Pegi Setiawan Dibebaskan, Permohonan Praperadilan Dikabulkan

Pegi Setiawan, saat menjadi tersangka dalam pembunuhan Vina dan Egi Cirebon (foto: ss/dok).

JAWA BARAT, HalloPost.com – Sidang Praperadilan Pegi Setiawan di ruang sidang 1 kusumaatmadja Pengadilan Negeri, Bandung, Jawa Barat di Kabulkan Hakim, Senin (8/7/2024) pagi.

Hakim tunggal, Eman Sulaiman mengabulkan praperadilan Pegi Setiawan batal demi hukum.

Sidang tersebut berlangsung selama 30 menit dimulai pada pukul 09.00 Wib pagi dan berakhir pada pukul 09.30 Wib.

Ditempat yang sama, Penasehat Hukum Pegi Setiawan, Toni RM menyampaikan bahwa pihaknya sudah sudah menyampaikan kepada seluruh media setiap zoom dan setiap wawancara menyampaikan pandangan hukumnya.

“Sudah saya upload di channel Saya pengacara Tony intinya ada dua hal yang penting dalam penetapan tersangka itu. Pertama Karena penyidik berdalih dalam jawabannya menetapkan tersangka Pegi Setiawan tidak perlu pemeriksaan karena pegi Setiawan adalah DPO yang ditetapkan pada 15 Mei 2016 Saya sudah sampaikan bahwa kalau dalilnya itu karena DPO maka dikaji dulu dpo-nya sah atau tidak secara hukum ditetapkan DPO pada tanggal 15 September 2016,” jelasnya.

BACA JUGA  Disinyalir Makan "UANG HARAM", GMHI Desak KPK dan Kejaksaan Periksa Nur Rahman Umar
Hakim tunggal, Eman Sulaiman saat membacakan penolakan pemohon dalam persidangan Praperadilan Pegi Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat, Senin (8/7/2024)

Berarti, Kata Toni, saat itu masih berlaku peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 dimana dalam pasal 31 tersangka yang dipanggil tiga kali guna pemeriksaan penyidikan perkara kemudian tidak datang dan keberadaannya tidak diketahui maka dimuat dalam daftar pencarian orang dan dibuat surat pencarian orang. Ada dua unsur dalam pasal 31 yang harus terpenuhi sebelum seseorang ditetapkan DPO.

“Unsur pertama seseorang harus tersangka dan unsur kedua harus dipanggil dulu. Faktanya penyidik tidak mampu membuktikan Surat ketetapan tersangka sebelum 2016 kemudian tidak mampu menunjukkan membuktikan surat panggilannya yang telah tiga kali dilakukan,” jelasnya lagi.

Masih kata Tony, sehingga kami berpendapat bahwa dia punya tidak sah itu juga yang disampaikan yang dibacakan hakim tunggal saja sama dengan pendapat kami. Yang kedua kami berpendapat sangka itu harus diperiksa dulu sebagai saksi sebelum tahapan tersangka berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 21 Tahun 2014 dalam pertimbangannya halaman 98 mengenai cukup alat bukti selain memiliki dua alat bukti yang termuat di dalam pasal 184 KUHP juga tersangkanya juga harus selesai pemeriksaan terhadap calon tersangkanya dalam jawaban dan dalam pembuktiannya.

BACA JUGA  Isu Pulau Nipa Kini Kembali Viral, Alarm Indonesia Manuver PT Pelindo: Jangan Ulangi RJ Lino

“Penyidik tidak tidak mampu membuktikan bahwa Pegi Setiawan telah diperiksa sebagai saksi tidak mampu membuktikan itu sehingga tindakan penyidik dalam menetapkan tersangka ini bertentangan dengan putusan konstitusi Nomor 21 Tahun 2014, yang namanya putusan tidak dibaca amar-nya saja putusan itu pertimbangan hukum sama amar keputusan sehingga tindakan penyidik penetapan tersangka tanpa pemeriksaan saksi,” ujar Toni.

Terlebih, Kata Toni, dahulu itu dinyatakan akhirnya karena dpo-nya tidak sah berarti jalan bukan di bawah harusnya dilakukan penyelidikan itu gimana ini silakan penyelidikan dulu janganlah langsung ini tidak dilakukan ini.

“Mohon maaf saya tidak mengatakan bodoh tapi sangat menyayangkan Polda Jawa Barat yang digaji oleh uang rakyat asal-asalan menetapkan tersangka akhirnya malu sendiri. Jadi apa yang dibacakan oleh Hakim dalam pertimbangan dan itu sama persis yang sudah pernah saya sampaikan,” tutup Penasehat Hukum Pegi Setiawan, Toni RM.

BACA JUGA  Gubernur DKI Jakarta Melayat Kerumah Duka Ojol Dan Memfasilitasi Pemakaman

Editor: Ali Saragih