Kediri  

GAK PANJI LARAS Siapkan Audiensi dan Aksi Damai, Soroti Dugaan Pungli di Samsat dan Pelayanan SIM Kediri Kota

Foto: Ilustrasi

KEDIRI KOTA, HalloPost.com – Gerakan Anti Korupsi (GAK) PANJI LARAS melalui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) berencana mengajukan audiensi kepada Kapolres Kediri Kota untuk meminta klarifikasi terkait pengaduan masyarakat mengenai dugaan pungutan di luar ketentuan resmi dalam pelayanan administrasi kendaraan bermotor di Samsat Kediri Kota dan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Selain mengajukan audiensi, organisasi tersebut juga tengah mempersiapkan rencana aksi damai sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Ketua Umum GAK PANJI LARAS, Karyanto, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul adanya informasi dan keluhan masyarakat mengenai nominal pembayaran dalam pengurusan administrasi kendaraan bermotor maupun SIM yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan dari instansi terkait.

Berdasarkan informasi awal yang diterima organisasi tersebut, biaya pengurusan surat kendaraan sepeda motor disebut mencapai sekitar Rp300.000, sedangkan mobil sekitar Rp500.000.

Sementara itu, untuk pengurusan SIM, masyarakat menyampaikan adanya nominal pembayaran sekitar Rp750.000 hingga Rp800.000 untuk SIM C dan Rp900.000 hingga Rp1 juta untuk SIM A.

Namun, nominal tersebut masih sebatas informasi dan pengaduan awal masyarakat. Perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan apakah pembayaran tersebut merupakan akumulasi biaya resmi, jasa pihak ketiga, atau terdapat pungutan tambahan yang tidak memiliki dasar hukum.

“Kami menerima informasi dan pengaduan masyarakat mengenai besaran biaya pengurusan kendaraan bermotor dan SIM. Ini harus diklarifikasi secara terbuka. Masyarakat berhak mengetahui mana biaya resmi dan mana pembayaran yang tidak memiliki dasar hukum,” tegas Karyanto.

BACA JUGA  Dinas Perhubungan Kota Kediri Bakal Menertibkan Kabel Internet yang Menumpang di PJU

Menurutnya, pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai masyarakat dibebani pembayaran yang tidak jelas dasar maupun peruntukannya.

“Kami tidak sedang mencari kesalahan institusi atau individu tertentu. Kami ingin memastikan pelayanan berjalan sesuai aturan. Kalau memang seluruh biaya tersebut resmi, silakan dijelaskan secara transparan. Namun, apabila ditemukan pungutan di luar ketentuan, harus ada pemeriksaan dan tindakan sesuai hukum,” ujarnya.

Siapkan Surat Audiensi kepada Kapolres Kediri Kota

Sebagai langkah konkret, DPP GAK PANJI LARAS menyiapkan surat permohonan audiensi Nomor 002/DPP-GAK-PL/XI/2026 yang ditujukan kepada Kapolres Kediri Kota.

Melalui audiensi tersebut, GAK PANJI LARAS berencana meminta penjelasan mengenai mekanisme pelayanan, rincian tarif resmi pengurusan administrasi kendaraan bermotor, biaya penerbitan SIM C dan SIM A sesuai ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta sistem pengawasan terhadap petugas maupun pihak lain yang terlibat dalam proses pelayanan.

Organisasi tersebut juga berharap Kapolres Kediri Kota dapat menugaskan pejabat atau satuan fungsi terkait yang memiliki kompetensi untuk memberikan penjelasan secara langsung.

Tidak hanya melalui audiensi, GAK PANJI LARAS juga menyiapkan rencana aksi damai guna menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus mendorong adanya evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik.

Enam Poin Menjadi Fokus Pengawalan

Dalam agenda audiensi dan penyampaian aspirasi tersebut, terdapat enam poin yang menjadi perhatian GAK PANJI LARAS, yakni:

BACA JUGA  DPMPTSP Kota Kediri Sebut Reklame Rokok di Tiang PJU Diperbolehkan, Padahal Perda Melarang

1. Meminta transparansi seluruh tarif resmi pengurusan administrasi kendaraan bermotor di Samsat Kediri Kota.

2. Meminta penjelasan mengenai tarif resmi penerbitan SIM C dan SIM A sesuai ketentuan PNBP.

3. Meminta klarifikasi atas informasi nominal pembayaran yang disampaikan masyarakat.

4. Mendorong pemeriksaan apabila ditemukan bukti permintaan atau penerimaan uang di luar ketentuan resmi.

5. Meminta evaluasi sistem pengawasan pelayanan guna mencegah praktik percaloan dan pungutan liar.

6. Meminta tindak lanjut secara profesional dan sesuai hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Karyanto Tegaskan Akan Mengawal Pengaduan Masyarakat

Karyanto menegaskan, GAK PANJI LARAS tidak ingin persoalan tersebut hanya menjadi polemik tanpa kejelasan. Pihaknya menyatakan akan mengawal pengaduan masyarakat berdasarkan data, keterangan, dan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai masyarakat memiliki persepsi bahwa untuk mendapatkan pelayanan administrasi kendaraan maupun SIM harus mengeluarkan uang dengan nominal yang tidak jelas dasar hukumnya. Negara sudah mengatur tarif dan mekanisme pelayanan. Karena itu, transparansi harus menjadi kewajiban penyelenggara pelayanan,” ungkapnya.

Ia juga menyatakan pihaknya terbuka terhadap penjelasan dan klarifikasi dari Polres Kediri Kota, pengelola Samsat, maupun instansi terkait lainnya.

“Kami siap mendengarkan penjelasan dan klarifikasi. Tetapi kami juga berharap persoalan ini tidak berhenti hanya pada jawaban normatif. Apabila ada bukti awal yang menunjukkan praktik pungutan tidak sah, kami meminta agar ditindaklanjuti secara serius dan tidak tebang pilih,” tegas Karyanto.

Menurutnya, kontrol sosial yang dilakukan organisasi merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat dalam mendorong terciptanya pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, transparan, serta bebas dari praktik korupsi.

BACA JUGA  SMPN 1 Kayen Kidul Telah Usai Melaksanakan Sistem Penerimaan Murid Baru, Ini Kata Kepala Sekolah

“Prinsip kami sederhana: pelayanan harus transparan, biaya harus jelas, dan tidak boleh ada pungutan yang tidak memiliki dasar hukum. GAK PANJI LARAS akan terus mengawal aspirasi masyarakat sampai memperoleh kejelasan,” pungkasnya.

Tetap Kedepankan Klarifikasi dan Praduga Tak Bersalah

GAK PANJI LARAS menegaskan bahwa informasi mengenai nominal pembayaran tersebut masih merupakan pengaduan awal masyarakat dan belum dapat dijadikan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana pungutan liar.

Oleh karena itu, pihak Polres Kediri Kota, pengelola Samsat Kediri Kota, serta instansi terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar persoalan tersebut memperoleh gambaran yang utuh, objektif, dan berimbang.

Klarifikasi dari pihak terkait dinilai penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pelayanan administrasi kendaraan bermotor dan penerbitan SIM berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.(Win, Agung)