi kasus ini, hingga kini tidak mendapat kejelasan alasan penghentian penyidikan. Padahal, Pasal 69 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara eksplisit melarang impor limbah B3 ke wilayah Indonesia. Pelanggaran ini juga beririsan dengan aturan kepabeanan yang mengancam sanksi pidana penjara hingga 8 tahun dan denda miliaran rupiah.

‎Paradoks antara Komitmen Global dan Realita di Lapangan

‎Ironisnya, penghentian penyidikan ini terjadi saat Indonesia aktif menyuarakan komitmen penanganan limbah B3 di forum internasional, seperti Konferensi Para Pihak (COP) Konvensi Basel di Jenewa. Di dalam negeri, praktik penyelundupan justru diduga telah berlangsung lama.

BACA JUGA  Sekda Kota Batam Jefridin Hamid Diduga Alergi Ditanya Wartawan, Langsung Blokir Nomor WhatsApp

‎Data dari Basel Action Network (BAN) menunjukkan, sebelum Juli 2025, tercatat 6.282 pengiriman limbah elektronik telah tiba di lokasi PT Esun. Mayoritas dikirim melalui Singapura dan menggunakan kode tarif yang salah untuk mengelabui otoritas. PT Esun sendiri diduga telah beroperasi dengan modus serupa sejak 2017, dengan memanfaatkan celah izin impor dari BP Batam.

‎Dikaji Akademisi: Pelanggaran Berlapis dan Butuh Penegakan Tegas

‎Kasus ini bahkan telah menjadi bahan kajian akademis. Frisca Imanuel Suryadi, peneliti dari Universitas Padjadjaran, dalam jurnalnya menyimpulkan terdapat tiga pelanggaran berat oleh PT Esun:

‎1. Pelanggaran terhadap UU Lingkungan Hidup nasional.

‎2. Pelanggaran terhadap Konvensi Basel yang telah diratifikasi Indonesia, karena impor dilakukan tanpa notifikasi resmi.

‎3. Adanya indikasi tindak pidana berlanjut, karena limbah ilegal tersebut sempat diproses di lokasi perusahaan.

‎Penelitian itu menegaskan, kasus ini memerlukan penegakan hukum yang konsisten dan koordinasi kuat antar lembaga untuk memberikan efek jera, sekaligus menjaga kedaulatan lingkungan Indonesia agar tidak menjadi tempat pembuangan limbah negara lain.

BACA JUGA  Peduli Sesama, DPD PMS Kota Tebing Tinggi Beri Bantuan Korban Kebakaran

‎Dengan diterbitkannya SP3 dan mandeknya proses re-ekspor, bola kini ada di pengadilan publik dan pengawasan global. Apakah kasus ini akan menjadi contoh keberhasilan penegakan hukum lingkungan, atau justru bukti paradoks antara retorika di forum internasional dan ketumpulan tindak di dalam negeri, masih menunggu jawaban tegas dari pemerintah.

‎