Sekda Kota Batam Jefridin Hamid Diduga Alergi Ditanya Wartawan, Langsung Blokir Nomor WhatsApp

Sekda Kota Batam, Jefridin Hamid saat silaturahmi dengan tokoh agama di Masjid Ar Rahman Kota Lubuk Baja, Senin (9/10/2023). (Foto: MCB)

BATAM, HalloPost.com – Seperti kebiasaan (tabiat) seorang pejabat publik arogan yang sering kali menghambat keterbukaan informasi publik, diataranya perilaku memblokir nomor handphone wartawan.

Seperti yang terjadi di Kota Batam beberapa hari lalu, Jefridin Hamid, yang merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam baru-baru ini menunjukkan perilaku yang kurang terpuji kepada wartawan HalloPost.com yang sedang melakukan konfirmasi melalui telepon dan pesan whatsApp, Rabu (11/10/2023).

Dimana, tugas wartawan yang mencari informasi terkait yang menjadi tugas dan tanggung jawab Sekda Kota Batam menjadi terhambat.

Sebelumnya, HalloPos.com sempat menanyakan kepada Jefridin Hamid, terkait aset yang dikomersilkan pengusaha reklame yang diduga belum memiliki ijin titik dari Pemko Batam.

Saat itu Sekda Kota Batam, Jefridin Hamid mengatakan kepada media ini jika sudah mengajukan permohonan, penggunaan aset akan ada lagi pembahasan kepada OPD Pengampunya.

“Jika itu aset kita (Kota Batam) kita lihat dulu, kalau sudah mengajukan kan belum dibahas mereka, ada Perwako yang mengatur itu, jika permohonan sudah masuk mungkin belum didudukkan dengan OPD pengampunya,” jawab Jefridin melalui telpon, Rabu (4/10/2023).

Selanjutnya, pada hari Senin (9/10/2023) awak media ini mengirim pesan WhatsApp mempertanyakan apa langkah yang akan diambil Jefridin sebagai ketua Tim Penyelenggara Reklame (TPR). Guna pengawasan dan penertiban/Pembongkaran Kontruksi Reklame yang mengacu pada Perwako No 63 tahun 2023, Pasal 27.

BACA JUGA  Gaya Komunikasi Wakil Kepala BP Batam Saat Sidang di Jakarta Disorot Akademisi

Pesan WhatsApp yang terkirim tertanda centang satu, dan dipastikan nomor Handphone awak media ini diblokir oleh nomor WhatsApp Sekda Kota Batam, Jefridin Hamid.

Tentu saja ini menjadi tanda tanya besar, dan menciptakan banyak sudut pandang masyarakat Kota Batam khususnya.

Dimana, Sekda mengemban tiga hal utama yaitu sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD), pengelola barang milik daerah dan Ketua Badan Pertimbangan Pangkat Jabatan (Baperjakat).

Pentingnya kebebasan pers dan komunikasi yang terbuka. Tindakan memblokir nomor wartawan dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kebebasan pers dan hak atas informasi.

Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan serta memungkinkan wartawan untuk menjalankan tugas jurnalistik tanpa hambatan.

Pejabat publik seharusnya tidak memblokir nomor WhatsApp wartawan karena ada beberapa alasan penting:

1. Kebebasan Pers: Kebebasan pers adalah prinsip penting dalam demokrasi yang memungkinkan wartawan untuk melaporkan berita tanpa takut tekanan atau hambatan dari pejabat publik. Memblokir nomor wartawan dapat dianggap sebagai upaya untuk membatasi kebebasan ini.

2. Akses Informasi: Wartawan memainkan peran kunci dalam memberikan informasi yang relevan kepada masyarakat. Dengan memblokir komunikasi dengan wartawan, pejabat publik dapat menghambat akses wartawan terhadap informasi yang diperlukan untuk masyarakat.

BACA JUGA  bright PLN Batam Pastikan Jaringan Transmisi SUTT Aman dari Radiasi

3. Akuntabilitas: Wartawan seringkali bertugas mengawasi dan memeriksa tindakan pejabat publik untuk memastikan akuntabilitas. Memblok komunikasi dengan wartawan dapat menyiratkan upaya untuk menghindari pertanyaan dan kritik terhadap tindakan mereka.

4. Transparansi: Transparansi dalam pemerintahan adalah hal yang penting. Berkomunikasi dengan wartawan memungkinkan pejabat publik untuk menjelaskan tindakan mereka dan memberikan informasi yang dibutuhkan kepada masyarakat.

Pentingnya menjaga komunikasi terbuka antara pejabat publik dan wartawan untuk mendukung demokrasi dan kebebasan pers.

Sanksi yang dihadapi oleh seorang pejabat publik jika mereka memblokir nomor handphone wartawan dapat bervariasi, pada hukum dan peraturan yang berlaku di suatu negara. Beberapa sanksi yang diterapkan meliputi:

1. Pelanggaran Etika: Di banyak negara, pejabat publik diharapkan untuk menjalani standar etika yang tinggi. Memblokir komunikasi wartawan dapat dianggap sebagai pelanggaran etika dan kode perilaku pejabat publik.

2. Hukum Privasi: Tergantung pada hukum privasi yang berlaku, tindakan memblokir nomor pribadi seseorang tanpa izin dapat melanggar hukum privasi.

3. Kebebasan Pers: Pejabat publik yang menghalangi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya dapat melanggar prinsip kebebasan pers, yang dapat berujung pada tuntutan hukum atau penyelidikan.

BACA JUGA  Peduli Sesama, DPD PMS Kota Tebing Tinggi Beri Bantuan Korban Kebakaran

4. Opini Publik: Tindakan seperti itu juga dapat berdampak buruk pada reputasi pejabat publik, dan dapat menimbulkan kritik tajam dari opini publik.

Sanksi pasti akan bergantung pada hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi jika seorang pejabat publik memblokir nomor wartawan dalam yurisdiksi tertentu.

Seringkali, wartawan melindungi hak mereka untuk melaporkan berita tanpa hambatan, dan tindakan semacam ini mendapat perhatian luas dalam berita.

Pejabat publik biasanya diharapkan untuk menjalani standar etika yang tinggi dan memberikan akses yang sesuai kepada wartawan. (Red)

Editor : Ali