Gaya Komunikasi Wakil Kepala BP Batam Saat Sidang di Jakarta Disorot Akademisi

Direktur utama PT Galang Bumi Indonesia Akhmad Ma’ruf Maulana, Mentri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Wakil kepala BP Batam Li Claudia Chandra saat menghadiri aduan kanal debottlenecking bersama menteri keuangan di Jakarta, Jum'at (13/3/26) (Foto: Kementrian Keuangan RI)

BATAM, HalloPost.com – Akademisi menyoroti gaya komunikasi Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, saat menghadiri sidang aduan kanal debottlenecking bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang juga menjabat Wakil Ketua Satgas P2SP.

Sidang tersebut digelar di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/3), oleh Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP). Salah satu aduan yang dibahas dalam sidang itu berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Galang, Kota Batam.

Aduan tersebut disampaikan oleh PT Galang Bumi Industri (GBI) yang mempersoalkan belum terbitnya Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR) dari Kementerian ATR/BPN.

Perwakilan PT GBI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menjelaskan bahwa proyek yang mereka kelola merupakan PSN bernama Wiraraja Green Renewable Energy & Smart Eco-Industrial Park (GESEIP) di Galang, Batam.

Dalam sidang tersebut, Li Claudia Chandra yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Batam menyoroti persoalan status lahan di Batam yang berbeda dengan daerah lain.

Menurutnya, seluruh lahan di Batam pada dasarnya merupakan milik negara yang berada di bawah pengelolaan BP Batam karena wilayah tersebut berstatus Free Trade Zone (FTZ).

“Batam ini berbeda dengan daerah lain. Lahannya milik negara dan Batam adalah FTZ. Tapi sekarang Batam punya dua PSN dan empat KEK,” kata Li Claudia, dikutip dari kanal YouTube Kementrian Keuangan RI

BACA JUGA  Tug Boat TB Lentari Perdana Dikabarkan Diamankan Koarmada l

Ia bahkan menyebut Batam sebenarnya tidak membutuhkan skema PSN karena kewenangan pengelolaan lahan telah berada di BP Batam.

“Sebenarnya Batam tidak butuh PSN. Waktu pertama kami dilantik, saya sempat bertemu Presiden dan menyampaikan bahwa Batam sudah FTZ, tidak perlu PSN. Presiden juga mengatakan akan di-review,” ujarnya.

Dalam sidang yang sama, Li Claudia juga menyinggung bahwa penetapan PSN di Galang terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, proyek tersebut diberikan kepada Ma’ruf yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kepulauan Riau.

“Pak Menteri izin, Pak Elen tahu nih. Jadi ceritanya PSN bukan di zaman kami, tetapi di zaman Pak Erlangga. Pak Erlangga dengan Permenko-nya memberikan PSN kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi, yaitu Pak Ma’ruf. Jadi ceritanya seperti itu, kami bukan menghalangi, Pak,” jelas Li Claudia.

Namun, Purbaya langsung menegaskan bahwa sidang tersebut tidak membahas aspek politik.

“Saya tidak peduli partai atau tidak partai. Saya ingin tahu kebijakan pemerintah yang berjalan yang mana, dan kita akan pegang di situ,” tegasnya.

BACA JUGA  Inspektorat Meranti akan Koordinasi dengan BPK, Temuan Pembangunan Gedung Perpustakaan Berpotensi Lebih Luas

Perdebatan yang terjadi antara Li Claudia Chandra dan Menteri Keuangan dalam sidang tersebut turut menjadi sorotan kalangan akademisi. Dosen Universitas Putra Batam, Miftahul Huda, menuturkan bahwa dalam sebuah rapat perdebatan atau perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar.

Namun, menurutnya, Menteri Keuangan meminta penjelasan yang berada dalam koridor hukum atau landasan hukum yang jelas terkait persoalan yang sedang dihadapi.

“Seorang Menteri Keuangan harus sangat rigid dalam persoalan keuangan. Tidak bisa sembarangan mengatakan ini atau itu. Harus ada SOP dan dasar yang jelas,” kata Miftahul saat dimintai tanggapan melalui pesan WhatsApp, Jumat (13/3).

Ia menilai, dalam komunikasi kepemimpinan, sebaiknya seorang pejabat tidak membawa atau “menjual” nama presiden maupun tokoh lain dalam menyampaikan argumentasi.

“Kita tahu beliau kader partai yang saat ini berkuasa. Namun tidak perlu menjual nama presiden. Kalau kita perhatikan, secara emosional seakan merasa lebih karena berasal dari partai yang sama dengan presiden,” ujarnya.

Menurutnya, hal tersebut bisa memberi kesan seolah nama presiden digunakan agar pihak lain tidak banyak mempertanyakan kebijakan yang disampaikan.

“Seakan-akan menjual nama presiden supaya Menteri Keuangan tidak banyak bertanya atau memberi ide yang dianggap mempersulit,” tambahnya.

BACA JUGA  Proyek USB SMPN 59 Batam Diduga Ada Kongkalikong

Miftahul juga menilai bahwa dalam membangun argumentasi seharusnya digunakan dasar konstitusional atau regulasi yang jelas.

“Misalnya jika membahas soal lahan, jelaskan saja ada aturan Permenko tahun sekian, tanggal sekian,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa argumentasi yang kuat harus berbasis aturan yang objektif, seperti peraturan presiden atau regulasi lain yang relevan.

“Bukan tataran subjektif. Kalau subjektif, kita tinggal menjual nama orang saja, apalagi yang dijual adalah orang yang satu partai dan sedang berkuasa,” pungkasnya menjelaskan bahwa gaya komunikasi itu merupakan ancaman halus kepada menteri keuangan.