BATAM, HalloPost.com –Akhir-akhir ini pemberitaan terkait oknum PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Cabang Batam yang memonopoli pekerjaan di Sungai Nipa – Batam kembali viral.
Dimana, dalam pemberitaan di beberapa media online tersebut menuliskan oknum berinisial AG yang menduduki jabatan strategis di PT Pelindo Cabang Batam melakukan praktek monopoli pekerjaan di Pulau Nipa.
Mencuatnya isu tersebut menjadi sorotan dari beberapa masyarakat diataranya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Alarm Indonesia.
Saat ditemui Redaksi HalloPost.com, Kamis (16/11/2023), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Alarm Indonesia, Arifin E Pakpahan memberikan manuver kepada PT Pelindo.
Alarm Indonesia tampaknya punya catatan khusus terkait pengelolaan BUP (Badan Usaha Pelabuhan) yang beroperasi di Pulau Nipa.
“Pertama, kita harus tahu bahwa ada dua BUP yang beroperasi di Pulau Nipa. Satu BUP plat merah yang di tangani oleh Pelindo dan satu lagi BUP swasta yang di tangani oleh PT. Asinusa Putra Sekawan,” sebut Sekjen Alarm Indonesia yang akrab dipanggil Bang Ucok.
Ucok menilai bahwa terjadinya polemik terkait monopoli yang dilakukan oleh perusahaan rekanan Pelindo dengan memanfaatkan pejabat teras di Pelindo Batam adalah bukti dari tidak becusnya pengelolaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak di sektor maritim.
“Saya pikir ini harus jadi catatan khusus untuk Pelindo 1. Tidak usahlah bicara sampai ke tingkat menteri, kita mau lihat apakah Pelindo sanggup menerapkan sanksi tegas terhadap oknum Pelindo Batam yang di tengarai telah menyalahgunakan jabatan untuk memuluskan dugaan praktek monopoli PT. BML,” ucap Bang Ucok.
Kami melihat bahwa, Kata Bang Ucok, informasi yang beredar hampir mirip dengan kasus RJ Lino yang di vonis 4 tahun penjara pada Desember 2021 lalu.
“RJ lino terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan korporasi,” bebernya.
Menurut Bang Ucok, Saat itu RJ Lino menunjuk langsung HDHM dari Cina untuk pengadaan tiga unit QCC di Pontianak, Palembang dan Lampung.
“Kerugian negara dari proses ini mencapai 50 milyar dari nilai proyek pengadaan QCC sebesar 100 milyar. 50 persen dari nilai proyek. Berujung di Lapas dan masih terkena denda 500 juta,” Kata Bang Ucok.
Sekjen Alarm Indonesia itu juga mengingatkan bahwa Pelindo juga di tengarai membawa kerugian kepada negara senilai 6 triliun dan terjadi di Pelindo II.
“Pelindo 1 bukan tidak punya catatan. Ada kasus dugaan korupsi anggaran di proyek pengadaan mesin motor pandu HD 2 x 115 PK. Korupsi di Pelindo 1 Tanjung Pinang terkait pungutan pas pelabuhan Sri Bintang Pura,” jelasnya.
Sekarang, Kata Bang Ucok, mencuat walaupun belum sampai keranah hukum praktek monopoli di Pulau Nipa dengan indikasi penyalahgunaan wewenang, ita tunggu saja perkembangannya seperti apa.
Menutup pembicaraan, Bang Ucok mengingatkan bahwa Pelindo adalah perusahaan PMN (Penyertaan Modal Negara).
“Yang di pakai oleh Pelindo 1 untuk beroperasi itu uang rakyat dan wajib di pertanggung jawabkan. Saya minta Pelindo 1 dan direktur utama Pelindo, Arif Suhartono menyikapi masalah ini dengan pendekatan, demi rakyat uang negara harus diselamatkan,” harapnya.
Kata Bang Ucok, “Jika terbukti ada oknum Pelindo 1 Batam melakukan penyalahgunaan wewenang, segera ambil langkah hukum. Kita berharap jangan sampai kasus RJ Lino terulang lagi di Batam,” tutup Bang Ucok.
Hingga berita ini di publikasi, Redaksi HalloPost.com masih berupaya terus mengonfirmasi dan menggali kebenaran informasi tersebut kepada oknum yang menjabat di PT Pelindo yang disebut-sebut berinisial AG. (Red)














