KABUPATEN KEDIRI, HalloPost.com — Aktivitas operasional Prisma Cafe dan Billiard yang berlokasi di Jalan Erlangga No.182, Paron II, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, menuai perhatian publik dan otoritas, lantaran diketahui belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Meski belum memenuhi persyaratan legal tersebut, usaha tersebut tetap nekat menjalankan kegiatan bisnisnya.
Hal ini dibenarkan Ditsar, salah satu pejabat teknis dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Kediri, saat dihubungi oleh Hallopost pada Jumat (30/05/2025). Dalam keterangannya, Ditsar menjelaskan bahwa pihak pemohon PBG untuk bangunan tersebut masih menunda pembayaran retribusi yang menjadi prasyarat terbitnya persetujuan.
“Kami sudah sampaikan rincian retribusi kepada pemohon, namun hingga saat ini mereka masih meminta waktu untuk menyelesaikan pembayaran tersebut,” ujar Ditsar melalui pesan WhatsApp.
Urgensi PBG dan Implikasi Yuridis
PBG merupakan instrumen legal yang menggantikan fungsi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejak diberlakukannya kebijakan baru dalam tata kelola pembangunan. Dokumen ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi menjadi landasan legal yang menegaskan bahwa suatu bangunan telah memenuhi standar teknis, keselamatan struktural, serta tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah.
Tanpa adanya PBG, suatu kegiatan pembangunan maupun operasional gedung dapat dikenai sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Sanksi tersebut mencakup denda, pembekuan aktivitas usaha, hingga tindakan pembongkaran.
Dampak Sosial dan Tata Ruang
Kegiatan bisnis yang dijalankan tanpa landasan hukum seperti PBG dinilai dapat menimbulkan implikasi serius, baik dari sisi hukum maupun sosial. Tidak hanya berpotensi melanggar ketertiban umum, bangunan yang tidak diverifikasi secara teknis juga meningkatkan risiko kecelakaan serta kerugian material bagi pengguna dan masyarakat sekitar.
Pakar tata ruang dan kebijakan publik menilai bahwa keberanian menjalankan usaha tanpa kepatuhan terhadap regulasi mencerminkan lemahnya pengawasan serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha.
Rekomendasi dan Langkah Korektif
Dalam konteks ini, Prisma Cafe dan Billiard disarankan untuk segera menyelesaikan proses perizinan dengan melunasi retribusi serta melengkapi seluruh persyaratan teknis yang ditentukan. Selain menghindari risiko sanksi, langkah ini penting untuk menjamin kesinambungan usaha secara legal dan etis.
Sebagai catatan, praktik pembangunan dan operasional bangunan tanpa PBG bukan hanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menimbulkan preseden buruk bagi upaya penataan ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di wilayah Kabupaten Kediri.
Penulis: Win
Editor: Ali














