BATAM, HalloPost.com – Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2026 telah rampung dengan kenaikan sebesar 6,5 persen dibanding tahun sebelumnya. UMK Batam 2026 ditetapkan sebesar sekitar Rp5.357.982 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.
Meski demikian, Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam belum ditetapkan. Hal tersebut disebabkan tidak adanya rekomendasi dari Wali Kota Batam kepada Gubernur Kepulauan Riau.
Menanggapi kondisi tersebut, Dewan Penasihat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam, Yafet Ramon, menyatakan pihaknya masih mengupayakan agar UMSK dapat diberlakukan di Batam.
“Untuk UMSK Kota Batam masih kami upayakan. Saat ini sedang kami perjuangkan ke Bapak Wali Kota, semoga dapat terealisasi,” ujar Yafet melalui sambungan telepon, Kamis (25/12/2025).
Terkait peluang penetapan UMSK yang disebut telah melewati batas waktu sesuai regulasi, Yafet menjelaskan bahwa masih terdapat celah sebelum UMK resmi berlaku.
“Dalam aturan PP Nomor 49 Tahun 2025 disebutkan paling lambat tanggal 24 Desember. Namun tidak diatur larangan apabila dilakukan lebih cepat. Artinya sebelum 1 Januari masih ada waktu untuk diupayakan,” jelasnya.
Yafet menambahkan, perjuangan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk dialog dan fasilitasi dari instansi terkait.
“Kemarin kami sempat merencanakan aksi di akhir tahun. Namun sudah difasilitasi oleh beberapa instansi, dan kami mendapatkan gambaran solusi,” katanya.
Salah satu solusi yang memungkinkan, lanjut Yafet, adalah melalui hak diskresi Gubernur Kepulauan Riau. Jika terdapat kesepakatan dengan Pemerintah Kota Batam, usulan UMSK dapat kembali diajukan ke gubernur.
“Penetapan itu kewenangan gubernur. Jadi tetap harus diajukan ke gubernur karena beliau yang menetapkan melalui surat keputusan,” tegasnya.
Yafet juga mengingatkan perusahaan agar mematuhi ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan. Menurutnya, perusahaan dilarang membayar upah di bawah UMK yang sudah diputuskan gubernur.
“Kalau sudah ditetapkan gubernur, perusahaan tidak boleh membayar di bawah upah minimum. Sanksinya jelas, bisa pidana, termasuk berkaitan dengan kewajiban BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Ia menegaskan FSPMI akan melakukan pengawasan terhadap penerapan UMK, khususnya di perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan anggota serikat.
Menutup pernyataannya, Yafet menyampaikan sejumlah catatan evaluasi kesejahteraan buruh menjelang tahun 2026. Ia menekankan pentingnya perbaikan sistem ketenagakerjaan, khususnya terkait outsourcing dan kontrak kerja.
“Penolakan terhadap sistem outsourcing dan kontrak kerja jangka pendek harus menjadi perhatian. Kontrak 3 bulan atau 6 bulan itu tidak sesuai. Idealnya mengikuti aturan, seperti dua tahun, satu tahun, lalu permanen,” katanya.
Menurutnya, kontrak kerja yang terlalu singkat berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja. Selain itu, peningkatan upah dan jaminan sosial juga dinilai penting mengingat beragamnya sektor industri di Batam, mulai dari industri berat hingga industri ringan.
“Jaminan sosial harus diperkuat. Dengan kesejahteraan buruh yang lebih baik, tentu akan berdampak positif pada perekonomian Kota Batam secara keseluruhan,” pungkasnya














